BALIK ATAS
Butuh Pemimpin Berani
PENERBIT:PPWI MEDIA Redaksi PAPUALIVES.COM 9th Mei 2016
| 1027 DIBACA
Thomas Syufi Foto Dok Pribadi
Thomas CH Syufi (Foto :Dok Pribadi)

Oleh : Thomas Ch. Syufi*

Marcus Tillus Cicero (106-43SM), filsuf, penulis, orator, pengacara, dan politikus zaman Romawi kuno pernah menyatakan, “ Jika kita harus melakukan sesuatu yang tidak populer, sebaiknya sekalian saja dengan segenap hati karena dalam politik, pujian tidak didapatkan dengan takut-takut”.Tentu, mencari pemimpin berani di negeri ini—agak sukar.  Walaupun ada, tetapi tidak sebanyak yang diharapkan, untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati bangsa-bangasa lain, di seluruh dunia.

Di masa lalu, kita memiliki beberapa pemimpin pemberani, seperti Ignasius Joseph (IJ) Kasimo Ketua Partai Katolik (1924-1960), Albertus Soegijapranata SJ dari Jawa, juga Toedoeng Soetan Goenoeng Moelia dan Amir Syarifuddin dari Sumatera, serta Sam Ratu Langie dari Sulawesi (Utara). Mereka bukan sekadar sebagai pemimpin pemberani, tetapi sekaligus sebagai tokoh yang mempunyai pengaruh, yang dikenang sepanjang masa karena  dengan berani dan pengaruhnya mereka ikut terlibat dalam gerakan nasionalis kemerdekaan Indonesia melalui cara yang dianggap tak popular, kecuali Amir Syarifuddin. Sogijapranata (menggunakan lembaga Gereja Katolik), sementara  IJ Kasimo, Moelia, dan Ratu Langie berjuang lewat parlemen Volksraad.

Kasimo, dalam testimoninya Buyung Nasution (alm),“Dalam urusan kenegaraan, akal manusia (rasio) yang diutamakan, bukan semangat keagamaan. Karena itu, ujar Buyung Nasution, Kasimo menganggap agar hak orang berganti agama dijamin. “Kalau suatu kali saya meyakini bahwa Islam atau Buddha adalah yang benar, apakah saya tidak berhak memeluknya,” kata Kasimo,seperti dikutip oleh Buyung.

Pernyataan itu menggarisbawahi sumbangan Kasimo mendukung dimasukkannya butir-butir hak asasi manusia (HAM) dalam rancangan konstitusi. Di antaranya, dia menyerukan agar konstitusi secara tegas membedakan antara kebebasan beragama dan kebebasan berserikat. Kalau keduanya dicampur aduk, Kasimo khawatir kebebasan beragama bisa dihambat oleh dalil ketertiban umum” (Kompas, 19 Oktober 2010).

Hakekat politik dari pemikiran Cicero adalah keberanian. Dalam politik dibutuhkan orang yang berani mengambil tindakan meski tidak popular. Yang dibutuhkan dalam politik ialah keberanian memihak pada keadilan dan kebenaran, bukan takut pada suara mayoritas, pedang hukum, moncong senjata, atau taring penguasa.

Memang tidak ada kemutlakan kebenaran dalam demokrasi. Karena itu, demokrasi sangat tepat dengan ungkapan bijak,  “Justice saves, absolute justice saves absolutely…if democracy does not bring justice, we don’t need democracy at all. Artinya keadilan akan menyelamatkan, keadilan yang sempurna pasti menyelamatkan…jika demokrasi tidak membawa pada siatusi yang tidak adil, kita tidak butuh apa pun dari demokrasi.” Jadi, keadilan tak memiliki logika mayoritas (demokrasi), yang lebih mengutamakan jumlah, sedikit dan banyak. Demokrasi bukan mencari mana yang baik dan benar atau salus publicum (keselamatan umum). Tapi demokrasi menjadi ukuran ( atau etika) bagi suara mayoritas yang menjadi pemenang dan suara minoritas menjadi kalah dalam sebuah kompetisi.

Namun apa pun alasannya, demokrasi adalah sebuah kenyataan yang harus diterima. Kita tidak mungkin kebiri atau mengkhianati demokrasi, apalagi menolaknya. Karena demokras yang dinikmati oleh kita hari ini, lahir dari sebuah proses perjuangan yang panjang dan melelahkan, bahkan taruhannya “nyawa”.  Hal ini mengingatkan kita pada kata Alexis de Tucqueville (1803-1859), filsuf politik dan sejarah Perancis, “Memang demokrasi adalah sistem paling terburuk, tapi sayangnya tak ada sistem pemerintahan apa pun di dunia ini yang lebih baik daripada demokrasi.”

