Balik Atas
Bupati Sampaikan 6 Rencana Aksi Pencegahan Korupsi kepada OPD Se-Kabupaten Nabire
 
Pewarta: Redaksi Edisi 22/03/2017
| 649 Views

NABIRE : Bupati Nabire, Isaias Douw, S.Sos, MAP menyampaikan 6 Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Nabire, yang terdiri dari Satuan Perangkat Daerah, Kepala Distrik, dan Kepala Bagian pada “Sosialisasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Nabire Tahun 2017-2018”, di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire, Kamis, (16/3).

Rencana aksi pertama Bupati Isaias sebagaimana disampaikan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Nabire, Yermias Degei kepada wartawan adalah perencanaan dan penganggaran keuangan. “Pemerintah Kabupaten Nabire masih belum mengimplementasikan sistem dan aplikasi perencanaan dan penganggaran keuangan secara online berbasis elektronik.“Saya minta kepada Bappeda, Badan Perencanaan Anggaran Daerah (BPKAD), Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Bagian Hukum, dan Inspektorat untuk segera melakukan perbaikan sistem perencanaan dan penganggaran APBD berbasis aplikasi e-pleanning dan e-budgeting yang terintegrasi dengan e-procurement. KPK akan menjadikan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) atau Inspektorat sebagai mitra KPK dalam membantu mengawasi penggunaan dana pemerintah daerah,” kata Bupati Isaias sebagaimana dikutip Kabag Humas.

“Karena itu, segera berkoordinasi menyiapkan sistem dan aplikasi perencanaan dan penganggaran, infrastruktur dan anggaran, sumber daya manusia yang kompeten, regulasi pendukung, dan Standart Operating Procedure (SOP) pada tahun 2017 ini. Pada tahun 2018, saya minta sistem dan aplikasi e-planning sudah harus terintegrasi dengan e-budgeting sehingga bisa dilakukan peluncuran.”

“Kita, Nabire adalah salah satu Kabupaten bersama empat kabupaten lainnya di Provinsi Papua yang dianggap mampu menerapkan perencanaan dan penganggaran keuangan secara online berbasis elektronik. Apabila kita sukses, beberapa kabupaten yang berada di sekitar kita baik yang berada di pesisir maupun yang berada di pegunungan akan menjadikan kabupaten Nabire contoh untuk perbaikan sistem dan aplikasi perencanaan dan penganggaran di kabupaten masing-masing,” kata Bupati Nabire.

Kabag Humas menjelaskan, karena itu, Bupati Isaias minta, “Mulai sekarang, semua SKPD wajib mengikuti kelender anggaran. Jangan semaunya dan seenaknya. Laporan harus disampaikan tepat waktu. Untuk tahun ini harus disampaikan mulai Januari 2017, kalau memang tidak ada kegiatan atau anggaran pada bulan Januari ya sampaikan nihil. Pelaporan harus dilakukan sesuai dengan DPA, per rekening harus dilamporkan. Sekarang tidak main-main. Kepala Dinas, Bendahara, Sekretaris, dan Kepala-Kepala Bidang harus kerja sama membangun komunikasi dan kerja sama untuk menggerakan pelayanan kemasyarakatan.”

Kedua, kata Bupati Nabire, Isaias Douw, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). “Selama ini, pelayanan perijinan belum sepenuhnya dilimpahkan kepada PTSP dari SKPD. Selain itu, SDM dan sarana-prasarana di PTSP kurang memadai untuk memberikan layanan perizinan dan non-perizinan kepada pihak memohon.”

Karena itu, diminta kepada Sekretaris Daerah, Inspektorat, PTSP, SKPD terkait, Bagian Hukum dan Ortal agar segera berkoordinasi untuk menyiapkan anggaran, fasilitas, SDM, dan regulasi agar pada tahun 2018 pelayanan perijinan dan non-perijinan 100% ditangani dan dilayani melalui PTSP.

