Gubernur: Selama Pemeriksaan BPK, Kepala SKPD Dilarang Keluar Daerah

, Lukas Enembe, S.IP MH
Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP MH saat memberikan keterangan kepada wartawan di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Selasa (16/2/2016)

Jayapura,17/02/2015,PAPUALIVES.COM– Seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dilarang untuk keluar daerah meninggalkan tempat tugas selama pemeriksaan dari BPK RI perwakilan Papua.

“Jadi, pimpinan SKPD jangan ada yang kasih tinggal tempat tugas dan keluar daerah selama diadakan pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Papua di Jayapura,” kata Gubernur Papua, Lukas Enembe ketika memberikan arahan dalam pertemuan BPK RI Perwakilan Papua bersama SKPD di Sasana Krida, Selasa (16/2).

Selama pemeriksaan BPK, ujar Gubenur, setiap SKPD harus pro aktif dalam memberikan data yang valid. “Jangan ketika sudah ada pemeriksaan baru mencari dokumen yang diminta,” jelas Enembe.

Kepala Pemerintah Provinsi Papua ini juga menginstruksikan kepada seluruh pimpinan SKPD dan staf untuk tidak memenuhi undangan atau panggilan dari Pemerintah pusat dalam rangka membahas permasalahan yang terjadi di Papua.

“Mulai sekarang tidak boleh lagi ada orang memenuhi panggilan dari Jakarta, tidak usah ke Jakarta omong kosong semua, kita bisa selesaikan tugas kita disini,” tegas Gubernur.

Dijelaskan Gubernur, dirinya sering ke Jakarta itu bukan karena kemauan sendiri tapi ada undangan atau panggilan dari Pemerintah Pusat namun tidak petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan Papua.

“Saya selalu dipanggil ke Jakarta, tetapi tujuannya apa? Kita harus buktikan kepada Pemerintah Pusat bahwa kita juga bisa selesaikan permasalahan di Papua sendiri, baik yang sudah terjadi dan maupun yang akan datang,” ujarnya.

Namun, lanjut Enembe, bagi pejabat yang ingin keluar daerah harus ada izin untuk urusan yang sangat penting bagi kepentingan umum bukan pribadi karena larangan keluar derah bagi pimpinan SKPD ini berlaku sampai selesai pemeriksaan BPK RI.

“Kalau pejabat mau keluar harus izin dan harus urusan penting, kalau tidak penting tidak usah pergi,” tegasnya lagi.

Terkait dengan opini WTP, Gubernur mengaku, pihaknya sementara melakukan langkah-langkah perbaikan untuk meraih opini WTP murni. “Kita sudah berkomiten dan meminta kepada BPK RI untuk memperbaiki atau mempertahankan hasil opini dari BPK RI,” jelasnya.

Kepada kepala SKPD dan staf agar melakukan perbaikan, sebab jika tidak dilakukan perbaikan. Maka temuan-temuan akan terus menumpuk yang selama ini mendapat sorotan luar biasa.

“Kita sudah bekerja bagus, tetapi masih terus mendapat sorotan. Kita sudah jelas, otonomi khusus kita bagi 80:20, pos anggaran sudah jelas,” tandasnya. (Piet

wiyainews.com

Berikan Komentar Anda

Recommended For You

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.