Balik Atas
Ini Dia : Alasan Perlunya KPP HAM untuk Paniai
 
Pewarta: Redaksi Edisi 21/01/2015
| 711 Views
Ilustrasu Persentasi HAM        Foto : IST
(Sebuah Pokok Pikiran dari Paniai)
Pengantar
“Papua Tanah Damai” kelihatannya masih jauh dari harapan, mungkin karena deklarasi ini diikrarkan hanya oleh Tokoh Agama dan Masyarakat Sipil sebagai seruan moral. Namun menciptakan Papua Tanah Damai tidak menjadi sebuah slogan bagi TNI/POLRI di Papua, sehingga pencanangan ini hanya bertepuk sebelah dada saja. 
Hal ini dapat kita lihat dari berbagai kekerasan Negara terhadap Masyarakat Sipil, baik yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia dan luka-luka, sederetan kekerasan telah tersusun rapi dan menyakitkan, menjengkelkan dan mendendamkan antara lain; Pembunuhan Theis Eluay, penembakan terhadap 4 warga Suku Wolani di Degeuwo, kasus Aimas, kasus Biak Berdarah, penembakan Pasca KRP III, pembunuhan ketua KNPB Sorong Martinus Yohame, penembakan terhadap Mako Tabuni, dan penembakan terhadap Masyarakat Sipil di Paniai 2014. 
Kasus-kasus ini tidak pernah diselesaikan secara tuntas untuk memberikan rasa keadilan karena adanya penegakan hukum dan pemujaan atas HAM, walaupun seperti kasus Theys telah dibentuk Komisi Penyelidik Nasional yang sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari rekomendasi TGPF sementara kasus lain dibiarkan begitu saja, mungkin karena negara berpandangan menembak orang Papua adalah sebuah prestasi bukan sebuah kejahatan kemanusiaan.
Kasus Paniai Desember 2014
Pasti masih segar dalam ingatan kita yang menambah daftar Kekerasan Negara di Papua adalah penembakan terhadap masyarakat di Enagotadi, 8 Desember 2014. 
Penembakan itu, kini telah mendapat berbagai tanggapan baik yang peduli maupun yang membela diri, Presiden RI, Ir. Joko Widodo dalam Acara Natal Nasional, 27 Desember 2014 telah menyatakan empati dan secepat-cepatnya akan menuntaskan masalah ini.
Dalam menuntaskan masalah penembakan di Paniai, berbagai pihak telah mengemukakan gagasannya tentang bentuknya, Menko Polkuham menyatakan telah diselesaikan secara adat. Padahal belum dilakukan penyelesaian secara adat, Anggota Komnas HAM, Dr Maneger Nasution mengusulkan pembentukan Tim Pencari Fakta yang melibatkan TNI, POLRI dan Dewan Adat Paniai dan Kementrian Polhukam dibawah koordinasi Menkopolhukam.
Dalam pernyataannya, Imparsial berdasarkan pernyataan Komnas HAM pada tanggal 22 Desember 2014 kemarin yang mendesak agar Presiden Jokowi membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang terdiri dari Komnas HAM, TNI, Polri dan Masyarakat Sipil untuk menyelidiki kasus tersebut secara tuntas, dengan ini Imparsial menyatakan dukungan penuh bagi terbentuknya TGPF tersebut.
Berdasarkan fakta-fakta dalam peristiwa pertama dan peristiwa kedua yang diuraikan di atas dapat kita temukan aktor-aktor yang terlibat dalam kasus Paniai berdarah. 
Aktor pertama adalah Negara (Oknum anggota TNI AD/Yonif 753, PASKHAS/TNI AU dan POLRI) dan aktor kedua adalah warga sipil. Di sini terjawab atas dua pertanyaan tadi bahwa pelaku penyiksaan dan penembakan adalah aparatur negara dan korban adalah masyarakat sipil karena itu, merekalah yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. 
Aksi aparat Negara di Paniai merupakan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Aparat Negara telah melanggar dan mencabut hak asasi warga atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak atas bebas dari tindakan kejam dan tidak manusia yang merendahkan martabat manusia, hak warga untuk memperoleh keadilan dan perdamaian, hak warga atas mencari dan memperoleh informasi, serta hak warga atas kebebasan menyampaikan pendapat. 
