BALIK ATAS
Desak Presiden Jokowi,Segera Tuntaskan Kasus Paniai
PEWARTA: Redaksi PAPUALIVES.COM 18th Januari 2015
| 871 DIBACA
Agus Kadepa,Saat Membacakan Siaran Pers   Foto:IST
Jayapura,17/01/2014PAPUALIVES , Berlarut-larutnya penanganan persoalan
tragedi penembakan yang terjadi di Paniai , Desember 2014 lalu yang
menelan korban sebanyak lima orang yakni 4 (empat) pelajar Sekolah
Menengah Atas (SMA), yakni, Yulianus Yeimo (17), Apinus Gobai (16),
Simon Degei (17), dan Alpius You (18), serta 1 (satu) warga sipil, Sadai
Yeimo (28), di Lapangan Karel Gobay, Kabupaten Paniai, Papua. Agus
Kadepa, Mahasiswa yang didampingi John N.R Gobay, Ketua Dewan Adat
Paniai; Nikolaus Degey, Tokoh Gereja Kingmi dan Yohanes Kudiai S.Sos,
Tokoh Masyarakat menggelar siaran persnya terkait satu bulan tragedi
Paniai, Rabu (07/01) di Kantor Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP),
Padang Bulan, Kota Jayapura.
Dalam siaran Pers yang dibacakan oleh Agus Kadepa dikatakan
berdasarkan hasil investigas tim Solidaritas, juga Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) di Jakarta, diketahui
pelaku penembakan adalah aparat gabungan TNI maupun Polri; Satuan-satuan
militer tersebut antara lain dari Komando Rayon Militer (Koramil)
Paniai Timur, Tim Khusus (Timsus) Batalyon Infanteri (Yonif) 753/Arga
Vira Tama Nabire, Korps Pasukan Khas (Paskhas) Angkatan Udara Biak, dan
aparat Brigadir Mobil (Brimob), Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dan
personil Kepolisian Resort (Polres) Paniai.
Menurut Agus Kadepa peristiwa ini telah jelas-jelas memenuhi
unsur-unsur pelanggaran HAM berat, seperti yang tercantum dalam UU No.
39/1999 tentang HAM, yakni;
Pertama, Hak untuk Hidup; Pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang
merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun
(non-derogable rights), sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28 A jo Pasal
28 I UUD 1945, Pasal 4 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang HAM dan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.
Kedua, Hak untuk Tidak Mendapat Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi
dan Merendahkan Martabat: Berdasarkan keterangan data, informasi dan
fakta yang ada, terdapat beberapa temuan yang menunjukkan adanya
perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat yang
dilakukan oleh aparat keamanan. Berdasarkan hal tersebut, maka telah
terjadi pelanggaran HAM dalam bentuk perlakuan yang keji, tidak
manusiawi dan merendahkan martabat manusia sebagaimana dijamin di dalam
Pasal 28 G ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Anti Penyiksaan jo Pasal 33 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM jo Pasal 7
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan
Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.
Ketiga, Hak Atas Rasa Aman: Pada umumnya, peristiwa ini telah
menyebabkan rasa ketakutan dan kekhawatiran yang dialami oleh
masyarakat, baik yang menjadi korban maupun yang menyaksikan peristiwa.
Berdasarkan hal tersebut, maka telah terjadi pelanggaran hak atas rasa
aman sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 jo Pasal
30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Keempat, Hak Anak: Berdasarkan pengamatan kami, telah terjadi
pelanggaran hak anak sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28 B ayat (2)
UUD 1945, jo Pasal 52 ayat (1) jo Pasal 63 Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang HAM, jo Pasal 4 jo Pasal 15 huruf c dan huruf d, jo Pasal
16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
jo Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 37 huruf a Keputusan Presiden Nomor 36
Tahun 19990 tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Hak Anak.
Agus Kadepa mengatakan terdapat beberapa poin yang menjadi tuntutan
Solidaritas Korban Penembakan di Paniai serta mendesak segera
ditindaklanjuti yakni:
Pertama, mendesak Komnas HAM RI untuk segera membentuk Komisi
Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP-HAM), yang terdiri dari
beberapa anggota Komnas HAM, dan unsur masyarakat sipil, seperti
diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 26/2000 tentang Pengadilan
HAM, untuk melakukan investigasi secara kompherensif, tuntas, dan
menyeluruh.
Kedua, mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera membuktikan
komitmen dan janjinya dalam menuntaskan peristiwa pembantaian di Paniai,
yang telah menewakan 5 (lima) orang, dengan cara menerbitkan Keputusan
Presiden (Kepres) untuk segera membentuk KPP-HAM, bukan Tim Pencari
Fakta, atau Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).
Ketiga, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Papua, untuk mengumumkan hasil investigasinya kepada
public, dan secara kelembagaan menyurati resmi Komnas HAM RI agar
segera membentuk KPP-HAM, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat di
Jakarta, dan tanah Papua.
Keempat, mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, dan
Panglima Komando Daerah (Pangdam) XVII/Cenderawasih, untuk bersikap
kooperatif dalam mengusut tuntas peristiwa pembantaiaan di Paniai,
dengan menghadirkan para pelaku dan saksi dari unsur militer untuk
dimintai keterangan oleh tim KPP-HAM.

Kelima, mendesak lembaga-lembaga HAM internasional, seperti Amnesty
International (AI), Human Rights Watch (HRW), dan Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB), untuk segera menyurati Presiden Jokowi, agar
peristiwa Paniai Berdarah dapat diselesaikan secara tuntas dan
menyeluruh.
Wirya Supriyadi
JERAT/PAPUALIVES
Berikan Komentar Anda
PASANG IKLAN PAPUALIVES.COM