Jelas, keadilan dan kebenaran merupakan wujud riil dari etika politik dan politik moral, hukum hanyalah bagian terkecil dari moralitas. Karena itu ada bunyi frase Latin yang cukup menggugah, “Guid leges sine moribus, hukum tidak berarti apa-apa tanpa moralitas”. Kebanyakan orang tidak melakukan tindak kejahatan (atau hal-hal buruk) karena takut hukum, bukan takut  akan etika dan moralitas yang mengikat secara universal tanpa mengenal batas wilayah, negara, suku, agama, ras, golongan, atau ideologi politik tertentu.

Bila orang-orang terus hanya takut akan hukum (yang lebih berorientasi pada bukti), dan mengabaikan moralitas dan etika. Maka dunia, lebih khusus Indonesia  akan terus seperti  sekarang; jadi negara amburadul, tidak tertib; karena banyak maling berdasi, pengkhianat, dan saling menjadi seriga bagi sesama.

Memang, tujuan hukum adalah mencitptakan ketertiban dalam masyarakat. Tapi hukum yang merupakan salah satu dimensi moralitas itu kadang terjangkit virus kepentingan politik. Apalagi hukum duniawi (hukum positif) adalah produk politik para politisi. Hal inilah yang terkadang membuat hukum kekuarangan gisi (atau masuk angin), hingga tidak bermakna apa-apa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebanyakan rakyat menjadi korban atas kelaliman penguasa akibat  hukum negara yang sarat kepentingan. Karenanya, politik seperti disampaikan filsuf Yunani kuno, Socrates (469-399 SM) yang blakblakan bilang “Politik sebagai seni yang mengandung kesantunan, jauh dari kenyataan”.

Banyak contoh, rakyat kecil menjadi korban etatisme (sikap mengutamakan kepentingan negara) di atas kepentingan kemanusiaan, hingga represi dan kekerasan terhadap rakyat kecil pun dihalalkan. Hal ini peranah dilakukan pada rezim Partai Pekerja Jerman Sosialis Nasionalis  (NAZI), Jerman di bawah kepemimpinan Adolof Hitler (1889-1945).  Dan rezim fasisme di bawah kepemimpinan Benito Amilcare Andrea Musolini (1883-1945) di Italia.

Hitler dan Musolini telah membantai jutaan rakyatnya sendiri  dengan memakai jubah etatisme.  Kehausan darah membuat mereka gelap mata dan lupa akan subjek utama dari negara: rakyat. Konvensi Montevideo, Uruguay  1933, telah menetapkan, salah satu dari empat syarat utama terbentuknya sebuah negara adalah rakyat. Negara takkan ada tanpa rakyat, tapi rakyat bisa hidup tanpa negara. Bila demikian! Apa artinya kita berani membunuh rakyat demi kepentingan negara, apalagi untuk kepentingan kuasa?

Cicero’ dalam karyanya berjudul “Deo offices” yang diterjemahkan oleh Wealter Millier dengan “On Duty (Leob Edition Combridge: Harvard University Press’ 1933)’. Ia menyatakan, “The foundation of justice is good faith—fondasi keadilan itu itikad baik”. Untuk menajalankan itikad baik, butuh terobosan  yang disertai keberanian yang besar. Meskipun mempunyai konsep dan ide yang cemerlang, tetapi tanpa disertai keberanian melakukan, semuanya hanya sebatas cita-cita belaka.

Jadi, rakyat Indonesia hari ini tidak hanya butuh pemimpin yang populis, dan visioner, tapi juga militant (berani). Artinya rakyat butuh pemimpin negara yang berwawasan negarawan—bukan politisi pragmatis  dan transaksional, yang melahirkan sistem moneykrasi (sistem yang mengutamakan kapital/ uang). Karena itu, kita memulai melahirkan pemimpin pemberani di Indonesia melalui proses pemilihan umum kepala daerah langsung secara serentak 2017 mendatang! Semoga.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

*). Penulis adalah Ketua Lembaga Pusat Kajian Isu Strategis (LPKIS) Pengurus Pusat PMKRI Sanctus Thomas Aquinas, periode 2013-2015.

Berikan Komentar Anda