Covid-19 Mengingatkan Pemerintah Papua Segera Menghargai Pangan Lokal
Pewarta: Redaksi
| 430 Dibaca
EDISI TERBIT: 16 Mei 2020
Penulis ketika sedang berada di kebun. (Foto:Dok Pribadinya)

Oleh : Yoseph Bunai

Sebelum terjadinya wabah covid-19 di Provinsi Papua, kita menilai pangan lokal adalah makanan milik masyarakat. Sehingga, tidak ada satu pun elite pemerintah yang mendukung usaha peningkatan sumber daya alam atau pangan lokal, yang diupayakan oleh beberapa Tokoh Adat Papua.

Lahan, tanah, dusun milik masyarakat dirampas dan diambil oleh pengusaha bersama penguasa. Dusun sagu dijadikan sebagai tempat bisnis kebun kelapa sawit. Penebangan pohon secara liar (illegal loging), pendulangan emas dibiarkan dan belum diatasi dengan baik, dibawa pelindungan hukum. Hari ini, ketika situasi menuntut dan tertut, pemerintah mulai mendesak masyarakat untuk kembali kerja dan berkebun. Pertanyaannya, di mana masyarakat akan bekerja?. Sebab, masyarakat sudah tidak lagi mengenal tanahnya, lantaran dirampas dan dijual akibat tipu-daya penguasa. Semua tempat penghasil pangan local telah berubah dan disulap menjadi kios-kios, toko-toko, kantor-kantor, pabrik-pabrik dan lainya. Hutan sebagai tempat hidup masyarakat telah dijadikan tempat usaha pemerintah, yang nampaknya tidak ramah lingkungan.

Kemudian, setiap Kabupaten di Provinsi Papua maupun Papua Barat yang selalu diagung-agungkan sebagai ‘kamar kehidupan’. Kini, kita melihat tanah papua yang dibayang-bayangi dengan kelaparan. Tentu, Tanah Papua berlimpah-ruah kekayaan alamnya, namun itu semua hanya sebuah ungkapan buah bibir belaka. Padahal, tempat-tempat mengelolah pangan lokal papua tidak teratasi dengan baik oleh pemerintah setempat. Pangan lokal yang merupakan penghasil masyarakat pun dinomorduakan dengan mengutamakan pangan kimia dari luar Papua. Hal ini terlihat di setiap Kabupaten Provinsi Papua dan Papua Barat. Sebagaimana masyarakat yang selalu menerima impor pangan lokal dan kimia dari luar papua, yang mana sebelum adanya covid-19 di Provinsi Papua tidak menghargai dan menghormati kekayaan Alam Papua sebagai sumber hidup Orang Papua. Orang papua mesti diberi alat kerja dan tempat kerja untuk mampu hidup dari hasil alamnya dan hasil kerjanya sendiri.

Mengapa Orang Papua mulai ‘panik’ dengan krisis kelaparan akibat pandemi covid-19 terutama di setiap Kabupaten/Kota Papua? Penulis mengira bahwa setiap kabupaten yang sedang mengalami kepanikan dan kecemasan. Sebab, Krisis Pangan adalah kabupaten yang belum menyediakan tempat untuk pendistribusian dan belum memfungsikan potensi tanah di daerah-daerah, lahan kosong belum dimanfaatkan dengan baik. Ada kesan pembiaran dalam pengolahan bahan lokal masyarakat setempat.

Selain itu, sebelum adanya covid-19 di setiap kabupaten hampir tidak terdengar suara, yang menyuarahkan dan mempromosikan pangan lokal. Kita tidak menyediakan tempat pendistribusian, entah itu tingkat provinsi maupun daerah. Sebenarnya papua memiliki tingkat kesuburan tanah yang baik untuk mampu menghasilkan sayur-sayuran seperti cabe, kacang tanah, bawang merah/putih, singkong, pisang, kelapa, kunyit, jahe, umbi-umbian, rempah-rempah lainnya, bahkan kopi dan kakao. Potensi dan identitas kualitas tanah di Papua sangat baik, jika dimanfaatkan.
Covid-19 telah memperlihatkan kepada kita, bahwa Papua adalah tanah sayur-sayuran dan umbi-umbian. Tetapi, faktanya pemerintah papua menomorsatukan pangan lokal dari luar Papua. Pangan lokal yang bisa dihasilkan oleh masyarakat papua pun diimpor dari luar saja. Apakah pangan lokal dari luar Papua lebih penting dan baik, dari pada pangan lokal di papua sendiri sehingga pemerintah papua selama ini lebih mengutamakan distribusi pangan lokal dari luar Papua saja? Apakah pangan lokal di papua yang ada dinilai tidak berpotensi sehingga selama ini pemerintah setempat selalu mengimpor bahan lokal dari luar papua?. Seharusnya, setiap daerah yang tidak membutuhkan import pangan lokal ke setiap daerah seperti bawang merah/putih, sayur-sayuran, buah-buahan, kacang, rica, jagung, jahe, kunyit dan juga seperti kopi dan kakao. Hampir semua daerah selama ini telah memprioritaskan pangan lokal dari luar papua. Pangan Lokal Papua mesti digarap oleh masyarakat setempat, sehingga menjadi aktivitas harian oleh warganya.

