Di Picu Dua Soal Massa Frans-Bro Duduki Kantor Bupati dan Kantor Bawaslu Nabire

NABIRE- Ratusan massa pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03, Fransiskus Xaverius Mote dan Tabroni Bin M Cahya bersama jaringan Kepala Suku Nusantara menduduki kantor bupati Nabire dan kantor Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)kabupaten Nabire, Rabu (2/12/20) siang.

Kedatangan massa di picu lantaran belangan adanya Bupati Nabire, Isaias Douw diduga gonta-ganti jabatan ketua Rukun Tentangga (RT) dan jabatan Kepala Kampung dan Lurah serta adanya dugaan pelanggaran seorang pimpinan daerah tanpa kantongi surat izin turun melakukan kampanye mendukung pasalon calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire nomor Urut 01 Yuvinia Mote dan M Darwis yang notabene calon bupati adalah Istrinya.

Massa membawa spanduk tertulis meminta kepada Bupati Nabire harus bertanggung jawab atas pergantian jabatan ketua RT, kepala kampung dan Lurah yang tidak sesuai aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Massa berdelik pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2 tentang Gubernur atau Wakil Gubernur SK-SK dimaksud dibatalkan demi hukum dan bupati Nabire melakukan kampanye tanpa ijin serta
memohon kepada pemerintah provinsi Papua menunjuk karateker bupati Nabire.

Semua unek-unek terungkap dan terkuliti tuntas,dari kebaikan hingga keburukan kepemimpinan seorang bupati tercurah. Secara bergantian tak sedikit orator dalam aksis itu mengemukan pendapat mereka.

Pada kesempatan itu bergantian mereka menyampaikan sejumlah soal seperti mendukung keputusan ketua KPU dan MUSPIDA Nabire tentang pemusnahan kertas suara sisa.

Mereka meminta jika tuntutan mereka tidak ditanggapi, maka KPU Papua segerah mengambil ahli tugas KPU Nabire untuk melaksanakan Pilkada di Kabupaten Nabire pada 9 Desember nanti.

Selain itu, menolak DPT acak dan menuntut untuk segera mengeluarkan DPT baru sesuai pemutahiran data terbaru.

Pada kesempatan itu massa pendukung Frans-Bro sangat mendukung keputusan KPU, Bawslu dan MUSPIDA Nabire tentang pemusnahan kertas suara sisa.

Konon harapan mereka untuk menanyakan langsung kepada bupati terkait dugaan temuaan palangaran tersebut tak berbuah lantantaran bupati tidak bersedia hadir dan menerima kedatangan massa di kantor bupati.

Walupun demikian, Asisten II Setda Kabupaten Nabire, Piter Erari berkenankan diri untuk menerima massa, namun Ia tak di ijinkan untuk mengeluarkan satu kata pun dari mulutnya. Seakan terikan serentak massa memplester mulutnya.

“Bapa ka bupati atau bukan, kami mau bicara berhadapan langsung dengan Bupati Nabire, Isaias Douw bukan bapa karena yang melakukan ini bupati,”teriak massa sentak.

Usai tak diberi waktu kepada Asisten II, Mick diambil kendali koordinator juru bicara, Isak Sayori.

Dalam orasinya menyampaikan tujuan kedatangan mereka menemui bupati untuk menanyakan gontanta ganti jabatan RT, jabatan kakam dan lurah yang pada akhirnya memicu pelaksanaan pilkada yang tidak sehat sehat.

“Kami ingin menanyakan atas dasar apa dan tujuan untuk kepentingan siapa bupati gonta-ganti RT dan kepala kampung yang bukan kewengannya,di momen pilkada ini yang kami mau temui dan tanyakan,”beber Isak disambut terikan massa membenarkan.

Kurang lebih satu jam kemudian dari kantor bupati massa di bagi dua, Isak Sayori dan jaringan kepala suku nusantara bersama ratusan massa tetap menduduki kantor bupati Nabire. Sedangkan wakil koordinator massa yang berperan sebagai juru bicara,Tinus Adii bersama ratusan massa yang lain bergegas menuju kantor Bawaslu Nabire.

