Balik Atas
Dialog Juga Disuarakan di Gedung BPK RI
 
Pewarta: Redaksi Edisi 09/07/2015
| 1275 Views
Thomas Ch. Syufi (Foto:Dok Pribadi)
Thomas Ch. Syufi          Foto:Dok Pribadi

Oleh Thomas Ch. Syufi

Corruptissima republica plurimae leges”. Demikian ungkapan pepatah Latin, yang artinya–Semakin korup sebuah republik, semakin banyak undang-undang.Situ, langit biru bercampur  kemerah-merahan, tepat jarum jam menunjukkan pukul  16.25 WIB, terdengar riuh dan pekikan suara nyaring dengan pengeras suara di ruang berukuran sekitar 10 X 20 meter,  tempat  Focus Group Discussion (FGD) tentang “Pengelolaan  Dana Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat” lantai lima Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Jalan Soebroto, Slipi, Jakarta Pusat.  Suara yang sedikit melengking pada diskusi bergengsi dan serba wah itu dari para pimpinan Majalis Rakyat Papua dan Papua Barat, mereka meminta Presiden Jokowi segera membuka ruang dialog dengan rakyat Papuakarena Otsus belum berhasil dilaksanakan di Papua.

“Kami minta Pak Presiden Jokowi segera  memberikan ruang untuk kita bicara,” demikian seruan dari Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Muribyang duduk di kursi menyamping, sebelah kiri tempat pertemuan tersebut, Selasa (7/7).

Menurut Murib, pelaksanaan Otonomi Khusus di Tanah Papua sejak tahun 2001 hingga sekarang, belum secara maksimal memberikan manfaat bagi masyarakat Papua. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat juga tidak secara serius untuk melaksanakan Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua.

Murib menyatakan, hal paling utama menyebabkan gagalnya Otsus di Tanah  Papua adalah masalah pengelolaan anggaraan. “Pemerintah daerah bingun mengelola dana Otsus karena belum ada peraturan pelaksanaannya,” ujar Murib saat membacakan rekomendasi MRP di hadapan puluhan kepala daerah, pimpinan DPR Provinsi/ kab/ kota se-provinsi Papua Barat, Perwakilan BPK RI, dan Dirjen Otda.

Murib juga menyinggung soal RUU Otsus Plus yang telah diajukan oleh pemerintah daerah Papua dan Papua Barat ke pemerintah RI, namun ditolak.  Padahal menurutnya, Otsus Plus menjadi pilihan yang tepat untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat di bumi Cenderawasih itu. “Karena dengan itu(Otsus Plus), anggaran bertambah banyak dan kewenangan makin besar, ini akan mempercepat kesejahteraan orang  Papua,” ujar Murib dengan nada optimistis.

Sementara itu, Ketua MRP Papua Barat, Vitalis Yumte yang duduk bersampingan dengan Murib juga senada. Menurut Yumte, sejak 2001 pelaksanaan Otsus di Tanah Papua hingga saat ini, belum membawakan dampat positif  bagi orang asli Papua. Ia menambahkan,  pemerintah pusat tidak konsisten menjalankan Otonomi Khusus di Papua. “Selama belasan tahun kita hanya duduk bicara-bicara, tapi tidak ada hasil,” ujarnya.

Kata Yumte, sejak berlakunya Otsus di Papua—bukan hanya nikmati orang  asli Papua, tetapi dinikmati  semua penduduk di Tanah Papua. “Saudara-saudara kita non Papua juga menikmati hasil Otsus,” kata Yumte. “Jika seperti ini, mana kekhususan dari Otsus itu sendiri?,” tanya dia.

Yumte mentohkan, kemarin, Pemilu 2014, mayoritas kursi DPRD Provinsi Papua Barat di dominasi oleh orang non Papua, karena ketua-ketua partai politik di Papua Barat dipimpin oleh orang non Papua. “Jika non Papua banyak di DRP kepentingan orang asli Papua tidak akan diakomodir dalam regulasi, justru mereka akan melawan itu,” tegas Yumte.

