BALIK ATAS
Eksekutif Usulkan Redaksi Raperda Pengelolaan Rumah Kos Dirubah
PEWARTA: Redaksi PAPUALIVES.COM 31st Maret 2015
| 763 DIBACA

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si sedang
 berjabat tangan
dengan anggota dewan usai rapat.  Foto:yan
Sentani,23/03/2015,PAPUALIVES.COM– Pemerintah Kabupaten Jayapura sebagai lembaga eksekutif mengusulkan
kepada Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura sebagai lembaga
legislativ agar merubah redaksi Rancangan Peraturan daerah tentang ‘Pengelolaan
Rumah Kos’ menjadi ‘Pengaturan Usaha Sewa Rumah’.

Usulan eksekutif tersebut, disampaikan oleh Bupati Jayapura,
Mathius Awoituw, SE, M.Si di hadapan Pimpinan dan seluruh anggota DPRD
Kabupaten Jayapura di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Jayapura, Gunung Merah
Sentani, Senin (23/3).

Dari keseluruhan jawaban bupati terhadap laporan badan pembentukan
peraturan daerah bagi 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), pada
prinsipnya diterima hanya saja ada sebagian redaksi yang perlu di rubah.

“Kami menyadarai bahwa dewan sebagai lembaga representaiv
masyarakat benar-benar mewakili masyarakat dengan menjalankan seluruh
tugas-tugasnya secara baik dalam menyusun materi-materi Raperda,” pungkasnya.

Bupati Mathius menyampaikan, judul Raperda pengelolaan rumah kos
mengandung makna manajemen pemilik rumah kos dalam mengelola usaha rumah kos,
sedangkan matei muatan Raperda mengatur tentang tata kelola usaha rumah kos.

Lebih lanjut bupati menjelaskan, kata kos dalam judul Raperda ini
tidak ditemukan dalam kamus besar bahasa Indonesia. Kata kos berasal dari kata
‘Indekos’ yang artinya tinggal di rumah orang lain dengan atau tanp makan
(dengan mambayar setiap bulan).

Ini berarti bahwa kata kos pengertiannya sempit yaitu
hanyamembayar secara bulanan, sedangkan pada kenyatannya banyak orang yang
tinggal di ruamh orang lain yang pembayarannya tidak dilakukan setiap bulan,
sehingga dewan menemukan ada perbedaan.

Untuk itu eksekutif mengusulkan judul Raperda  ini diubah menjadi ‘Pengaturan Usaha Rumah
Sewa’. Usulan perubahan ini bermakna bahwa yang menjadi obyek pengaturan
Raperda ini adalah pengaturan tata kelola usaha rumah sewa, bukan manajemen
pengelolaan rumah kos oleh emilik rumah.

Sementara tentang Raperda Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan
Mayarakat Adat tidak mendapat perubahan yang ada hanya eksekutif menyampaikan
terima kasih dan apresiasi kepada legislatif yang ikut bertanggungjwab
melindungi kawasa hutan dengan membuat Raperdanya.

Hanya ada sejumlah hal-hal tekhnis yang perlu diperhatikan,
sehinga Rapeerda jika nantinya ditetapkanmejadi Peraturan Daerah(Perda) maka
semua kepentingan perlindungan kawasan hutan adat di Kabupaten Jayapura dapat
terakomodir.

“Kami menyampaikan terima kaih kepaa seluruh anggota dewan yang
telah memberikan koreksi dan masukan terhadap sembilan Raperda yang diiusulkan
oleh eksekuti” ujar Awoitauw.

Ditambahkan, usulan dan perbaikan yang dilakukan terhadap Raperda
sebelm menjad Perda merupakan bagian dari keterbukaan semua pihak dalam membuat
suatu regulsi yang kemudian akan mengatur perilaku warga di lingkup Perda itu
ditetapkan.  
YAN PIET FESTUS TUNGKOYE/PAPUALIVES
Berikan Komentar Anda
PASANG IKLAN PAPUALIVES.COM