BALIK ATAS
BPK RI Terapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
PEWARTA: Redaksi PAPUALIVES.COM 19th Februari 2016
| 907 DIBACA
KEPALA BPK RI PERWAKILAN PAPUA
Kepala BPK RI Perwakilan Papua, Kukuh Prionggo sedang berbincang dengan Kepala BPKAD Papua, Benyamin Arisoy di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Selasa (16/2/2016)

Jayapura,19/02/2016,PAPUALIVES.COM –  Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua mulai melaksaakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Provinsi Papua yang diawali dengan perumusan pendahuluan.

Kepala BPK RI Perwakilan Papua, Kukuh Prionggo menjelaskan, pihaknya akan menggunakan sistem akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang sudah diterapkan untuk melakukan audit laporan keuangan tahun 2015.

“Jadi laporan keuangan harus sudah berbasis akrual dan ini baru dilaksanakan secara keseluruhan di tahun 2015, untuk itu kami ingin mengetahui sejauh mana implementasi, penerapan sistem akuntansi berbasis akrual ini oleh Provinsi,” katanya kepada wartwaan di sasana krida kantor Gubernur Dok II Jayapura, belum lama ini.

Dijelaskannya, BPK RI juga menyampaikan hal – hal yang  terkait dengan masalah sistem akuntansi berbasis akrual dimana tim BPK RI perwakilan Papua juga sudah mulai mengidentifikasi apa masalah yang ada terkait dengan penerapannya.

“Kami membantu teman –teman di Provinsi ini untuk mendorong mereka apa yang harus mereka lakukan. Perbaikan – perbaikan apa.  Karena laporan keuangan ini kan out putnya adalah memberikan opini,” jelasnya.

Pihaknya juga mengharapkan opini atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua tidak turun, dengan adanya pemberlakuan sistem akuntansi berbasis akrual.

Seperti diketahui pada penggunaan laporan anggaran tahun 2014, Provinsi Papua mendapat opini Wajar Tanpa (WTP) dengan catatan dari BPK RI perwakilan Papua.

“Selain memberikan pemahaman atas seluruh pejabat yang termasuk pengelola keuangan yang hadir disini, juga  untuk memberikan masukan apa yang harus mereka lakukan perbaikan – perbaikan. Termasuk juga penyelesaian tindak lanjut yang masih sangat mentah. Sebab ini akan berpengaruh juga terhadap opini,” ungkapnya.

Dikatakan Kukuh, saat ini BPK baru melihat laporan keuangan di tahun 2015 sejauh mana implementasinya

Namun, lanjut Prionggo, jumlah tenaga SDM BPK RI perwakilan Papua masih sangat terbatas, sedangkan pihaknya harus melakukan pemeriksaan terhadap 29 kabupaten/kota dan 1 Provinsi.

“Kalau semua turun ke lapangan kurang tenaga lapangannya. Jadi kami memilahnya. Tetapi yang penting adalah bagaimana waktu kami optimalkan waktu yang ada ini, supaya bisa cover seluruh pemerintah daerah dan kami harapkan sebelum tanggal 31 Maret  laporan keuangan sudah disampaikan ke BPK,”harapnya.

Saat ini jumlah tenaga pemeriksa yang dimiliki BPK RI Perwakilan Papua sebanyak hampir 100 orang yang nantinya akan dibagi dalam tim – tim yang melakukan pemeriksaan di kabupaten/kota serta Provinsi. (Piet)

Wiyainews.com

Berikan Komentar Anda
PASANG IKLAN PAPUALIVES.COM