BALIK ATAS
TENTANG KAMI |REDAKSI | DISCAIMER| SITEMAP| PRIVACY| IKLAN | KODE ETIK| PENGADUAN |
John NR Gobai “Melegalkan Pertambangan Rakyat yang di sebut Ilegal di Papua”
Diterbitkan Oleh: Redaksi Date 16th September 2018
| 101 DIBACA

Jayapura ,Pertambangan adalah kebun bersama sehingga, menurut kami jangan dirusak dan juga jangan dikotori, tetapi perlu dibicarakan tentang bagaimana sebaiknya dilakukan bagi pendulangan-pendulangan emas serta penambangan batuan yang selama ini dilakukan di Tanah Papua, dihadapkan pada beberapa solusi yaitu,dijadikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) atau dikerjakan oleh pemegang Ijin Usaha Pertambangan, tentunya dengan melihat, keuntungannya bagi Masyarakat Asli dan Pengusaha Asli Papua.

Jika mempertimbangkan kemampuan modal dan keahlian masyarakat adat papua maka yang dapat diakes oleh masyarakat adalah jika ditetapkan menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan diberikan Ijin  Pertambangan Rakyat (IPR) sehingga diperlukan sebuah konsep pertambangan rakyat yang berkelanjutan, artinya ramah lingkungan dan jelas kontribusi bagi pemilik tanah serta minim dampak sosial yang negatif kepada masyarakat.

Dengan adanya ijin rakyat dapat membayar pajak utk PAD, saya hrap kita tidak menstigma rakyat ilegal krna mereka mencari hidup sehingga mreka mendulang apalgi klo pendulangnya adalah OAP dan orang setempat maka kita keliru menstigma mereka ilegal, yang benar adalah mereka dilegalkan dan mreka dibina.

Judicial Reviuw sebagai jaminan, Ada dua pasal yang telah diuji yakni Pasal 22 huruf e dan huruf f serta Pasal 52 ayat (1) UU Minerba. Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat, ketentuan tentang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di dalam UU Minerba adalah sebagai wujud pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanahkan kepada negara untuk terlibat atau berperan aktif melakukan tindakan dalam rangka penghormatan (respect), perlindungan (protection), dan pemenuhan (fulfillment) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara Namun. Lanjut Mahkamah, jika dikaitkan dengan Pasal 22 huruf f, justru berpotensi menghalang-halangi hak rakyat untuk berpartisipasi dan memenuhi kebutuhan ekonomi melalui kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

Karena pada faktanya tidak semua kegiatan pertambangan rakyat sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun. Sedangkan terhadap pengujian Pasal 52 ayat (1) UU Minerba, Mahkamah berpandangan bahwa pengaturan tentang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Wilayah Pencadangan Negara (WPN), dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sudah jelas dan tegas. Di mana urutan prioritasnya adalah dengan memberikan prioritas untuk menetapkan WPR terlebih dahulu, kemudian WPN, dan terakhir WUP. Dengan adanya judicial review ini maka sudah semakin jelas keberpihakan dari pemerintah pusat terhadap penambang rakyat, kini adalah tugas pemerintah daerah untuk mengimplementasikannya penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan pemberian Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan batasan kewenangan yang sudah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemerintah sebetulnya dengan roh OTSUS yaitu Perlindungan, Keberpihakan dan Pemberdayaan kepada penambang rakyat apalagi sekarang sector ini juga sudah dikerjakan oleh Orang Asli Papua. Kekeliruan yang dilakukan oleh Gubernur Papua, Barnabas Suebu dengan mengeluarkan Ingub No 1 Tahun 2011, kami harapkan tidak dilakukan oleh kita semua, karena jelas isinya ingin menggusur penambang rakyat demi kepentingan investor yang bukan Orang Asli Papua.

Dengan dasar UU No 21 Tahun 2001 dan merujuk kepada judicial reviuw terhadap UU No 4 Tahun 2009, maka Pemerintah Provinsi Papua mestinya dapat menetapkan kembali wilayah pertambangan rakyat yang telah ditetapkan pada waktu lalu, tentunya dengan terlebih dahulu memetakan keberadaan aktivitasnya dan juga lokasi lokasi penambangan rakyat pada wilayah-wilayah yang telah dikerjakan sebelum ada UU No. 4 Tahun 2009 dan karna PERDASI Papua 14 Tahun 2008 tentang Pertambangan Rakyat Daerah telah dibatalkan oleh DEPDAGRI maka DPRP telah menyiapkan sebuah draft Perda baru tentang Pertambangan rakyat di Papua.

Hal ini sesungguhnya adalah perintah undang-undang dan Perdasi, sehingga tidak dapat ditwar-tawar mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua atau Kabupaten /Kota di Papua dan juga melakukan pemetaan untuk aktivitas yang dilakukan diatas tahun 2009 dan sedang jalan, dalam rangka memformalkan tambang rakyat , oleh karena itu saya uzulkan agar keg masyarakat  menambang di korowai, paniai, mimika dan nbire sebaiknya dilegalkan menjadi tambang rakyat oleh karena itu Dinas ESDM Papua hrus ditugaskan mengurusnya sesuai UU No 4 tahun 2009 dan UU No 23 Tahun 2014, antara lain mengurus perubahan status kawasan hutan, memetakan wilayah (WPR) serta mengusulkan kepada mentri ESDM kemudian mengeluarkan ijin pertambangan rakyat (IPR) kemudian membina mereka.

IST/Red

Berikan Komentar Anda