Dewan Adat di Dogiyai tolak adanya Pos TNI-Polri di Degeidimi dan sepanjang jalan Nabire-Dogiyai
Pewarta: Musa Boma
| 772 Dibaca
EDISI TERBIT: 11 Maret 2020
Sejumlah Masyarkat Adat di Dogiyai ketika hadir dalam salah satu Acara belum lama ini (Foto:Musa/PapuaLives)

Dogiyai, Ketua Lembaga Dewan Adat Mee kabupaten Dogiyai, Germanus Goo menegaskan dengan tegas, selama ini masyarakat saya aman-aman saja, tidak pernah ada keributan, mereka ribut pun juga hanya ketika ada masalah, tanpa masalah mereka tidak perna ribut. Hal itu disampaikan kepada papualives.com (11/03/2020) tadi.

” Jadi masyarakat saya ribut ketika ada masalah dan hanya atas kebenaran ” kata Goo kepada media ini.

Goo juga menjelaskan juga bahwa lokasi kantor bupati di Degeidimi, lokasi itu masih masalah, tidak boleh seenaknya bupati menyerahkan tempat itu.

” Tempat itu harus bereskan dulu masalah hak ulayat, juga harus koordinasi dengan semua pihak, tidak boleh ambil kebijakan sepihak. Perlu ada tingkat  koordinasi dengan semua pihak, baik dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) tokoh Adat dan pemilik lokasi.”jelasnya.

Lanjutnya, Oleh sebab itu dengan alasan bagaimanapun kami tolak.

” Karena tanah itu juga masih masalah mengenai lokasi hak ulayat.”ucapnya terkait lokasi itu.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Adat Mee kabupaten Dogiyai Alexander Pakage dalam kesempatan itu menegaskan bahwa,ada di pihak masyarakat, karena intinya masyarakat menolak kehadiran TNI-POLRI di wilayah Meeuwodide ini pada umumnya dan pada khususnya di Dogiyai.

” Sepanjang jalan dari Nabire -Dogiyai itu tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada tembakan,dan tidak ada Pos Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Dengan itu pihak TNI-Polri  Republik Indonesia  komponen keamanan manapun kami tolak. Apa lagi TNI-Polri menempati di Degeidimi, itu tidak boleh dan juga sepanjang jalan Nabire – Dogiyai.”tegas Pakage kepada papualives.com (11/03/2020) siang tadi.

Hal senada juga disampaikan, Yulianus Agapa Selaku Ketua I Dewan Adat Mee KAMAPI kabupaten Dogiyai menambahkan pemerintah daerah dalam hal ini bupati jangan seenaknya mengambil kebijakan sendiri, masalah apapun harus koordinasi dengan DPRD, Tokoh Adat ,Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama yang ada karena masalah apapun imbasnya itu kena pada masyarakat kita.

” Setelah TNI-Polri menempati di Degeidimi lalu ada masalah berarti pihak pemerintah daerah yang mengizinkannya, siap  tanggungjawab. Ini kami kastau sebelum terjadi apa-apa, karena pasti pihak masyarakat yang korban itu akan menuntutnya.”tambahnya ketika menjelaskan dampaknya nanti.

Berikan Komentar Anda