BALIK ATAS
Hubungan Diplomasi RI-Negara MSG ‘Memanas’
PEWARTA: Redaksi PAPUALIVES.COM 5th Maret 2015
| 1341 DIBACA
Jayapura,06/03/2015-PAPUALIVES.COM –Pengamat Hukum Internasional, Sosial
Politik FISIP Uncen Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, hubungan
diplomasi dengan negara-negara Melanesia Spearhead Group (MSG) mulai
memanas.

Suhu politik itu memanas menjelang sidang tahunan MSG kali
ini yang akan bertepatan dengan ulang tahun ekonomi, politik, dan
perdagangan diantara negara-negara rumpun melanesia ini yang jatuh pada
14 Maret 2015 mendatang. Dalam perayaan ulang tahun ke-27, isu
keanggotaan Papua yang diwakili oleh United Liberation Movenent for West
Papua (ULMWP) akan diputuskan.


   Dikatakan, Pemerintah Indonesia
terlihat sangat khawatir dengan proposal keanggotaan Papua dalam MSG.
Karena Menteri Luar Negeri RI terlibat langsung dalam road show
politiknya melalui metode ‘money politics lobbying’ ke PNG, Kepulauan
Solomon, FIJI, dan New Zealand dalam tiga hari belakangan ini. Hal ini
tergambar bahwa Pemerintah Indonesia akan berusaha keras agar proposal
Papua ditolak dalam sidang MSG bulan ini.

  “Apakah money politics
dalam bentuk sumbangan keuangan, pembangunan dan perdagangan dalam
jutaan dolar AS bisa merebut hati dan pikiran negara anggota MSG atau
malah justru pengkhianatan serta penolakan yang didapat dari diplomasi
termahal dalam sejarah luar negeri Indonesia ke politik Selatan?,”
ungkapnya saat menghubungi Bintang Papua, Kamis, (5/3).

  Pandangan yang selama ini dianggap benar dan jitu dalam
menyelesaikan masalah Papua, baik masalah dalam negeri maupun luar
negeri, adalah pedoman baku Jakarta, yaitu, kasih uang yang banyak,
masalah Papua akan selesai. Karena pemerintah pusat percaya bahwa
motivasi sebenarnya rakyat Papua memperjuangkan isu Papua merdeka karena
motivasi uang. Kalau uang sudah didapat, maka mulut akan diam dan mulut
ikut membelah kepentingan Jakarta di Papua.

  Demikian pula
Pemerintah Indonesia melihat ada motivasi mencari uang dan keuntungan
ekonomi di balik negara-negara MSG menjual isu Papua di pasifik. Apakah
harga diri orang-orang melanesia di pasifik selatan hanya bisa diukur
dengan uang? Betapa rendahnya harkat dan martabat orang-orang melanesia
apabila karena uang (bahkan uang darah etnis melanesia sendiri) akhirnya
negara-negara melanesia bertekut lutut dan takluk di bawah kaki
diplomat Indonesia.

  “Saya masih optimis bahwa budaya Wantok yang
menjadi dasar ideologi pemikiran kebebasan dan perjuangan kemerdekaan
rumpun melanesia untuk membebaskan diri dari jajahan kolonial, sebuah
nilai budaya yang berhasil dari paham melanesian brotherhood yang
dilahirkan di Kota Honiara, Kepulauan Salomon Tahun 1925, masih tetap
dihati dan tidak terhapus dari pikiran semua pemimpin negara-negara
MSG,” tandasnya.
  Yang dirinya tahu bahwa paham melanesian
brotherhood, persaudaraannya jauh lebih kuat, mengingat secara emosional
dibanding berapapun jumlah uang yang ditawarkan. Selama Pemerintah
Indonesia tetap percaya bahwa dengan kasih uang banyak masalah Papua
beres, maka kali ini Pemerintah Indonesia akan pulang dengan tangan
kosong dari road show diplomasi dan loby pasifik selatan. Diplomasi
people to people oleh rakyat Papua ke MSG, akan berhasil untuk kali ini.
Apakah kemudian kedepan Papua akan menjadi Timor Leste kedua? Tentunya
masih tanda tanya, karena Papua menuju kemerdekaan masihlah sebuah
perjalanan panjang. Masuk menjadi anggota MSG, belum tentu otomatis
membawa Papua pada penentuan nasib sendiri. Dengan demikian, Pemerintah
Indonesia tidak perlu kebakaran jenggot dengan perkembangan isu Papua di
MSG. Masalah Papua ini ibarat api dan asap api. Kalau asap api yang
diurus dengan serius sedangkan apinya tidak dipadamkan dengan serius,
sampai kapanpun masalah tidak akan selesai-selesai.

  Mana mungkin
masalah Papua bisa selesai, kalau sibuk meloby MSG, sedangkan di Papua
pelanggaran HAM berlangsung terus, kasus pembantaian Paniai tidak ada
ujung penyelesaiannya, dan mash terus securty approach di kedepankan
dalam menyelesaikan masalah Papua.

  Baginya, api konflik di Papua
harus dipadamkan terlebih dahulu, maka dengan sendirinya asap apinya
akan hilang. Aneh sekali, masa hanya untuk menghilangkan asap api isu
Papua di MSG harus Jutaan dolar habis, dimana sebenarnya logika sehat
Pemerintah Jokowi. Tanpa perlu jutaan dollar dikeluarkan, asap api isu
Papua itu bisa hilang dengan sendirinya asalkan pelaku pelanggaran HAM
berat ditangkap dan diproses hukum. Hukum dan keadilan mestinya berlaku
adil diatas tanah Papua.

Tidak ada satupun pelaku pelanggaran HAM yang
harus dilindungi atau memiliki kekebalan hukum.
Semuanya itu
dikembalikan pada political will Pemerintah Presiden Jokowi, sebelum isu
Papua menjadi bola liar politik yang mengalir dari forum MSG sampai ke
forum sidang PBB, maka hentikan diplomasi melempar garam di air laut
yang dilakukan Menteri Luar Negeri RI ke MSG.
  Lanjutnya, Presiden
Jokowi harus fokus selesaikan masalah-masalah pelanggaran HAM berat
Papua, dan sejumlah masalah-masalah krusial lainnya di Papua melalui
pendekatan yang ditawarkan masyarakat Papua yakni dialog damai dan
bermartabat secara nasional antara orang Papua dengan Jakarta.

 
“Mungkin dialog Papua-Jakarta bisa menjadi Sup yang enak bagi rakyat
Papua untuk menyelesaikan masalah Papua di Injury time saat ini? Ya,
semua itu tergantung political will Presiden Jokowi,” pungkasnya.

BINPAP/PAPUALIVES

Berikan Komentar Anda
PASANG IKLAN PAPUALIVES.COM