Balik Atas
FKK-TKBM PELABUHAN LAUT, HARAP KEBERPIHAKAN PEMERINTAH PUSAT
 
Pewarta: Redaksi Edisi 19/04/2017
| 593 Views
Foto Bersama Usai Kegiatan Rakerda Ke IV FKK-TKBM Pelabuhan Laut Se-Papua dan Papua Barat (Foto:Andre/PapuaLives)

Nabire, Forum Komunikasi Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (FKK– TKBM) Pelabuhan Laut Se-Provinsi Papua dan Papua Barat, Menggelar Rakerda Ke-4 pada rabu, (19/04/ 2017) berlangsung di Aula Diklat Nabire, Berharap pemerintah pusat dapat berpihak kepada koperasi TKBM, Sebagai badan pengelola tenaga kerja bongkar muat pelabuhan laut.

Keputusan pemerintah pusat yang dinilai kurang berpihak kepada keberadaan koperasi tkbm, terkait dengan akan adanya badan usaha lain di area pelabuhan laut,

Terkait hal tersebut ditanggapi oleh Ketua FKK-TKBM Wilayah Indonesia Timur, Samuel Korwa Mengatakan bahwa keberadaan badan usaha lain yang akan berkompetisi dengan SDM  TKBM Pelabuhan laut akan merubah fungsi koperasi TKBM sebagai wadah pengelola TKBM di pelabuhan laut di indonesia, karena dinilai dapat menyusahkan banyak orang dari berbagai sisi.

Lebih lanjut Ia juga mengatakan bahwa dalam sistem pembayaran ongkos pelabuhan pemuatan – ongkos pelabuhan tujuan sudah sesuai dengan keputusan mentri km-35 sebagai dasar pembayaran.

Sementara itu, Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Nabire, Sostenes Rumbewas berharap melalui rakerda ke-4 (FKK-TKBM) Se-Provinsi Papua dan Papua Barat dapat menghasilkan rekomendasi penting bagi seluruh anggota Koperasi TKBM, terlebih khusus di Nabire, yang juga berkaitan dengan kesejahteraan dan penolakan badan usaha lain yang akan masuk ke Pelabuhan Nabire.

Andre

Berikan Komentar Anda
Link Banner