638 KPM di Nabire ‘KJ’ Penyaluran BST Terhenti Untuk Gantikan KPM
Pewarta: Eman You
| 497 Dibaca
EDISI TERBIT: 29 Mei 2020
Sala Satu Keluarga Pemenerima Manfaat Bantuan Sembako Tunai (KPM BST) usai menerima 600 ribu rupiah. (Foto: Dok Kantor Pos Nabire)

 

NABIRE- Meski kantor PT Pos Indonesia di Nabire, sejak dua  pekan lalu, Kamis (14/05/2020) mulai gencarkan menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 1.925 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Konon terhenti usai  kedapatan 638 KPM BST terdata, namun tak berdomisili di Kampung setempat. alias temuan data KPM kurang jelas (KJ). Selain itu letak geografis yang bermedan pun menjadi kendala tersendiri.

“Sejak 14 Mei lalu kami sudah mulai menyalurkan BST kepada 1.925 KPM, tapi tanggal 26 Mei terpakasa kami tidak melanjutkan karena dua factor yakni, Letak Geografis yang bermedan sehingga sulit dijangkau dan ada pula terdata dalam KPM BST tapi tidak ada orangnya,”ungkap Ketua Tim Satgas Penyaluran BST Kantor PT Pos Indonesia di Nabire, Adi Prasetia, kepada Pers, di Dinas Sosial, Rabu (27/5/2020).

Menurut Adi, dua faktor itu menjadi kendala dalam penyaluran BST kepada masyarakat atau KPM, sementara biaya oprasionalnya pun terbatas untuk menyaluran BST tersebut.

Lantaran itu, tutur Adi, Ia baru bisa membayarkan 41% atau 901 KPM, walupun ada target yang ditentukan oleh pihak Kementerian Sosial (Kemensos) secara nasional sebelum hari raya Idul Fitri mengharuskan 70% KPM suda bisa terrealisasi.

“Memang ada target dari Kemensos sebelum H min 1 lebaran harus terrealisasi 70%. Namun yang kami bisa bayarkan cuma 41%,”akunya.

Adi mencontohkan seperti Distrik Dipa dan Menou hanya bisa dilalui dengan transportasi udara untuk tiba sampai di kedua distrik tersebut. Selain itu seperti ditrik Mora, Napan, Teluk Umar dan Wapoga harus melalui akses laut sementara biaya transpornya membutuhkan puluhan juta.

“Itu permasalahanya sehingga kami mengalami kesulitan tersendiri dalam penyaluran BST kepada KPM yang ada di distrik pinggiran,”ujar lelaki yang kini menyandang jabatan sebagai Manajer Penjualan di Kantor PT Pos Indonesia Nabire.

Terkait temuan ada nama dalam data KPM, tapi tidak ada penduduknya, Adi menyebutkan seprti, Distrik Dipa 130 KPM, Menou 129 siriwo 169, Uwapa, 75 dan Yaro 135. Total keseluruan sebanya 638 KPM yang terdata tapi tidak ada orangnya.

Adi mengaku, Kamis (21/5/2020) lalu di Distrik Yaro, setelah Ia koordinasi dengan pihak Pospol, Kepala Kampung Bomopai, Parouto dan Ororodo ternyata tak ada masyarakatnya atau penduduk yang terdata sebagai KPM BST.

Maka itu, Dikatakan Adi, Ia tak bisa melakukan pembayaran, karena pembayaran yang sekarang tidak seperti yang lalu-lalu, kini menggunakan verifikasi foto, memegang NIK atau kartu KK dan memegang uang.

“Kami datang kesini untuk koordinasi dengan pihak Dinas Sosial untuk mencari solusi, sebab namanya uang masyarakat to, lebih bagus kita serahkan kepada masyarakat jangan dikembali kan lagi ke Pusat,”tukas Adi.

Adi mengaku, Dinas sedang melakukan usul pengganti. Sehingga persoalan terdata nama-nama dalam KPM BST, tapi tak ada orangya pihak Dinsos sudah koordinasi dengan kemensos dalam hal ini Dirjen Fakir Miskin untuk menganganti nama-nama KPM BST dan suda disetujui untuk diganti.

“Kami hanya mebayar atau menyalurkan saja, data-data itu dari pihak Dinsos maka, kami tetap menunggu hingga ada petunjuk lebih lanjut,”tandas Adi.

Ketika wartawan meminta keterangan Pers, kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nabire, Ishak SE terkait persoalan tersebut, Ia mengatakan 400 data KPM BST tersebut secara pertahap sedang diselesaikan.

Dikatakan Ishak, dari 400 data KPM BST yang bermasalah, baru terkakomodir 205 yang suda gantikan nama-nama KPM BST di aplikasi dan telah disetujui Kemensos, tinggal 195 data KPM.

“Untuk mengejar penyelesaian sisa data yang belum diganti tersebut, teman-taman sedangkan turunkan ke lapangan untuk membantu aparat kampung setempat mendata ulang, dan gantikan dengan penduduk yang berdomisi tetap di kampung tersebut,”ungkapnya.

“Dana tidak dikembalikan ke pusat, dana tetap ada. Kwota Nabire tetap manusianya di Kampung-kampung itu yang diganti,”tukas Ishak.

Untuk memudahkan penyaluran bantuan, Ishak mengaku, Ia telah berkoordinasi melalui telekomfrens dengan pihak Kemensos dalam hal ini Dirjen Fakir Miskin terhadap tingkat kendala penyeluran BST tersebut.

“Hasil telekomfrens kami dengan Dirjen Fakir Miskin tadi disetujui untuk penyaluran BST untuk KPM di distrik terpencil dan distrik terisolir sehingga akan dilakukan sekaligus untuk tiga tahap yaitu bulan April, Mei dan Juni 2020 karena mempertimbangkan biaya transportasi yang mahal,”akunya. (**)

Berikan Komentar Anda
Share Button