Setiba Bawaslu lantas di terima ketua Bawaslu H Madai dan Anggota Bawaslu Yulianus Nokuwo dalam kedaan dikawal ketat aparat kepolisian polres Nabire.

Sontak massa Frans-Bro menuntut Bawaslu Nabire segera mengundurkan diri karena massa menilai Bawaslu Nabire gagal melakukan tugas dan fungsinya sebagai pengawas. Disamping itu mereka juga meminta kepada Bawaslu provinsi Papua segerah mengambil ahli tugas Bawaslu Nabire.

Usai berorasi, Tiga persoalan Martinus Adii selaku jubir ajukan terkait tujuan kedatangan dirinya bersama massa menduduki maswaslu.

“oke baik, kami datang kesini menanyakan empat hal, pertama mengapa seorang Bupati turun kampanye mendamping istrinya sementara pertemua kemarin polres Bawaslu katakan bupati belum kantongi ijin kampanye dan kenapa Bawaslu masa badoh dan membiarkan?

DiJawaban Bawaslu,”ijin dari Gubernur sudah ada ini,”ujar Yulianus Nokuwo sembari memangkat map berna kuning.

Tinus meminta untuk menunjukan fisik suratnya kepada massa dan membacakan untuk di ketehui semua. Sontak yulianus membacakan dan dideger oleh semua yang hadir termasuk Kapolres Nabire.

Pertanyaan kedua,diajukan Tinus, banyak jenis pelanggaran yang kini dilakukan oleh paslon tertentu seperti tenda-tenda darurat yang menjamur di Nabire, sejauh mana tindakan Bawaslu karena kami menilai Bawaslu masa bodah, diam dan membisu?

“Terkait itu mulai tanggal 6 desember kami akan memberikan semua termasuk tenda-tenda biru itu,”jawab ketua Bawaslu diterima massa.

Selanjutnya Tinus mengajukan pertaanya yang ketiga, coba saudara jelaskan tentang 28000 DPT yang hingga kini masih bermasalah dan sejauh mana tindak lanjut Bawaslu?.

Ketua Bawaslu membenarkan pertanyaan Tinus, terkait DPT memang benar ada 28000 pemilih yang bermasalah, dan masalahnya berfariasi, namun pihaknya telah menyurati sebanyak tiga kali kepada KPUD Nabire untuk memperbaiki data pemilih yang bermasalah tersebut.

“Surat kami ditanggapi KPU dan KPU telah melakukan perbaikan data yang bermasalah tersebut. Setelah itu KPU undang Tim Sukses dan kami Bawaslu lalu kami tetapkan bersama,”akunya menjelaskan.

Lanjut,”Saat itu pula setelah kami terima keterngan rincian perbaikan disampaikan oleh KPU. KPU bertanya kepada kami dan kepada tim sukses untuk ajukan keberatan. Ketika itu semua katakan tidak ada masalah,maka KPU sahkan sehingga hal itu suda kami selesaikan,”jelas ketua Bawaslu sembari mempersilahkan anggotanya membacakan daftar jenis temuan DPT yang dianggap bermasalah.

Yulianus membacakan rincian temuan permasalahan DPT tersebut dan di dengar semua pihak yang berkenankan diri menyaksikan aksi tersebut termasuk massa yang menduduki di jalan raya di depan pintu masuk kantor Bawaslu.

Kedati masih tak puas atas jawaban Bawaslu Nabire. Massa berbalik kanan menuju kantor bupati Nabire bergabung dengan rekan-rekannya yang masih menduduki kantor bupati Nabire.

Alahsil usai menerima arahan dari koordinator aksi, Isak Sayori massa pun meninggalkan kantor bupati dalam situasi yang aman dan konsusif. Tertinggal hanya tali sakral 6 suku pesisir dan kepulauan asli Naabire yang memalang kantor bupati Nabire. ***

Berikan Komentar Anda
Share Button