Balik Atas
Bank Papua Gandeng Kejaksaan Tinggi Papua, Dalam Menangani Masalah Hukum
 
Pewarta: Redaksi Edisi 21/01/2015
| 799 Views
Saat Penyerahan Surat   Foto :Binpap/IST
JAYAPURA,21/01/2015,PAPUALIVES.COM – Dalam upaya mempermudah proses penyelesaian maslaah-masalah terkait keperdatan maupun tata usaha negara di PT Bank Pembangunan Daerah Papua, Selasa (20/1), Bank Papua melakukan kerjasama (baca, menggandeng) Kejaksaan Tingi Papua.

Hal itu dengan dilakukannya penandatanganan nota kesepakatan bersama antara PT Bank Pembangunan Daearah Papua oleh Dirut bank Papua Johan Kafiar dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Herman D.M. Lose da Silva,SH.

Sebagaimana tercantum pada pasal 2 nota kesekatakan bersama yang telah ditandatangai, adalah adalah untuk menangani bersama penyelesaian masalah hukum dibidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi PT Bank Pembangunan Daearah Papua, baik didalam maupun diluar pengadilan.

Dalam kesempatan penandatanganan nota kesepakatan tersebut, Dirut Bank Papua Johan Kafiar mengatakan, untuk ruang lingkup kerjasama sendiri meliputi kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Dipilihnya Kejaksaan Tinggi Papua untuk kerjsama tersebut karena dalam penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara, sangat diperlukan penyelesaiannya bersama dengan Kejati Papua.

“Sisi lain juga kita mengajak supaya penegakan kepatuhan hukum ini juga berjalan dengan baik, khususnya para debitur, karena jangan dianggap perjanjian yang dilakukan oleh bank ini hal biasa saja yang pada akhirnya punya resiko yang harus dipertanggung jawabkan,” katanya.

 Sementara itu, Kepala Kejati Papua Herman D.M. Lose Da Silva menyambut baik kerjasama tersebut dan berharap kerjasama tersebut bisa menguntungkan ke dua belah pihak.
Humas Bank Papua, Sanusi saat ditemui usai penandatanganan kerjasama tersebut menandaskan bahwa sebagai lembaga yang mengelola uang negara, yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit, maslaah-masalah hukum dapat dimungkinkan terjadi. 

“Sehingga untuk mengantisipasi terjadinya masalah-masalah hukum kedepannya, dilakukanlah kesepakatan ini,” ungkapnya kepada wartawan, kemarin.
“Kerjasama seperti ini bukan baru kali pertama ini, namun sebelumnya sudah pernah dilakukan, sehingga kami harap kerjasama ini bisa terjalin dengan baik dan saling bersinergi,’’ katanya.   
BINTANGPAPUA/PAPUALIVES
Berikan Komentar Anda