Balik Atas
Foker LSM Papua dan LPMA SWAMEMO Desak Pemerintah Selesaikan Masalah Degeuwo
 
Pewarta: Redaksi Edisi 01/02/2016
| 811 Views
Foker LSM Papua dan LPMA SWAMEMO Desak Pemerintah Selesaikan Masalah Degeuwo
Manajer Program Foker LSM Papua, Abner Mansai (kiri) dan Thobias Bagubau (tengah) saat jumpa pers (Foto: Arnold Belau/SP
PAPUAN, Jayapura— Foker LSM Papua dan LPMA SWAMEMO mendesak pemerintah Provinsi Papua, pemerintah kabupaten Nabire, pemerintah kabupaten Paniai dan aparat keamanan untuk segera menyelesaikan permsalahan penambangan liar yang terus dilakukan di Baya Biru, Degewo.

Abner Mansai, Manajer Program Foker LSM Papua mengatakan, belum pernah ada respon positif dari pemerintah dan aparat keamanan untuk menutup penambangan liar di Degeuw, walau sudah berulang kali didesak oleh masyarakat sipil, kalaupun ada, yang ada hanya janji dan janji

“Saat ini yang jadi korban adalah alam dan masyarakat adat setempat,” kata Mansai, saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Foker LSM Papua, Yoka, Abepura, Papua, siang tadi.

Kehadiran penambangan liar tersebut, menurut Mansai, menjadikan masyarakat sebagai disaat hasil kekayaan mereka dikeruk oleh para pencuri.  Yang labih parah lagi adalah ditengah hutan seperti Degewo, ada PSK, Miras dan wanita-wanita penghibur yang datang membawa penyakit HIV dan AIDS,” ujarnya.

Lanjut dia, “Kami melihat ini sebagai proses pembiaran yang terus terjadi. Dan hal ada indikasi bahwa ada oknum-oknum yang bermain untuk menghancurkan masyarakat Degewo. Hasilnya beberapa hari lalu terjadi longsor dan banyak masyarakat jadi korban. Ini salah siapa? Siapa yang harus bertanggung jawab?”

“Ini adalah arena pertambangan liar yang persoalannya sudah tahu tapi pemerintah tidak pernah buka mata dan selesaikan kasus-kasus yang terjadi selama ini,” jelas Abner.

Ketua LPMA SWAMEMO, Thobias Bagubau mengatakan, selama ini dirinya bersama LSM melakukan advokasi terhadap kasus Degeuwo, dan berkali-kali menyampaikan kepada pihak pengambil kebijakan bahwa pertambangan liar di kawasan Degeuwo adalah illegal.

“Sehingga harus ditertipkan dan dicarikan jalan penyelesaiannya demi menyelamatkan masyarakat adat disana. Sudah kami sampaikan juga ke Komnas HAM perwakilan Papua, DPRP, MRP dan pihak keamanan, tetapi entah kenapa kasus Degeuwo tidak pernah diselesaikan sampai tuntas,” ujarnya.

Atas berbagai kasus yang terjadi di kawasan pertambangan liar Degeuwo, termasuk kasus tanah longsor di areal pertambangan liar di Baya Biru, LPMA SWAMEMO dan Foker LSM Papua menyerukan beberapa hal.

Pertama, pemerintah provinsi Papua, pemerintah kabupaten Paniai, pemerintah kabupaten Nabire, segera duduk bersama dan mengambil langkah-langkah nyata dan strategis untuk menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi di wilayah penambangan liar degeuwo.”

Kedua, pemerintah provinsi Papua dan pemerintah kabupaten Paniai segerap mengambil langkah-langkah strategis untuk menertibkan semua aktifitas penambangan liar di sepanjang sungai Degeuwo.

Ketiga, pihak kepolisian dalam hal ini Polda Papua untuk menyelidiki dan menangkap semua pimpinan perusahaan pertambangan liar yang sudah merugikan masyarakat di sepanjang sungai Degeuwo.

“Dan yang terakhir, mendesak pemerintah kabupaten Paniai, segera mencabut semua izin penambangan yang sudah diberikan kepada pengusaha yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Bagubau.

Sekedar diketahui, longsor yang terjadi di Baya Biru, Degeuwo, telah menyebabkan 13 orang meninggal dunia, dan tiga orang lain menderita luka parah dan sedang dirawat di RSUD Nabire.

ARNOLD BELAU

Berikan Komentar Anda
Link Banner