BALIK ATAS
Hati-Hati Papua Di Kepung Para Koruptor
PEWARTA: Redaksi PAPUALIVES.COM 19th Agustus 2014
| 740 DIBACA
Foto : Logo KPK RI / ist
Negara Indonesia adalah sarangnya para koruptor,  atau dengan istilah lain bisa dikatakan bahwa Indonesia masih menjadi peringkat pertama korupsi di Asia. sebab hampir sebagian besar pemimpin Indonesia di negeri ini selalu melakukan praktek-praktek korupsi,  tanpa memilah mana yang menjadi milik mereka dan mana yang menjadi milik rakyat. Akibatnya adalah jangan heran kalau memang  Indonesia masih  menjadi gudang penyimpanan para koruptor.


Korupsi di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru dan harus dikagetkan pada situasi saat ini, tetapi korupsi merupakan stok lama yang sudah terjadi sejak Indonesia di daulatkan sebagai bangsa yang merdeka atau lebih popular saat Orde Lama masanya Soekarno, dan Orde Baru masanya Soeharto.
Memang praktek-praktek korupsi sudah terjadi di era Soekarno dan di era Soeharto, tetapi pada masa itu sistem pemerintahan belum berjalan secara baik, dan lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengusut kasus korupsi pada masa orde lama dan orde baru adalah bagian dari kaki tangannya pemangku kebijakan saat itu atau tidak “independensi”, sehingga praktek-praktek korupsi yang dilakukan oleh pucuk pimpinan dan kroni-kroni saat itu seakan-akan terbebas dan berjalan semaunya  saja.
Artinya bahwa dengan sistem demokrasi waktu itu kurang memberikan ruang gerak kepada lembaga yang mengusut kasus korupsi untuk berdiri secara independen, tanpa ada intervesi dari siapapun, sehingga proses dalam membokar kasus korupsi pada masa orde lama dan orde baru bisa diatasi.  Mungkin akibat dari praktek-praktek korupsi yang dilakukan pada masa lalu menjadi virus yang tertular hingga sistem pemerintahan saat ini.
Memang dari pemerintahan ke pemerintahan (dari pergatian jubah ke jubah) korupsi masa menjadi sesuatu hal yang mengrorong dan mencekik bangsa ini. Terutama di era reformasi korupsi seakan-akan menjadi-jadi, dan terus ada setiap kepemimpinan mengantikan kepemimpinan. Dan yang lebih-lebih lagi, kalau pada masa orde lama dan orde baru korupsi hanya berpusat di istana dan senayan, tetapi di era demokrasi yang serba terbuka membuat korupsi dengan cepat  menjalar, hingga ke daerah-daerah yang ada di pelosok di negeri ini.
Negeri ini memang sudah menjadi negeri yang “dikepung oleh para koruptor”, untuk melakukan praktek-praktek penyimpangan dengan memanfaatkan proyek-proyek yang digodokkan demi kepentingan masyarakat, dialihkan sebagiannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok semata tanpa mempedulikan konsekuensi yang terjadi.
Ada banyak sekali kasus korupsi yang melanda yang sekarang melanda sebagain besar  para Menteri, Anggota DPRRI, dan Kepala-Kepala Perusahaan-Perusahaan pemenang tender proyek-proyek yang ada di Indonesia.  Bukan saja itu Kepala-Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Kepala SKPD) di hampir semua daerah di negeri ini harus berurusan dengan Kejaksaan Tinggi Negeri atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena terangkut kasus korupsi.
Hal ini menandakan bahwa memang benar-benar negeri ini sudah di “kepung oleh para koruptor yang sedang menghantui Indonesia”  dengan tindakan-tindakan yang  merugikan hampir  mayoritas rakyat di seantero pelosok nusantara ini. Dengan cara memanfaatkan proyek-proyek pembangunan yang diperuntukan untuk rakyat,  demi mewujudkan perut pribadi, dan kelompoknya sendiri.
Papua Di Kepung Oleh Para Koruptor
Memang korupsi sudah tumbuh dan menjalar  dengan cepat di berbagai daerah yang ada di tanah air Indonesia. Salah satunya di tanah Papua (tanah yang dikenal dengan susu dan madu). Papua memiliki wilayah yang luas dengan di bagi menjadi dua Provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat, dan kabupaten-kabupatennya sangat begitu banyak,  akibat dari pemekaran wilayah yang tumbuh subur di era reformasi hingga saat ini.
