BALIK ATAS
DAP Papua : Kekerasan Aparat Terhadap Warga Sipil Simon Warikar Dalam Tahanan Polres Biak
PEWARTA: Redaksi PAPUALIVES.COM 3rd September 2016
| 1464 DIBACA
JHON NR Gobay DAP Paniai
Sekertaris II Dewan Adat Papua (DAP), Papua, Jhon NR Gobay, (Foto:Ist)

Biak,Simon Warikar  (43 Tahun)Agama: kristen,kejadian diduga pada Jam 08-09 pagi, 21 Agustus 2016 Tempat Kejadian Tindak Kekerasan Polres Biak Numfor (Ruang Tahanan) Akibat Kekerasan Yang Dialami Korban; Dirawat opname di Rumah Sakit Umum Biak, Limpah pecah (telah dioperasi dan dikeluarkan), 3 tulang rusak patah, Pelipis bagian alis mata sobek, Memar dibagian tubuh lain terduga pelaku kekerasan Anggota Polres biak numfor (penyelidikan) Anggota saat piket jaga hari minggu pagi 21 agustus 2016.
Hal ini disampaikan oleh Sekertaris II Dewan Adat Papua (DAP), Papua, Jhon NR Gobay, dalam siaran pers, yang diterima redaksi papualives.com, Sabtu(2/09/2016).
Berikut ini Siaran Pers yang ditulis :
Kronologis;
Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016, korban dalam keadaan mabuk dirumah kos samofa, Biak, saat itu korban mau istirahat namun ada keributan ditetangga (bunyi musik keras), sehingga korban terganggu, karena marah korban memecahkan 2 kaca jendela kos korban, setelah itu korban dan salah satu saudara di rumah duduk sambil bercerita, sementara itu ibu kos melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi agar korban diamankan, saat itu polisi datang dan mengamankan korban untuk dibawa ke kantor Polisi (Polres Biak Numfor) salah satu adik korban (ZET KABO WARIKAR) meminta kepada polisi untuk ikut serta ke Polres menjaga Korban, namun Polisi berkata “ Cuma mau diamankan saja, dan pada saat baik nanti dorang (Polisi) pulangkan, sampai tiba disana korban didorong ke dalam sel, saat itu korban terjatuh dan menginjak Kursi sehingga patah sehingga perlakuan tersebut tidak diterima oleh korban, korban saat mau menentang, langsung dipukul oleh beberapa anggota Polisi lebih dari 2 orang (Pengeroyakan didalam Sel) saat itu tahanan lain juga ikut menyaksikan kekerasan tersebut, akibatnya 3 Tulang Rusuk korban Patah, limpah pecah (Telah Dioperasi), pelipis pecah dan memar dibagian tubuh, saat itu juga ada salah satu anggota Polisi berkata “ko ganti kursi yang ko kasih patah” bicara dari luar jeruji, korban berkata “saya akan ganti kursi, tapi seandainya ada bagian tubuh saya yang rusak ko bisa ganti atau tidak” kalau kursi saya bisa ganti satu konteiner” tapi tubuh ini ko tidak bisa ganti” setelah itu korban tidur sampe sore dan ada salah satu polisi (Lintar) datang dan berkata korban diantar oleh Polisi Tersebut dari rumah kos untuk diamankan disitu, dan polisi tersebut berkata “saya yang antar ko ke sini coba kamu tenang ka? Polisi tersebut berkata kepada korban tidak mengenal siapa-siapa yang pukul korban” polisi tersebut memaksa korban mandi saat itu korban menangis karena kesakitan, saat itu korban tidak bisa mengangkat tangan lagi.Setelah itu korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Biak, karena keadaan darurat limpah korban pecah sehingga korban langsung dioperasi (dikeluarkan limpahnya) pada tanggal 23 Agustus 2016. Pada tanggal 25 Agustus 2016 keluarga korban didampingi Lembaga Bantuan Hukum Kyadawun Biak membuat Laporan Polisi NOMOR : 364/VIII/2016/PAPUA/RES BIAK di Polres Biak Numfor.