Aksi Aparat Negara yang melanggar hak asasi warga sipil adalah tindakan yang melalaikan kewajiban utama dalam melindungi dan menjamin hak asasi warga negaranya. Sebagaimana, setiap Negara termasuk Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban melaksanakannya pasca Deklarasi Umum HAM (DUHAM, 10/12/1948). 
Dengan demikian, dapat terlihat jelas bahwa serangan yang dilakukan aparat negara terhadap warga sipil di Paniai diduga dilakukan secara terencana atau sistematis dan meluas. Dua unsur terencana atau sistematis dan meluas dalam kasus ini dapat terpenuhi kriteria pelanggaran berat HAM yang diatur dalam hukum dan HAM. 
Terutama tentang kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pasal 9 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 104.
Belajar dari Kasus lain
Jika kita belajar dari kasus lain, maka pembentukan TPF hanya akan berakhir dengan rekomendasi yang sangat tergantung dari Pimpinan oknum yang terlibat, mungkin mereka diproses namun sangat tertutup sulit diakses oleh keluarga korban atau korban dan publik, seperti di POLRI melalui sidang indisiplener melalui Propam atau Pengadilan Militer terlihat dalam kasus Mei 1998 yang sampai saat ini belum diproses terbuka yang memberikan rasa keadilan dan penghormatan akan HAM. 
Kasus yang lain adalah Kasus Dogiyai, dalam hal ini DPRP pernah membentuk TPF, namun hasilnya hanya rekomendasi, tetapi tidak berhasil membawa pelaku pengadilan yang terbuka dan dihukum yang diumumkan secara terbuka.
Dalam kasus Abepura dibentuk KPP HAM, Anggota KPP HAM berhasil mengidentifikasi 25 orang calon tersangka, kemudian Kejagung memangkas hingga 2 terdakwa dan disidangkan di Pengadilan HAM di Makassar. 
Sedangkan kasus Wamena dan Wasior berkasnya masih mengendap di Kejagung.
Dilansir dari Serambinews.com, Politisi PDIP Trimedya Panjaitan, meminta agar Kejagung harus membuka kembali kasus-kasus lama itu, memeriksa kembali secara cermat perkembangan kasusnya, melakukan gelar perkara, lalu mengumumkan proses penyelidikan kasus ini ke publik bagaimana penyelesaian selanjutnya. Kejaksaan harus segera melimpahkan berkas perkara yang penyidikannya telah selesai ke Pengadilan HAM atau Pengadilan HAM Ad Hoc.
Kasus Paniai Antara TPF dan KPP HAM
Pemberitaan dan temuan terkait kasus Paniai tentunya telah dimiliki dan dibaca oleh berbagai pihak, jika persoalan ini hanya disederhanakan penyelesaian dengan sebuah TPF yang hanya melahirkan rekomendasi kepada Pimpinan, maka yang jadi adalah rekomendasi akan berhadapan dengan egoisme dan keangkuhan Pimpinan yang tidak ingin kesatuannya disalahkan atau nama kesatuannya dicoreng, akibatnya sekian kasus selalu tidak tuntas dan tidak memberi rasa puas dan adil bagi korban. 
Menurut hemat kami, dalam kasus ini telah memenuhi unsur yang menjadi indikator Pelanggaran HAM, seperti, adanya pembiaran dalam menyelesaikan akar masalah, adanya perintah siaga kepada semua kesatuan oleh salah satu Perwira Polres Paniai, adanya penyiksaan terhadap beberapa masyarakat sipil dan penyerangan yang meluas terhadap masyarakat sipil di Lapangan Karel Gobai. 
Sehingga disimpulkan telah terjadi Pelanggaran HAM berat, sehingga perlu dibentuk KPP HAM oleh Komnas HAM agar hasilnya diserahkan ke Kejagung dan dilimpahkan ke Pengadilan HAM. 
Ini penting agar menjadi peringatan kepada aparat yang tugas di Papua, agar menghargai HAM. Penyelesaian kasus HAM ini menjadi salah satu tantangan berat pemerintahan Jokowi-JK. Tantangan ini harus dijawab, sekaligus untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan Jokowi-JK dalam penegakan hukum dan HAM.
John NR Gobai Adalah Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, Papua. 

Berikan Komentar Anda