Di saat pemekaran terus terjadi, sebagai salah satu solusi dalam “mempercepat proses pembangunan bagi Papua”, tetapi di saat yang bersamaan korupsi juga turut tumbuh dan subur di berbagai daerah yang ada di tanah Papua. Banyak Kepala Daerah (Bupati), dan Kepala Dinas di Papua  harus berurusan dengan Kejaksaan Tinggi Negeri Papua, dan KPK, karena terangkut kasus korupsi yang ada di tanah ini.
Hal ini dibuktikan dengan beberapa fakta kasus korupsi yang berhasil di usut oleh Kejaksaan Tinggi  Negeri Papua  dan KPK, untuk menangkap para tikus-tikus berdasi yang masih berkeliaran dan bersembunyi dengan topeng dibalik dinding dan temboknya pemerintahan di Papua.
 Pemimpin-pemimpin di Papua yang berhasil tertangkap, karena terlibat dalam praktek korupsi di tanah papua  adalah Bupati Maybrat, Bupati Supiori, Mantan Bupati Boven Digoel, Bupati Biak Numfor, dan Mantan Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu  yang  ditetapkan sebagai tersangka baru-baru ini, serta  berbagai anggota DPRD, Kepala Dinas, dan pemegang tender proyek pembangunan yang ada di daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang berhasil tersangkut kasus korupsi pembangunan di daerah yang ada di Papua.
Hal ini menandakan bahwa Papua benar-benar sekarang menjadi zona, dimana telah di “kepung oleh para koruptor  yang ada di tanah papua”. Lihat saja hampir seluruh Bupati, anggota DPRD, Kepala Dinas, dan pemegang tender proyek di Papua harus di jebloskan kedalam “hotel prodeokan”, karena terbukti bersalah dalam menyalahgunakan anggaran pembangunan yang seharusnya dilakukan untuk  keserjahteraan masyarakat Papua.
Saya ulangi lagi “bahwa Papua saat ini di kepung habis-habisan oleh para koruptor” yang sedang mengunakan topeng, untuk bersembunyi dibalik tembok pemerintahan di papua. Oleh karena itu, Kejaksaan Tinggi Negeri Papua (KTNP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh tinggal diam, tetapi harus lebih melebarkan sayapnya di setiap-setiap daerah, agar memburu para koruptor yang masih bersembunyi tersebut.
Bukan saja itu, masyarakat secara umum yang ada di daerah Papua masing-masing,  jika mendapatkan ada kejanggalan-kejanggalan dan kejurigaan penyimpangan dalam roda pemerintahan, baik di Provinsi sampai ke Kabupaten agar harap melapor ke lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan dalam mengusut dan membokar kasus korupsi yang ada di tanah Papua.
Jika hal ini dilakukan secara serius oleh seluruh lapisan, baik  Kejaksaan Negeri di Papua, KPK, OMBUSMEN, dan lembaga korupsi lainnya harus, serta dukungan dari masyarakat secara penuh, maka hemat saya kasus-kasus korupsi yang masih tersembunyi di balik dinding dan temboknya pemerintahan di tanah Papua akan terbongkar sedikit demi sedikit.
 Harapannya semoga lembaga di percayakan sebagai pengusut kasus korupsi hasil selalu menjaga ‘independensi”, dan harus berani serta jangan mundur selangkahpun dalam membongkar kasus korupsi, tanpa memandang golongan, jabatan, dan status sosialnya. Siapun dan dari golongan apapun, serta  apapun jabatannya di Papua , jika terlibat dan tertangkap basa telah melakukan korupsi, dan merugikan rakyat Papua harus di proses sesuai dengan konstitusi  (hukum) yang berlaku di Indonesia.
Hal-hal ini, kalau dilakukan secara baik, terstruktur dengan manajemen yang rapi , dan di dukung penuh oleh seluruh pihak yang berkepentingan, dengan selalu menjaga kode etiknya masing-masing. Hemat saya koruptor yang mengepung Papua saat ini sedikit-demi sedikit akan terbongkar, dan kemungkinan daerah-daerah di papua akan terbebas dari kasus korupsi, walaupun tidak semuanya tuntas terjadi. Tapi dengan tekad dan semangat memberantas korupsi, maka rakyat Papua ke depan akan merasakan pembangunan, kesejhteraan, kemakmuran, yang benar-benar tulus dari pemimpinnya yang ada di tanah Papua.


OLEH : ROBERTH YEWEN

Penulis Adalah Presidium
Pendidikan dan Kaderisasi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik
Indonesia (PMKRI) Santo Efrem Jayapura Dan Kini Aktif Sebagai
Koordinator Catolic Student Center (CSC)

Berikan Komentar Anda
PASANG IKLAN PAPUALIVES.COM