Analisa
Indonesia telah menandatangi Konvensi menentang Penyiksaan (UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) pada Oktober 1998. Namun dalam implementasi komitmen Indonesia terhadap Konvensi menentang Penyiksaan, Komite menentang Penyiksaan (Committee Against Torture`
Polisi adalah pelayan masyarakat yang harus memberikan pelayanan simpatik, termasuk saat menyelidiki sebuah kasus.
Jika ada kekerasan dan penyiksaan yang menimpa tersangka atau tahanan, berarti penegak hukum tidak memahami Keputusan Kapolri dan KUHAP. Tersangka atau tahanan termasuk dalam subjek yang harus dilindungi hak azasinya. Bahkan ketika mereka melakukan tindak kriminal, lalu dikeroyok masyarakat, polisi harus segera mengamankan pelaku kriminal itu.
Sebenarnya sebagai warga Negara yang SIMON WARIKAR mempunyai hak untuk dilindungi Negara dan Kepolisian, SIMON WARIKAR harus tetap dilindungi Hak Azasi Manusi (HAM) nya, tidak pantas seorang polisi menyiksa tahanan An. SIMON WARIKAR.
Apa yang dilakukan oleh anggota POLRES Biak Numfor ini jelas bertentangan dengan KEPKAPOLRI No 8 Tahun 2009, tentang Implementasi Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Pasal 11 (b) selanjutnya menetapkan bahwa polisi “tidak boleh melakukan (…) penyiksaan” kepada tahanan dan tersangka.

Permintaan Korban Dan Keluarga Korban :
Polres Biak Numfor Memproses Hukum Tegas Pelaku Secara Terbuka Dan Jujur:
1) Secara pidana umum (menindaklanjuti laporanNomor 364/VIII/2016/PAPUA/RES BIAK
2) Secara kode etik dalam institusi kepolisian ( pemecatan dengan tidak hormat)
Ø Menolak seluruh biaya pengobatan yang akan diberikan oleh polres biak numfor untuk korban
Ø Menindak tegas pelaku sesuai aturan hukum yang berlaku

Kesimpulan
1. Sesuai UU No 26 Tahun 2000 dan Pasal 11 (b) KEPKAPOLRI No 8 Tahun 2009, tentang Implementasi Pelaksanaan Hak Asasi Manusia selanjutnya menetapkan bahwa polisi “tidak boleh melakukan (…) penyiksaan” kepada tahanan dan tersangka, oleh karena itu sesuai dengan tindakannya Oknum Anggota POLRES BIAK telah melakukan Pelanggaran HAM atas Simon Warikar dalam bentuk Penyiksaan
2. Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.oleh karena itu kami simpulkan Oknum Anggota POLRES BIAK telah melakukan sebuah tindak pidana penganiayaan
Tuntutan
Semenjak Polri bukan lagi bagian integral dari Angkatan Bersenjata pada awal tahun 2000 an, Polisi sudah 100% tunduk pada aturan Pidana Umum, artinya diadili dalam Pengadilan Umum
Oleh karena itu, AGAR ADA EFEK JERA BAGI POLISI YANG LAIN maka kami menuntut agar KAPOLDA Papua agar memanggil KAPOLRES Biak Numfor untuk dimmintai pertanggung jawabannya dan memastikan anggotanya yang melakukan tindak pidana dan tindak Pelanggaran HAM; PELAKU Harus dihukum dan DITUNTUT DENGAN PIDANA UMUM, PENGADILAN UMUM DAN TERBUKA UNTUK UMUM.

Dikeluarkan Pada; 2 September 2016
DEWAN ADAT PAPUA
Sekretaris II

JOHN NR GOBAI

Berikan Komentar Anda
PASANG IKLAN PAPUALIVES.COM