Balik Atas
Inggris dan Benny Wenda
 
Pewarta: Redaksi Edisi 27/07/2019
| 789 Views

Oleh Thamas Ch. Syufi*

Gerakan apa pun yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk Inggris, baik itu nota protes diplomatik, penarikan dan atau pengusiran diplomat tidak akan mengubah keadaan, bahkan tidak memumpuskan simpati dunia internasional terhadap isu HAM di Tanah Papua.

Apalagi Inggris merupakan monarki tertua di dunia, yang mana sekitar 200 negara di dunia termasuk 195 negara anggota resmi PBB, sekitar 90 persen adalah bekas jajahanan Inggris. Inggris telah melewati berbagai fase, mulai dari Revolusi, Reformasi, hingga Tranformasi berkali- kali. Bahkan negara adidaya AS saja masih memperhitungkan negara yang lahir sekitar abad ke-5 itu. Inggris sebagai salah satu negara termaju di Eropa yang masih memiliki pengaruh thp bekas negara2 koloninya atau yang disebut negara2 Persemakmuran( Commonwealth). Jadi, penghargaan Oxford Freedom of the City Award yang dianugerakan kepada Benny Wenda, tokoh pejuang HAM dan kemerdekaan Papua pada 17 Juli 2019 adalah sesuatu yang lumrah dan itu berlaku di seluruh dunia. Nelson Mandela dan Desmond Tutu di Afrika Selatan, Jose Ramos Horta dan Uskup Belo di Timor Leste juga pernah menerima penghargaan seperti itu. Mereka malah menerima Nobel Perdamaian dari PBB.
Tentu, Dewan Kota Oxford juga memiliki kriteria dan penilaian khusus hingga memberikan penghargaan tersebut kepada Ketua ULMWP itu.

Bila, Jakarta tidak segera mencari solusi, dialog, misalnya, kondisi Papua akan makin parah. Konflik akan berlanjut, kekerasan akan menjadi marak, hingga membuat Indonesia terus disorot dan dipojokkan di panggung dunia. Dialog Jakarta- Papua menjadi solusi pamungkas untuk mengakhiri konflik Papua dan Indonesia yang dimulai sejak 1963-2019.

Segera gelar dialog
Komisi I DPR RI dan Kementerian Luar Negeri RI jgn memperpanjang dialektika soal dinamika yang telah terjadi di Britania Raya kemarin, di mana Benny Wenda, tokoh pejuang HAM dan kemerdekaan Papua atau versi DPR RI dan pemerintah–tokoh separatis Papua dianugerahi penghargaan oleh Dewan Kota Oxford–Inggris atas kegigihannya berjuang untuk keadilan, perdamaian, dan kemanusiaan di Tanah Papua tenggat 17 tahun terakhir.

Sebaiknya, Komisi I DPR dan Kemlu segera cari jalan keluar, bukan perdebatkan lagi sesuatu yg telah terjadi. Penghargaan itu bentuk respon komunitas masyarakat internasional atas berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia thp orang Papua sejak tahun 1963-2019. Berbagai distorsi dan kebohongan yang dikonstruksi oleh pemerintah Indonesia melalui wakil- wakilnya di berbagai negara, termasuk di UN( PBB) tak bisa menghentikan sungai darah orang Papua–korban kekerasaan negara yang terus mengalir ke berbagai pelosok dunia–untuk meneriakan keadilan, kebenaran, dan perdamaian abadi.

Untuk mengakhiri konflik dan pertumpahan darah yang sia- sia di Tanah Papua selama lima dekade, pemerintah Indonesia segera mengambil langkah konkret dengan membuka ruang komunikasi konstruktif dgn rakyat Papua, sebagaimana pernah diutarakan oleh Presiden Jokowi di Jayapura, Papua tahun 2014.” Orang Papua butuh komunikasi, mereka butuh diajak bicara,” kata Jokowi.

Wujud dari niat baik presiden itu, agar Indonesia tidak terus- terus dipojokkan di panggung dunia, maka Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi segera mengumumkan(announce) kepada dunia bahwa pemerintah Indonesia siap berdialog dengan rakyat Papua.
Dialog hanya sebagai a way untuk mengakhiri konflik tanpa pertumpahan darah. Apa pun hasil dari dialog adalah merupakan konsensus bersama para pihak yang berkonflik: Jakarta- Papua. Dialog sebagai tawaran akan diplomasi damai yg bisa menguntungkan kedua belah pihak( win win solution).

Bila tidak melalui jalan dialog, tentu salah satu pihak harus dirugikan dalam konflik ini: entah Papua akan segera pergi dari NKRI atau kekerasan di Papua akan makin marak dan terus memojokkan posisi Indonesia dalam lalu lintas pergaulan internasional. Atau isu HAM Papua akan jadi kerikil dalam sepatu untuk diplomasi Indonesia ke depan.

Dialog sebagai jalan pamungkas untuk mengakhiri kemelut kemanusiaan dan kebuntuan politik yg berkepanjangan di Tanah Papua. Solusi berikut adalah diumumkan gencatan senjata antara TNI- Polri dan TPN PB).
” Si vis pacem para bellum”.
_____________________________________________

*). Penulis adalah Koordinator the Papuan Observatory for Human Rights(POHR).

Berikan Komentar Anda