DIVESTASI SAHAM PTFI 51% UNTUK SIAPA? KAMI BUKAN MENGEMIS SAHAM

Oleh : John NR Gobai

Pengantar
KK PTFI itu ibarat, Kawin kontrak antara dua pihak, perkawinannya dahulu tidak berjalan fair dan patut diduga berbauh suap menyuap sehingga mulus walaupun menyalahi aturan dan tidak patuh pada dokumen KK serta adanya pembiaran, yang akhirnya PEMERINTAH saat ini itu saat ini mengeluh dan memprotes.

Kilas balik dan realita
Masyarakat Papua selalu berkeyakinan bahwa awalnya masuknya PTFI pada tahun 1967 adalah sebagai hadiah Indonesia kepada AS dan pulau Papua adalah hadiah AS kepada Indonesia, (IKATAN SEJARAH) akan sejarah) adanya kekerasan yang terjadi oleh oknum aparat keamanan demi nyamannya investasi di Papua, dengan dasar Kepres No 63 Tahun 2004, adanya pengrusakan lingkungan dan ekologi di areal tambang yang telah merusak dusun sagu dan tempat hidup suku Amungme dan Komoro di Mimika, karena apapun kebijakannya dampak negative yang ditinggalkan hanyalah akan dirasakan oleh Masyarakat Amungme dan Komoro bukan semua masyarakat indonesia. Pokok permasalahan yang yang di perdebatkan adalah; Divestasi saham, ( Pemerintah ingin 51% sementara PTFI ingin 30%, Pajak; Pemerintah mau Prevelege sementara Freeport ingin Neal Down, Pemerintah ingin Freeport mengubah KK menjadi IUPK, sementara PTFI mau tetap dengan KK, Pemerintah ingin PTFI membangun smelter sementara PTFI merasa sudah membangun pada tahun 1999 di Gresik, yang rencanya menambah lagi 100 hektar, dengan nilai 30 trilyun (Tempo.com, 19 juli 2016) sebagai tempat pemurnian, Pemerintah melarang ekspor kalau masih dengan KK, smentara PTFI menginginkan mengikuti pasal 169 ayat a artinya tetap sampai berakhir masa KK)
Ada kenyataan kenyataan baru yang diciptakan untuk menekan Freeport. Hal yang jarang mau diakui pemerintah adalah bahwa Freeport sudah punya smelter di Gresik sejak Tahun 1999, yaitu 10 tahun sebelum UU Minerba No.4 Tahun 2009 lahir. Sayangnya Pemerintah tidak memasukkan klasule tertentu dalam undang-undang tersebut untuk mengakomodasi kepentingan perusahaan yang sudah memiliki Smelter seperti Freeport. Dalam UU juga tidak ada rumusan yang menyangkut konsentrat yang sudah diolah, karena di Tembagapura ada pabrik pengolahan, sehingga dalam wacana yang berkembang seakan Freeport hanya mengekspor mineral mentah. Bahkan dalam pandangan orang kebanyakan Freeport seakan tiap hari mengangkut batangan emas
Situasi ini, apakah Papua akan untung atau rugi, sulit diprediksi, karena kegaduhan ini murni dilakukan di Jakarta sementara Papua sebagai areal kerjanya PTFI stakeholdernya menjadi korban, antara lain; Pekerja, masyarakat dan Pemda Mimika.

Divestasi saham
Dalam finansial dan ekonomi, divestasi adalah pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk financial atau barang, dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Ini adalah kebalikan dari investasi pada aset yang baru.
DIVESTASI itu dengan kalimat sederhana adalah JUAL dan BELI, mengapa dijual, ingin mengurangi beban atau kah karena perusahaan itu merasa rugi dengan sector itu, kalau jual, berapa harganya yang pasti tergantung penjualnya, akan dijual dimana? Dan kepada siapa dijual.
Keinginan divestasi ini mendasarkan diri pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, serta untuk pelaksanaan PP No 1 Tahun 2017. apakah ini untuk kepentingan Negara? Ataukah hanya kepentingan oknum yang bersembunyi dibalik regulasi dan untuk Papua dimainkan dengan scenario bagi bagi saham. PAPUA AKAN DIBERIKAN 5%, Dengan prinsip Aji Mumpung (mumpung sedang menjabat seperti yang pernah dilakukan oleh Ginanjar Kartasasmita).
Divestasi sampai dengan 51% dapat dikategorikan sebagai nasionalisasi. Uang publik yang dikelola negara lebih baik digunakan untuk investasi yang nyata-nyata memberikan manfaat bagi masyarakat dibandingkan untuk terlibat dalam pengelolaan sektor tambang yang penuh risiko.Divestasi kepada swasta nasional kemungkinan dilakukan melalui 2 skema: a). Pinjaman luar negeri atau b). Mengalihkan investasi dari sektor lain ke sektor tambang. Dengan demikian sesungguhnya tidak ada nilai tambah yang nyata.Aturan divestasi yang ketat dapat dipastikan menghambat investasi baru ke sektor tambang di Indonesia.Aturan divestasi seyogyanya ditetapkan di awal sebelum proyek tambang dimulai, bukan ketika proyek tambang sudah berjalan.
Yang kemudian menjadi pertanyaan siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi dan membuat kegiatan CSR yang lebih bagus serta penghormatan terhadap pemilik tanah adat? Ini semuanya relative tidak bisa dipastikan. Kita semua tentu mengetahui, tak ada orang akan memcuci piring yang dimakan orang lain.
Jika divestasi saham 51 % maka perusahaan akan berada dibawah kendali pemerintah pusat. Disinilah letak ada kekhawatiran PTFI. Divestasi saham dapat disebut Nasionalisasi yang semu, nasionalisasi dahulu pernah dilakukan Presiden Sukarno pada tahun 1958 terhadap perusahaan-perusahaan yang telah di bangun oleh Belanda, Nasionalisasi ini yang dulu menjadi awal hilangnya hak masyarakat adat atas tanahnya, dengan nama PTPN tanah adat diklaim sebagai tanah Negara bukan dikembalikan kepada pemilik tanah.

Penutup
Kami bukan anti IUPK atau mendukung KK, Kami juga bukan mengemis saham atau belaskasihan Jakarta, tetapi Presiden RI dan Mentri ESDM harus menghormati kami sebagai pemilik tanah, KAMI DUDUK BERSAMA BICARA DALAM MEJA PERUNDINGAN BICARA BANYAK HAL YANG STRATEGIS DIVESTASI SAHAM ITU SALAH SATU, tetapi yang penting Bagaimana dengan nasib wilayah yang akan dikurangi, apakah akan menjadi milik Negara? Bagaimana dengan perbaikan wilayah yang dirusak akan menjadi tanggung jawab siapa? Bagaimana pasca tambang? Sebab persoalan utama antara adalah ketidakpercayaan. Kalau Negara mengeluarkan IUPK berarti masyarakat adatlah yang membuat KONTRAK TANAH dengan FREEPORT.

Penulis Adalah Ketua Dewan Adat Kabupaten Paniai

Berikan Komentar Anda