DPRD Deiyai menolak dengan tegas kesepakatan terkait kesepakatan tapal batas empat kabupaten

Ketua DPR kabupaten Deiyai, Petrus Badokapa dan Ketua Komisi A, Hendrik Onesmus Madai (Foto:Rilispers/PapuaLives)

Nabire,Rilis pers yang diterima media papualives.com pada 12 Maret 2020 hari ini berikut isi pera rilisnya:

Kami, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Deiyai ingin menanggapi tentang;
Informasi beredarnya ‘Empat Pimpinan Kabupaten diantaranya; Bupati Kabupaten Mimika Eltinus Omaleng, Bupati Kabupaten Puncak Jaya Willem Wandik, Bupati Kabupaten Paniai Meky Nawipa dan Perwakilan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya yang dihadiri sekertaris BAPPEDA yang difasilitasi oleh Direktur Jendral Bina Administrasi , Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri dalam Rakor di Hotel Luminor, Jakarta, Senin (09/03) kemarin.

Dalam sejumlah media baik media cetak maupun media online, diberitakan terjadi penandatanganan berita acara kesepakatan terkait titik kordinat atau tapal batas yang selama ini jadi polemik antara kabupaen Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Paniai. Kesepakatan tersebut terjadi diantara para bupati yang telah hadir.

Terkait hal itu, Kami lembaga DPR kabupaten Deiyai menyatakan, menolak dengan tegas. Sehingga, Kami DPRD Kabupaten Deiyai menegaskan;

a. DPR kabupaten Deiyai MENOLAK DENGAN TEGAS kesepakatan yang dilakukan oleh empat bupati yang baru saja digelar di Jakarta antara Bupatin kabupaten Mimika, Bupati Kabupaten Puncak, Bupati Kabupaten Paniai dan Perwakilan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya tersebut TIDAK SAH. Karena, tidak libatkan Pemerintah Kabupaten Deiyai.

b. DPRD Kabupaten Deiyai dengan tegas meminta agar kesepakatan tersebut harus dibatalkan.

c. Kami DPRD Kabupaten Deiyai meminta dengan TEGAS, agar Kesepakatan tersebut harus ditinjau ulang. Pasalnya, dalam kesepakatan tersebut tidak ada keterlibatan dari pemerintah kabupaten Deiyai. Karena, Wilayah Deiyai merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan kabupaten Mimika sebagai wilayah pemilik Grassberg.

d. Sepanjang Pemerintah Deiyai sebagai salah satu wilayah pemilik hak ulayat dari Grassberg tidak dilibatkan dalam kesepakata itu, lembaga DPRD kabupaten Deiyai terus akan tuntut untuk segera ditinjau ulang dalam waktu yang dekat dan sesegera mungkin.

e. Kami Lembaga DPR Kabupaten Deiyai pertanyakan alasan, mengapa pemerintah kabupaten tidak diundang dalam acara kesepakatan tersebut?

f. Sepanjang tidak libatkan pemerintah kabupaten Deiyai dalam kesepakatan tersebut, kesepakatan itu kami nyatakan TIDAK SAH. Kami nilai ada kepentingan tertentu yang sedang dimainkan oleh sekelompok orang. Kami nyatakan dengan tegas bahwa empat kabupaten hanya klaim tanpa memikirkan kabupaten lain.

g. Jika mau dilakukan kesepakatan tersebut, mestinya libatkan semua kabupaten yang nantinya akan masuk dalam Papua Tengah. Maka itu, Kami mendesak agar kesepakatan tersebut dibatalkan dan segera dilakukan kesepakatan bersama dengan libatkan semua kabupaten lain yang masuk dalam wilayah Meepago.

Demikian penolakan TEGAS dari lembaga DPRD kabupaten Deiyai.

Ketua DPRD Kabupaten Deiyai
Petrus Badokapa, S.Th, M.TH

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Deiyai
Onesmus Hendrik Madai, ST

Berikan Komentar Anda
Share Button