Rupanya, covid-19 telah mengingatkan pemerintah akan pentinya tanah sebagai tempat yang menghasilkan hasil pangan, tetapi lebih dari itu ialah memberikan kehidupan. Tanah mesti dijaga dan diolah bersama untuk hidup dan hidup. Dalam hal ini, kita semestinya dengan sadar, tahu, dan mau untuk membatasi barang impor yang distribusikan dari luar papua ke dalam. Tetapi, bagaimana cara memanfaatkan pangan lokal yang bisa dikelolah melalui tangan masyarakat papua sendiri?. Bukankah selama ini pemerintah tutup mata terhadap pangan lokal papua? Apakah masyarakat wajib mengelolah tanahnya untuk kehidupannya selama pandemi covid-19 ini?.
Faktanya, mama-mama Papua yang mengelolah pangan lokal setiap hari sangat sulit sekali untuk mendapat tempat yang layak dan produktif. Masyarakat Papua yang jatuh dari bangunan dengan mengelolah tanah, atau masyarakat nelayan yang mencari ikan sebanyak mungkin tetapi juga sulit untuk dipasarkan kepada masyarakat umum.
Selama ini, pemerintah menganggap masyarakat papua tidak bekerja kebun dan tidak mencari ikan di laut. Seperti halnya, karena kerja hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Masyarakat bukan malas kerja, bosan dan jenuh dengan sistem bisnis yang sedang dilakukan pemerintahan. Sistemnya adalah mengutamakan pangan lokal di luar papua dan menyediakan tempat pasaran. Tetapi, tempat pasaran pangan lokal papua hampir tidak ada sama sekali di daerah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Akibat dari ketiadaan tempat distribusi pangan lokal sebagai berikut:
1. Masyarakat papua yang notabenenya kerja, namun semangat keraj menurun akibat tidak ada lahan atau alat.
2. Tanah milik masyarakat mudah dijual dan diperdaya
3. Budaya acuh tak acuk dan semakin hidup lebih instan (easy going)
4. Kurang ada keseriusan pemerintah setempat

Semua ini diakibatkan juga, karena sistem yang sedang bangun di dalam pemerintahan kita. Pemerintah sulit sekali menyediakan tempat kerja bagi orang asli Papua. Pemerintah sulit sekali mendistribusikan pangan lokal yang dikelolah oleh tangan masyarak Papua. Pemerintah kurang menghargai identitas diri mereka sebagai pekerja khususnya Orang Asli Papua.

Tempat-tempat penggarapan bagi masyarakat telah ditutup dengan sistim yang berlaku di pemerintahan kita. Maka itu, budaya kerja mulai menurun drastis. Tempat-tempat yang mendatangkan uang tidak difungsikan lagi, sehingga masyarakat mudah sekali untuk menjual tanah dan sulit untuk mendapatkan uang. Masyarakat bertani yang biasanya menanam hektar-hektar sayuran dan lainya tetapi tidak dimanfaatkan dan difungsikan oleh pemerintah. Sehingga, hal ini membuat masyarakat merasa bosan untuk mengolah tanah lagi.

Ada tanah tetapi karena tidak diperhatikan oleh pemerintah, maka masyarakat mencari jalan lain untuk bisa mendatangkan uang dengan membuat banyak hal. Masyarakat yang pada dasarnya orang kerja, tetapi membiasakan dengan budaya santai karena sistem pemerinatah telah mengajarinya.

Satu hal juga bahwa, Setiap daerah mesti mewajibkan budaya kerja di dalam Peraturan Daerah. Seperti halnya juga wajib membawa noken di setiap jam kerja di kantor, guna meningkatkan kebiasaan masyarakat setempat. Tetapi, selama ini tidak diperdayakan oleh pemerintah setempat. Jual noken khas papua saja di sepanjang jalan. Para penjual menahan terik panasnya matahari sepanjang hari. Dimana kah penyediaan pemasaran noken khas Papua yang hendaknya diupayakan pemerinah selama ini?. Sebaliknya juga pangan lokal Papua, terlihat jelas sedang dijual di sepanjang jalan, karena penyediaan tempat pemasaran yang tidak layak dan memadai.

Maka itu, setelah berakhir pandemi covid-19 pemerintah provinsi Papua dan khusunya setiap Kabupaten yang ada dalam tujuh wilaya adat, semestinya dan wajib berupaya untuk menyediakan tempat penampungan makanan lokal milik pemerintah setempat. Bila perlu, sekaligus pemerintah menutup pendistribusian makanan lokal dari luar Papua. Pemerintah menyediakan tempat penampungan makanan lokal di setiap kabupaten dan memperdayakan bahan lokal papua. Apa saja akan menjadi pasti, jika keyakinan ditanamkan sebagai kebaikan masyarakat papua, tetapi pada posisinya sebagai pekerja dan untuk menjual-jual tanah pun akan teratasi.

Mahasiswa Pascasarjana STFT “Fajar Timur” tinggal di Abepura – Papua

Berikan Komentar Anda
Share Button