Rencana aksi ketiga, Bupati Isaias sebagaimana disampaikan Kabag Humas, selama ini tingkat kepatuhan terhadap Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan mekanisme pelaporan serta pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire masih dinilai rendah. Karena itu, Isaias meminta kepada BKD, Inspektorat dan Bagian Hukum Setda Nabire bekerja sama untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN dan penerapan sanksi serta menerapkan mekanisme pengendalian dan melaporkan gratifikasi.

“Saya minta, kita rancang Peraturan Bupati Tentang Peraturan LHKPN yang mengatur kewajiban pengisian, jabatan yang wajib mengisi LHKPN, melibatkan Sekda sebagai penanggung jawab dan Inspektorat, mengatur sangsi ringan sampai berat. Sehingga akhirnya pada tahun 2018 terjadi peningkatan kepatuhan LHKPN 100%. Selain itu, Peraturan Bupati Tentang Pengendalian Gratifikasi agar pada tahun 2018 Unit Pengendali Gratifikasi terbentuk dan berjalan,” pinta Bupati.

Rencana aksi keempat yang Isaias sampaikan adalah peningkatan Kapasitas, kapabilitas, dan SDM Inspektorat. “Kapasitas, kapabilitas serta jumlah SDM di Inspektorat belum sesuai kebutuhan. Kerana itu, kita akan segera memperkuat Inspektorat dari sisi kualitas maupun kuantitas karena Inspektorat adalah Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) mitra KPK.”

“Saya bersama, BKD, Inspektorat, dan Biro Hukum akan segera berkoordinasi untuk menguatkan peran dan kedudukan serta minsed Inspektorat terhadap SKPD. Kita juga akan segera membicarakan atau analisis soal kebutuhan anggaran, SDM dan fasilitas Inspektorat,” kata Kabag Humas mengutip Bupati Isaias.

Sehingga kata Bupati, sebelum tahun 2018, Inspektorat melakukan pendidikan dan pelatihan kepada staf auditor di inspektorat agar pada tahun 2018, kapasitas, kapabilitas serta jumlah SDM di Inspektorat memadai.

Aksi kelima, Isaias menyampaikan, selama ini dana desa belum diawasi dengan baik sehingga berpotensi terjadi penyalagunaan anggaran Negara. “Dinilai, tata kelola dan pemanfaatan dana kampung belum memadai sehingga sangat rawan terjadi penyimpangan. Karena, kita harus benahi tata kelola dan memanfaatan dana kampung.”

Kata Bupati, salah satu cara untuk membenahi tata kelola dan memanfaatan dana kampung adalah Inspektorat dan BPMK dan instansi terkait lainnya untuk menfasilitasi pembentukan aturan terkait tata kelola, pemanfaatan, dan pertanggung jawaban dana kampung. Selain itu, memikirkan juga soal SDM di kampung dalam bentuk pelatihan aparatur di kampung.

“Saya harapkan pada tahun 2018, seluruh desa atau kampung di Kabupaten Nabire telah dilatih sehingga dana desa terserap dengan baik di kampung sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Bupati Isaias dikutip, Kepala Bagian Humas Nabire.

Rencana aksi Isaias yang keenam sebagaimana keterangan yang diberikan Kabag Humas adalah penerapan tunjangan perbaikan penghasilan. Bupati menyampaikan, penerapan perbaikan tunjangan penghasilan belum berbasis kinerja. Selian itu, sistem informasi dan data base kepegawaian masih belum mendukung tata kelola SDM yang efektif dan professional.

“Saya minta kepada Kepala BKD, Bagian Ortal, Bagian Hukum dan Inspektorat berkoordinasi untuk menyiapkan aturan dan data base pegawai berbasis kinerja agar tahun 2018 kita memikirkan anggaran untuk mengimplementasikan tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai berbasis kinerja. Jadi, semua pegawai didata benar-benar dan sistemnya diatur, karena tunjangan ini berbasis kinerja. Pegawai yang malas atau tidak kerja ya tidak bisa.

Berikan Komentar Anda
Link Banner