BALIK ATAS
DPR “Otsus” PB Harus Amanah
PEWARTA: Redaksi PAPUALIVES.COM 20th Februari 2016
| 1010 DIBACA
THOMAS SYUFI
Thomas CH Syufi (Foto:Dok Pribadi)

Oleh Thomas CH Syufi

Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat harus lebih baik dalam bersikap dan bertindak dalam memperjuangkan hak-hak dasar orang asli Papua di bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan HAM. Diharapkan lembaga perwakilan masyarakat asli Papua ini tidak hanya berkutat pada satu fungsi, memperjuangkan hak orang asli Papua menjadi pimpinan daerah dan mengabaikan kepentingan lain yang lebih berarti bagi kehidupan masyarakat Papua. Seperti pembantasan jumlah penduduk dari luar ke Tanah Papua, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, pemberdayaan ekonomi rakyat, maraknya penjarahan tanah dan hutan milik masyarakat adat oleh pemerintah dan para pemodal besar.

Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang (UU) Otonono Khusus Papua, No. 21 Tahun 2001, MRP dan MRPB adalah lembaga kultur orang asli Papua. Serta, DPRP dan DPRPB adalah lembaga legislatif daerah di tingkat Provinsi yang diwakili oleh para wakil dari tiap-tiap wilayah adat di Tanah Papua. Perekrutan ini dilakukan bukan karena pertimbangan kualitas, popularitas, dan elektabilitas, tapi murni pertimbangan adat. Karena itu, suara masyarakat adat Papua adalah sebuah kemutlakan yang pantang ditawar(conditio nine qua non) bagi para anggota DPR Papua atau Papua Barat.

Sayangnya, lembaga ini belum berlaku secara simultan di kedua Provinsi di Tanah Papua, hanya pada periode 2014-2019 ini mulai dijalankan di Provinsi Papua Barat. Yang mana dikenal dengan akronim DPR utusan “Otsus” Papua Barat. Sementara DPR Otsus Papua belum ada. Karena landasan hukum operasionalnya, peraturan daerah khusus (Perdasus) belum dipersiapkan, akibat perdebatan sengit antarpara elit daerah (eksekutif, legislatif, MRP, pakar, dan tokoh masyarakat) yang tak pernah berkesudahan.

Namun perlu diapresiasi kepada pemerintah, DPR, dan MRP di Provinsi Papua Barat yang dengan kesungguhan hati dan memiliki keberanian yang luar biasa, telah membentuk DPR utusanOtsus Papua Barat sesuai amanat UU Otsus. Sebenarnya, DPR Otsus PB yang memiliki fraksi tersendiri dari fraksi-fraksi partai politik di DPR Papua Barat ini mempunyai posisi tawar yang sangat kuat. Alasannya, mereka tidak memiliki kepentingan politik apa pun dengan partai politik yang cenderung oligarkik dan menganut sistem komando. Juga mereka tidak dipilih secara demokratis oleh berbagai penduduk di Provinsi Papua Barat. Mereka hanyalah utusan dari beberapa wilayah adat di Provinsi Papua Barat.

Posisi kuat dari 11 orang anggota DPR utusan Otsus Papua Barat ini bisa melakukan manuver apa saja melalui produk peraturan daerah—yakni peraturan daerah Provinsi (Perdasi) dan Perdasus, yang bisa melindungi dan memberdayakan orang asli Papua di Provinsi termudah, timur Indonesia itu. Perlu diakui, DPR Otsus Papua Barat memangberdiri di bukit sejarah yang begitu kuat, dengan landasan UU Otsus dan dengan dukungan mayoritas penduduk asli Papua. DPR utusan Otsus bisa berlayar di atas semua kepentingan untuk melakukan sesuatu yang lebih spektakuler bagi masyarakat Papua Barat di masa depan.

Meski baru lahir, DPR Otsus Papua Barat jangan tunggu komando atau desakan lagi dari pemberi amanat—rakyat Papua melalui demonstrasi di jalan, diskusi, orasi, dan dialog. Tapi, mulai melakukan satu demi satu, itu lebih berarti. “Jika tangan tidak menggerakan tongkat, tongkat pun tidak menggerakan apa-apa”, begitu kata filsuf terbesar Eropa Abad Pertengahan, Thomas Aquinas. Filsafat Aquinas ini mengintikan pada kata “memulai” adalah hal yang sangat penting dalam setiap tindakan atau pekerjaan.

Keadilan bagi rakyat Papua harus segera digapai, bukan dengan cara-cara kekerasan(force way), tapi dengan cara yang lebih elegan, melalui produk hukum di parlemen daerah Papua Barat. Karena itu, DPR Otsus Papua Barat harus mengoptimalkan pengaruhnya untuk melakukan sesuatu yang lebih baik bagi masa depan orang asli Papua di republik ini. DPR fraksi Otsus bisamenggaet atau melakukan lobi-lobi politik dengan para pihak, terutama anggota DPR Papua Barat utusan partai politik dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) untuk meloloskan sejumlah regulasi yang mengatur tentang hak-hak dasar orang asli Papua. Keadilan bagi orang Papua harus direbut, karena itu, kata John Dryden (1631-1700), penyair dan dramawan kondang Inggris, “None but the brave deserves the fair, hanyalah orang yang berani berhak mendapat keadilan”.

Maka, diharapan DPR hasil Otsus Papua Barat harus lebih mengedepankan kepentingan dan amanat rakyat Papua di provinsi itu. Bukan hanya berjuang untuk anak-anak asli Papua bisamencapai singgasana kekuasaan (menjadi gubernur, bupati, walikota, dan pimpinan DPR daerah), apalagi menjadikan isu tersebut sebagai proyek barter, give and take (memberi dan merima) sesuatu untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Bila para anggota DPR fraksi Otsus menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan non publik (abuse of power), maka citra dan harga diri lembaga DPR (fraksi Otsus PB), termasuk masyarakat adat Papua Barat dipertaruhkan.

Selain itu, selama ini kebanyakan anak-anak negeri Papua sendiri yang telah memimpin lembaga legislatif dan eksekutif di daerah, tetapi mereka belum bekerja maksimal untuk membuat orang Papua tersenyum. Yang ada hanyalah membuat masyarakat Papua muka masam, muram, dan berang. Karena, faktor korupsi, tidak mempunyai niat tulus untuk membangun Papua, mondar-mandir ke luar daerah, dan hobi terlibat dalam pusaran konflik kepentingan instan, hingga berbagai pembangunan daerah menjadi terbengkalai.Ex nihilo, nihil fit—ketiadaan tak dapat menghasilkan ada.

Pokoknya, hari ini masyarakat Papua juga ingin merasakan dan melihat sinar keadilan sosial, hukum, ekonomi, budaya, politik, HAM bisa terwujud di Tanah Papua. Rakyat Papua tidak berharap lebih, mereka hanya ingin hidup sama rata, sama rasa dalam solidaritas keindonesiaan sejati (atau sebenarnya)! Semoga.

*). Penulis adalah Ketua Lembaga Pusat Kajian Isu Strategis (LPKIS) Pengurus Pusat PMKRI Sanctus Thomas Aquinas, periode 2013-2015. Dan, Ketua BEM Fakultas Hukum Uncen, Jayapura, periode 2010-2012.

Berikan Komentar Anda
PASANG IKLAN PAPUALIVES.COM