Dituding ‘TJ’ Gunakan Dana C-19 Legislator Intan Jaya Palang Posko, Yunus: Tudingan Tak Berdasar
Pewarta: Eman You
| 415 Dibaca
EDISI TERBIT: 13 Mei 2020

NABIRE– Posko Terpadu Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Intan Jaya di Nabire, nyaris dipalang sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Legislator Kabupaten Intan Jaya, Selasa (12/5/20).

Aksi pemalangan itu Legislator menduga adanya ketidak jelasan penggunaan anggaran sebesar 5 milyar yang diperuntukan untuk penyediaan Ruang Isilosi di RSUD Intan Jaya dan 10 milyar untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Intan Jaya.

Bukan saja itu, Legislator pun menduga ada suntikan dana penanganan Covid-19 dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang hingga kini dalam pengunaannya terkesan tak jelas alias ‘TJ’.

Cuitan Suarapapua.com, Selasa (12/5/20) Ketua Komisi B DPRD Intan Jaya, Martinus Maisini disela-sela pemalangan tersebut mengungkapkan, pemalangan yang dilakukan Legislator Intan Jaya dikerenakan menduga adanya ketidak jelasan pengunaan anggaran dari beberapa sumber.

Maisini menyebutkan, diantaranya 5 milyar untuk penyediaan ruang isolasi pasien Covid-19 dan 10 milyar untuk penggunaan penanganan Covid-19 di Intan Jaya dari sumber dana APBD Intan Jaya Tahun Anggaran (TA) 2020.

“Selain itu ada suntikan dana dari Pemerintah Pusat berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan suntikan Pemprov Papua senilai 2 milyar,”sebut Martinus.

Terkait hal itu, ketika Awak media, mengkonfirmasi kepada Wakil Ketua Gugus Tugas Covid-19 Intan Jaya, Yunus Mirip mengatakan, tudingan yang dialamatkan kepada Pemda Intan Jaya dan kepada pihaknya adalah tak berdasar.

Sebab menurut Yunus menuturkan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemda tak punya wewenang mengelolah dan mengutak-atik dana tersebut, dan yang berwewenang mengelolah adalah Kepala Kampung (Kakam) bersama Aparat Kampung.

“Sedangkan dana 2 milyar yang dipersolan DPRD, sampai dengan saat ini Pemprov Papua belum teransfer ke rekening Gugus Tugas Covid-19,”aku Yunus, kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (13/5/20).

5 milyar yang diperuntukan kepada manajemen RSUD Intan Jaya, Yunus mengaku, pihak RSUD sedang menyiapkan ruang islosasi bagi pasien covid-19, dan kini sedang dikerjakan.

Dikatakan Yunus, 10 milyar yang digelontorkan Pemda untuk penanganan Covid-19 pun sudah terinci dalam jenis kegiatan dan pembiayaannya. Termasuk pembiayaan 5 Posko Covid-19, belanja APD bagi Tim Medis dan paket pembelanjan lainnya.

“Kegiatan pencegahan pun terus kami galahkan hingga rapid tes, tentunya bahwa penyerapan anggarannya kesana, sehingga yang dipersolakan bilang pengunaan dana tidak jelas itu yang mana,”tanya Yunus.

Kerena itu, Yunus mengatakan, tindakan DPRD hingga informasi yang berkembang tersebut sangatlah berlebihan atau dilebi-lebikan.

Karena sebelumnya, Dijelaskan Yunus, bahwa sejumlah anggota DPRD dan Wakil Ketua I sempat bertandang ke posko Covid-19 untuk melakukan rapid tes. Hasilnya non reaktif, sehingga mereka kembali mendatangi Posko Covid-19 untuk meminta menerbitkan surat keterangan untuk berangkat ke Intan Jaya.

“Tapi saya beritauh kepada mereka, bawa datang daftar kolektif dari Sekwan yang menerangkan bahwa Bapa-bapa sudah ikut rapid tes, dan hasilnya negatif, sehingga tujuan bepergian Bapa-bapa ke Intan Jaya untuk melaksanakan kegiatan kedewanan,”tutur Yunus menerangkan.

Yunus berujar, lantaran anjuran tersebut dan sebelumnya DPRD menduga adanya penyalahgunaan dana penanganan covid-19 sehingga, sontak memancing para legislator untuk melakukan pemalangan di Posko Terpadu ini.

“Memang saat itu sempat mereka ancam, namun mereka mara-mara sebebentar lalu berbalik kanan pulang ke tempat tujuan mereka. Jadi tidak ada masalah disini,”akunya.

Pantauhan media ini aktifitas di Posko Terpadu Intan jaya di Nabire, Tim Gugus Tugas Covid-19 menjalankan aktiftas seperti biasa. Sama seperti hari-hari sebelumnya.(**)

Berikan Komentar Anda
Share Button