Balik Atas
Akar Masalah Papua Menurut Mantan Letjen Purn. J. Suryo Prabowo
Pewarta: Redaksi Edisi 20/02/2019
| 1311 Dibaca
TNI Letjen Purn. Johannes Suryo Prabowo (Foto:Wikipedia.id)

Oleh. Felix Degei*

Pasca Insiden penembakan terhadap 31 orang pekerja Proyek Istaka Karya di Jembatan Kali Yigi dan Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga Papua pada Tanggal 02 Desember 2018 lalu menuai banyak komentar dan tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya oleh Mantan Kepala Staf Umum TNI Letjen Purn. Johannes Suryo Prabowo di Acara Kabar Petang TVOne (05/12/2018). Dalam wawancara tersebut ia dimintai pendapat tentang apa saja sesungguhnya akar masalah dari beberbagai konflik yang lazim terjadi belakangan ini di Tanah Papua. Tulisan ini hendak membahas pendapat mantan sang jenderal yang dikutip secara langsung dari sumber resmi website milik TVOne.

Siapa itu Letnan Jenderal Purnawirawan Johannes Suryo Prabowo? Beliau adalah Mantan Kepala Staf Umum TNI. Ia juga adalah Mantan Wakil Gubernur Timor Timur pada Tahun 1998. Jabatannya dalam Dunia Militer semasa muda ia juga sangat sering ditugaskan sebagai tenaga bantu pada Batalyon Infanteri (Yonif) dalam pelaksanaan Operasi Militer di Timor Timur, Aceh dan Papua. Melihat riwayat hidupnya, beliau dianggap sebagai salah saeorang Tokoh Militer Indonesia yang sangat paham benar mengenai akar masalah dari tiga daerah konflik saat itu yakni Timor Timur, Aceh dan Papua.

Apa saja komentar sang jenderal itu atas masalah Papua selama ini? Anda dapat menonton cuplikan video secara umum pada link “Sulitnya Basmi Separatisme di Papua”. Namun berikut kutipan langsung verbatin dari wawancara tersebut!

“Kita selalu berasumsi bahwa Masalah Papua ini masalah keamanan. Padahal masalahnya sangat kompleks. Ini masalah bagaimana proses bangsa kita ini berintegrasi. Semuanya harus paham betul Papua itu dalam banyak hal beda dengan provinsi lain. Semuanya beda: cara berpikirnya, sukunya, bahasanya, asal-usulnya, proses bergabungnya.” 

“Kita masih menanggap, memberikan perlakuan (treatment) atau penanganan Papua ini sama dengan provinsi lain. Pemerintah sudah membuat Otonomi Khusus (Otsus) dengan membuat program seperti Unit Percepatan Pembangunan Papua Papua Barat (UP4B) dan sebagainya. Tapi masalah yang utama adalah kita tidak peka kita ingin membangun Papua tapi dianggap sukses kalau sama dengan Jakarta. Jadi masalah Papua ini unik. Kita berpikir dia butuh jalan. Tapi realita bagi Orang Papua di gunung akan berpikir jalan untuk siapa? Yang butuh jalan kan orang-orang pendatang. Jadi jangan berpikir ada orang dibunuh kita hajar pembunuhnya. Itu semua harus sesuai prosedural hukumnya. Tidak akan menyelesaikan masalah meski kamu bunuh semua yang bersenjata karena tetap saja akan bermasalah.”

Ada tiga point penting yang digaris bawahi oleh Sang Jenderal di atas. Pertama, ada yang salah dalam proses pengintegrasian Papua dalam Bingkai NKRI. Kedua, Papua itu unik sehingga perluh ada pendekatan secara khusus pula dalam penangan karena ‘one size is not fit to all’. Ketiga, membunuh Orang Asli Papua tidak akan menyelesaikan Orang dan Semangat OAP.

Point pertama yang dibahas oleh Sang Jenderal ini persis sama dengan temuan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tahun 2009 dalam Buku ‘Papua Road Map’ yakni berkaitan dengan sejarah integrasi. Selain tiga faktor yang telah diidentifkasikan antara lain Mariginalisasi, Pelanggaran HAM dan Insfrastruktur. Untuk itu, LIPI menegaskan jika untuk melihat Konflik Papua mesti secara menyeluruh (komprehensif).  

Atas semua permasalahan tersebut LIPI (2009) menyarankan perluh adanya ‘Dialog Jakarta Papua’. Ide ini juga telah diinisiasi oleh Jaringan Damai Papua (JDP) yang diketuai oleh Pastor Dr. Neles Kebadabi Tebai, Pr. Maksud dan tujuan adanya dialog adalah agar semua pihak yang bertikai tidak terlibat langsung dalam konflik langsung. Akan tetapi, mereka dapat duduk bersama untuk membicarakan lalu mengidenditikasikan akar persoalan serta temukan berbagai kemungkinan solusi untuk mengatasi segala permasalahan di Tanah Papua selama ini.

Keputusan yang dihasilkan pasca pertemuan antara Presiden RI dengan para Tokoh Agama, Adat dan Pegiat HAM Papua di Istana Negara pada Tanggal 15 Agustus 2017 lalu hendaknya menjadi barometer dalam penanangan Masalah Papua. Dalam pertemuan tersebut telah ditetapkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM dan Hukum, Kepala Kantor Staf Presiden dan Koordinator Jaringan Damai Papua (JPD) harus menjadi PIC (person in charge) dalam menciptakan Papua Tanah Damai. Dialog tersebut mesti membahas tentang berbagai masalah sektoral di Papua termasuk Kasus Hak Asasi Manusia (HAM).

Meski belakangan ini banyak pihak Orang Asli Papua (OAP) yang menolak format dialog untuk penyelesaian Konflik Papua, ia menjadi kebutuhan untuk membangun common ground dan kepentingan bagi Papua yang lebih demokratis dan sejahtera. Hal ini sangat penting guna menghormati Martabat OAP di dalam kemajemukan Masyarakat Indonesia. Siapapun presiden terpilih selama lima tahun mendatang agenda dialog ini mesti jadi perhatian utama guna menjamin Papua Penuh Damai (PAPEDA). Semoga!

Penulis adalah Mahasiswa Pasca Sarjana Asli Tanah Papua yang sedang Kuliah pada Jurusan Master of Education di The University of Adelaide Australia Selatan.

Berikan Komentar Anda
PASANG IKLAN PAPUALIVES.COM