Balik Atas
Asisten II Buka sosialisasi perubahan Undang-Undang administrasi kependudukan Tingkat Kabupaten Dogiyai, Tahun 2014
 
Pewarta: Redaksi Edisi 03/12/2014
| 1476 Views
Dogiyai 02/12/2014Dinas Kependudukan catatan sipil
dan Tenaga Kerja Kabupaten Dogiyai mengelar sosialisasi Perubahan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang
Administrasi Kependudukan, karena dengan adanya perubahan undang-undang
membigunkan masyarakat yang mengurus identitas dirinya, hal ini terbukti
dengan  masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus identitas
mereka yang sah, atau rendanhya kesadaran masyarakat untuk mengerti tentang
perubahan undang-undang nomor 24 Tahun 2013, yakni tentang administrasi kependudukan,
maka

hal ini mengakibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Dogiyai, pada tahun 2014 belum mencapai target, untuk itu, untuk mengejar
target yang belum tercapai maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Dogiyai mengadakan sosialisasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Administasi Kependudukan Pelayanan publik yang prima di Aula Koteka –
Moge, 02/12 Kemarin, Di Dogiyai.

Usai membaca sambutan bupati Dogiyai
oleh Asisten II Tata Pemerintah Kabupaten Dogiyai, Drs Anton Iyowau, mengajak
seluruh warga masyarakat Kabupaten Dogiyai agar memiliki identitas diri yang
sah, karena tanpa memiliki identitas diri akan dianggap penduduk liar,
“saya minta kepada seluruh warga masyarakat
Kabupaten Dogiyai agar memiliki identitas yang sah, entah kartu tanda penduduk
maupun kartu keluarga, atau akte kelahiran, karena tanpa memiliki identitas
diri berarti dianggap penduduk liar, selain itu, dengan peningkatan data
penduduk yang jelas dana DAU akan ditambahkan dari pusat,” Ujar Anton Iyowau.
Sosialisasi yang menghadirkan 79
Kepala Kampung dan sekretaris Kampung ini, di buka secara resmi oleh asisten II
Tata Pemerintah Kabupaten Dogiyai, Drs Anton Iyowau,
Menurut Iyowau, terwujudnya tertib
database, tertib dokumen dan masyarakat memiliki status serta kepastian hukum
yang jelas dimana pun berada, maka dengan sendirinya Kabupaten Dogiyai akan
mendapatkan data penduduk yang lebih akurat, dan akan tertib dokumen atau
administrasi pendudukan,
“Kalau mempunyai data penduduk yang
akurat dan tertib administrasi maka akan terhindar dari pemalsuan dokumen
kependudukan, dan juga akan tertib dalam pelayanan publik secara prima di
Kabupaten Dogiyai,” Ujar Iyowau.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan
Catatan Sipil dan Tenaga Kerja, Willem Kegiye, A.Md.Pd. S.Ip, Kepada wartawan
media ini, menjelaskan bahwa kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Administrasi Kependudukan yang dipertegas dalam sosialisasi
administrasi kependudukan ini sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat
karena itu merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada warga masyarakat secara
prima di Kabupaten Dogiyai, selain sebagai kebijakan administrasi kependudukan
yang diatur dalam Undang Udang nomor 24 Tahun 2013 ini, tentunya berguna untuk
memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pelayanan administrasi
kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, dan juga Kartu Keluarga atau akte
kelahiran kepada masyarakat secara prima,”
“Saya berharap kepada seluruh
peserta dan masyarakat kabupaten Dogiyai agar mampu memahami informasi yang
tertera dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sehingga pada saat pelaksanaan
nanti di lapangan dapat mengimplementasikannya dengan baik kepada seluruh
lapisan masyarakat di Kabupaten Dogiyai,” Harap Kegiye.
Lanjut
Kegiye, Banyak penduduk di Dogiyai telah menikah secara adat namun belum belum
nikah gereja dan pemerintah maka diharapkan agar segera mengurus identitas di
pemerintah terdekat, agar tidak dianggap penduduk yang liar,” Ujarya.
Oleh Karena, maksud dan tujuan
dilaksanakan Sosialisasi Perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan
adalah agar memasyarakatkan perubahan dan kebijakan dalam penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan yang semula menganut azaz peristiwa sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sekarang menjadi azaz domisili penduduk
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, juga untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat melalui aparatur Kampung, baik di tingkat RT dan RW
dalam pemenuhan dokumen Kependudukan serta melaksanakan rencana strategi
Kementerian Dalam Negeri bahwa pada Tahun 2015 semua anak Indonesia sudah
mempunyai akta Kelahiran,” ungkap Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan, Ardiansyah,
SE
Serta, Kata kadis bahwa, beberapa
kemudahan bagi masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan dalam
perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ke Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 adalah mendapatkan dokumen (KTP-el, Akta Kelahiran, bahwa Kartu Tanda
Pendudk –elektronik telah diubah masa berlakunya dari (lima) 5 tahun menjadi
seumur hidup, dan juga pelayanan administrasi kependudukan dan penerbitan
dokumen kependudukan tidak boleh di pungut biaya dari masyarakaat, tidak
membebankan bagi masyarakat, begitu pula dengan penerbitan akta kelahiran yang
pelaporannya melebihi 1 tahun tidak lagi memerlukan penetapan pengadilan
negeri, tetapi cukup dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten kota setempat,” Ujar Kegiye.
Maka
itu, Pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui
suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan
yang prima kepada masyarakat, karena masyarakat masih minim kualitas, pelayanan
kepada masyarakat  dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan
dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, maka dengan
kebijakkan undang- undang ini menuntut kepada kita untuk selalu meyelenggarakan
pemerintahan secara baik,
“warga saya tidak mau dengar ada
tidak terdaftar, karena itu, beberapa kemudahan diberikan oleh pemerintah
melalui perubahan Undang – Undang menuntut kepada kita untuk mengurus identitas
diri kita,” Ujar Kadis.
Herman Anou
Berikan Komentar Anda