Ia juga menyatakan, di sektor-sektor lain pun telah dikuasai oleh orang non Papua pada era  Otonomi Khusus. “Misalnya di kabupatane Sorong, birokrasi di dominasi oleh orang non Papua, bahkan di sektor ekonomi pun demikian,” ujar Yumte.

 Yumte mengharapan, dari pertemun  (focus discussion) tersebut harus ada tindak lanjutnya, jika tidak, semuanya akan sia-sia. “Harus ada kongkritisasi dari pertemuan ini,” tandas Yumte dengan tampan yang begitu serius.

Ia menyatakan, jika tidak ada tindaklanjut dari hasil diskusi tersebut, maka dialog menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian masalah Papua. “Hanya melalui dialog kita bisa menguraikan semua permasalahan ini– demi kesejahteraan rakyat Papua dalam NKRI,” tutup Yumte.

Dalam diskusi yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenoek dan Anggota III BPK Eddy Mulyadi Soepardiitu– tampak hadir juga Gubernur Papua, Lukas Enembe, Gubernur Papua Barat, Abraham O. Atururi, dan Wakil Gubernur Papua Barat, Irene Manibui. Kata Lukas Enembe, permasalahan di Papua sangat kompleks. “Ini butuh komitmen Jakarta dan Papua untuk menyelesaikannya,” kata Enembe.

Ia menambahkan, selama ini pemerintah pusat menilai Papua sudah maju dan sejahtera, itu tidak benar. “Papua sejak integrasi hingga saat ini masih terbelakang, dibandingakan 36 provinsi lain di Indonesia,” ujar Enembe.

 Sejak tahun 2001-2015, pemerintah pusat menggelontorkan Dana Alokasi Umum (DAU)  sekitar  57, 7 trilius lebih bagi Provinsi Papua dan Papua Barat sangat tidak adil. “Masa, Aceh satu Provinsi mendapatkan jatah DAU sama seperti  yang didapatkan dua Provinsi di Tanah Papua, Rp 57, 7 triliun, ini tidak adil, “kata Roberth Rouw  anggota DPR RI Dapil Papua, pada furum tersebut.

Dialog penting?

Apakah dialog itu penting? Ya! Dialog memang sangat penting. Dialog sebagai sebuah jalan terbaik bagi penyelesaian konflik Papua yang telah berlarut-larut selama 50-an tahun lebih Papua berintegrasi dengan Indonesia. Dialog juga sebagai sarana terbaik untuk menghindar dari berbagai bentuk kekerasan dan pertumpahan darah, sebagaimana telah dialami rakyat Papua selama menjadi anak setia dengan Indonesia.

Berbagai pernyataan tentang kegagalan Otsus dan pembangunan di Tanah Papua  yang kembali bergema di gedung BPK RI, itu mempunyai hikmah tersendiri bagi kita semua.Perioderisasi konflik Papua, sejak tahun 1960-an era Orde Lama, masa peralihan, orang Papua menuntut  dan berjuang di berbagai forum lokal, nasional, dan internasionalagar mereka menentukan nasibnya sendiri sebagai negara merdeka. Namun upaya membentuk negara Papua waktu itu gagal melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.

Pada era Orde Baru, orang Papua tenggelam dalam lumpur budaya bisu akibat rezim sangat represif. Selama 32 tahun Jenderal Soeharto memimpin Indonesia, orang Papua ditangkap, dikejar, dipenjara, diculik, dan dibunuh takyalaknya sepertimanusia. Dan, sejak reformasi bergulir,  Mei 1998, orang Papua bangkit dari tidur panjangnya dan menuntut pemerintahIndonesia segera menyelesaikan semua kasus pelanggaran HAM berat  yang dilakuakannya selama 32 tahun Soeharto berkuasa, dan menuntut agar pemerinatah Indonesia mengembalikan hak kemerdekaan mereka, 1 Desember 1961.

