UP2KP Temukan Sejumlah Persoalan di RSUD Biak

Kabid Humas dan Kemitraan UP2KP Tahi Butarbutar menunjuk alat CD4 milik RSUD Biak yang sudah rusak 6 bulan lamanya.

Jayapura,Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah Saireri, Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP), sepanjang 22-25 Agustus 2017 melakukan monitoring pelayanan kesehatan di sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Biak Numfor.

Tim UP2KP yang turun dipimpin Kepala Bidang Humas dan Kemitraan UP2KP Drs. Tahi Ganyang Butarbutar dan anggotanya Ir. Fredy Mambrasar. Tim melakukan monitoring ke RSUD Biak Numfor, bertemu dan berdialog dengan manajemen di antaranya, Kabag Tata Usaha RSUD Biak, Kepala Instalasi RSUD Biak dr. Iras BP Rumbiak, Kasie Penunjang Medis, Damaris Tangga, dan  Fred TJ. Amd. AK (Kepala Ruang Laboratorium RSUD Biak).

“Ada sejumlah permasalahan yang kami temukan di RSUD Biak terkait fasilitas dan SDM kesehatan. Di antaranya, masih terbatasnya ketersediaan tenaga dokter di 21 Puskesmas, kurangnya kemampuan sumber daya manusia, pelayanan VCT masih terbatas pada 9 Puskesmas, rusaknya 2 buah alat CD4 berakibat pada lambatnya penanganan HIV khususnya untuk terapi ART,” kata Tahi Butarbutar kepada Papua Bangkit, Jumat (25/08/2017).

Selain itu, lanjut Butarbutar, masalah lain di rumah sakit itu ialah ketersediaan reagen yang sering terlambat berakibat pada lambatnya diagonosis dan pengobatan, serta ketidak-stabilan arus listruk di rumah sakit mengakibatkan kerusakan sejumlah alat laborarorium dan fasilitas lainnya.

“Hal yang paling serius adalah sudah selama 6 bulan alat CD4 rusak,  sehingga mengganggu petugas melakukan penangan kepada pasien HIV. Pihak rumah sakit mengharapkan ada perhatian dari pemerintah daerah Biak Numfor dan Provinsi Papua serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta, baik untuk memperbaiki alat ini dan juga alat-alat laboratorium. Mereka sudah bersurat ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua,” kata Butarbubutar.

Bentuk UP2KP Saireri

Menurut Tahi Butarbutar, dengan adanya persoalan kesehatan yang ditemukan oleh Tim UP2KP ini, pihaknya memandang perlu duduk bersama membangun persepsi bersama dengan Pemkab Biak Numfor, Supiori, Waropen dan Kepulauan Yapen untuk membentuk UP2KP Regional Saireri guna mengawal pelayanan kesehatan di wilayah itu.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Biak, Lot Loise Yensenem, SE dalam pertemuan dengan UP2KP di ruang kerjanya menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, tim UP2KP provinsi harus segera melakukan sosialisasi keberadaan UP2KP agar segera membentuk tim kerja percepatan pembangunan kesehatan regional Saireri.

Bersama Kepala Bappeda Kabupaten Biak, Lot Loise Yensenem, SE dan staf usai pertemuan.

“Untuk memaksimalkan visi, tugas pokok dan fungsi tim kerja ini, maka diperlukan pembekalan serta pelantikan pengurus UP2KP Sareri pada pertengahan bulan September 2017 sehingga akan dapat membantu sejumlah persoalan kesehatan yang sering terjadi di daerah ini,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak, dr. Dessy Urbinas mengatakan, UP2KP dalam kinerjanya perlu melibatkan unsur-unsur independen dengan lima (5) tungku yakni pemerintah, adat, agama, LSM dan tokoh masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar dalam pembentukan UP2KP Sareri ini nanti, ada ruang juga bagi masyarakat untuk mengontrol pelayanan kesehatan dan mendorong partisipasi mereka di sektor kesehatan.

Bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, dr. Dessy Urbinas.

“Kehadiran tim UP2KP ini telah memberikan semangat baru bagi semua pihak untuk lebih peduli memperbaiki pelayanan kesehatan baik di rumah sakit dan puskesmas. Dengan demikian diharapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan akan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di kampung-kampung di wilayah Saireri,” kata Urbinas.

Untuk diketahui, UP2KP adalah lembaga non struktural yang dibentuk oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH pada 12 Oktober 2013. Lembaga ini berfungsi melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kesehatan; melakukan koordinasi dengan SKPD kesehatan, SKPD non kesehatan di Provinsi Papua maupun Untuk mempercepat akses kualitas pelayanan kesehatan masyarakat diseluruh level unit pelayanan kesehatan.

Guna memperpendek kendali pengawasan, UP2KP pusat juga telah membentuk UP2KP regional yakni UP2KP Mee Pago pada Juli 2014 dan UP2KP Anim Ha pada Desember 2016. Kini, tinggal UP2PK Regional Saireri dan La Pago yang belum dibentuk. (Fredy Mambrasar)

Berikan Komentar Anda

PARIWARA

Cara Membuat Situs Iklan Baris