Namun, tuntutan  kemerdekaan orang Papua itu tak pernah di gubris oleh pemerintah pusat, karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila dan Negara Kesatuan RI. Akan tetapi, tuntutan rakyat Papua untuk memisahkan diri dari keluarga besar NKRI dan tekanan dunia internasional soal pelanggaran HAM di Papua pun kian memanas, hingga Jakarta mengambil jalan tengah dengan memberikan Otsus untuk meredam amarah dan desakan tersebut. Maka, kerap kali Otsus disebut sebagai hasil kompromi politik antara Jakarta dan Papua.

Dalam perjalanannya, Otsus Papua yang diberlakuakan sejak tahun 2002 melalui Undang-Undang No. 21 tahun 2001 ini belum membawa dampak signifikan bagi eksistensi orang Papua, justru yang terjadi adalah orang Papua makin marjinalisir di negeri sendiri. Selama 14 tahun berlakunya Otsus di Tanah Papua dinilai telah gagal memberdayakan orang Papua. Pengangguran terus membengkak, anak putus sekolah dan kuliah makin banyak, pengusaha pribumi tersingkir, angka  kematian ibu hamil terus terjadi di hampir seluruh pelosok negeri,  penangkapan, pembunuhan terhadap orang Papua oleh militer Indonesia pun terus berlanjut hingga sekarang ini. Semuanya terjadi di tengah iklim demokrasi dan era berlakunya Otonomi Khusus.

Sebelum kegagalan Otsus dari hasil evaluasi Majelis Rakyat Papua (MRP) tahun 2010. Sebelumnya, pada tahun 2008, evaluasi Otsus telah dilakukan oleh Universitas Cenderawasih, yang hasilnya menyatakan pelaksanaan Otsus di Provinsi Papua dan Papua Barat selama  delapan tahun “gagal”. Pada evaluasi yang dilakukan di Aula Fakultas Ekonomi Uncen itu, Gubernur Papua, Barnabas Suebut, menyatakan, “Otsus sebagai solusi tetapi solusi telah berubah menjadi masalah, maka masalah tidak bisa menyelesaikan masalah. Inilah sebuah fenomena Otsus.

Untuk mengurai semua benang kusut Otsus dan kompleksitas permasalahan Papua, maka butuh  ruang dialog yang formal bagi Jakarta dan Papua untuk membicarakan semua permsalahan tersebut. Apa sebenaranya  menjadi penyebab  gagalnya Otsus di Papua, padahal, Otsus sebagai solusi bagi semua akar konflik di Tanah Papua.

Konsep dialog telah suarakan oleh berbagai pihak, baik tokoh agama, pejabat negara asing,  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, DPRD Papua dan Papua Barat, dan MRP Papua, serta masyarakat Papua sendiri. Karena, mereka memandang dialog sebagai jalan terbaik untuk memecah konflik Papua, dialog sebagai kelanjutan dari Otsus yang gagal. Hanya saja, gagasan ideal ini belum disikapi dengan baik oleh pemerintah Pusat. Para pihak yang mendorong dialog juga berkeyakinan, jika dialog diselenggarakan, semua akar konflik Papua akan terkuak dan hasilnya akan memuaskan kedua belah pihak yang berkonflik, Jakarta-Papua.

Maka, seruan para pimpinan daerah tentang dialog di gedung BPK RI, Selasa kemarin, perlu didukung oleh semua pihak, terutama pemerintah pusat. Dialog sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di bumi Papua. Otsus gagal, dialog solusinya!“Ars longa, vita brevis”, seni itu panjang, sedangkan hidup itu pendek. Kalimat terjemahan Horatius dari Hippokratesini di kontekskan pada perjuangan dialog Papua adalah suatu seni yang hidup!Semoga!

*). Penulis adalah aktivis PMKRI Nasional—Sanctus Thomas Aquinas, di Jakarta.

Berikan Komentar Anda