BALIK ATAS
Jubah Daerah Kotor
PEWARTA: Redaksi PAPUALIVES.COM 5th Agustus 2016
| 670 DIBACA
Thomas Syufi Foto Dok Pribadi
Thomas  Ch.  Syufi (Foto: Dok.Pribadi)

Oleh  Thomas  Ch.  Syufi*

BBila mengikuti dinamika politik yang tengah bergulir ke mana-mana, di seluruh Tanah Air Indonesia menjelang pemilihan kepala daerah langsung secara serentak tahun 2017, sangatlah menarik. Hal ini menjadi pintu masuk bagi proses pembersiahan jubah daerah yang sekian lama terendam lumpur dan kotor (korupsi dan lain sebagainya), yakni rakyat di daerah-daerah bebas memilih kepala daerahnya masing-masing.
Daerah merupakan satu-satunya sebagai pilar utama membangun perabadan demokrasi suatu bangsa. Untuk membangun sebuah bangsa yang maju, beradab, dan demokratis ukuran utama pembangunan terlatak pada daerah. Karena itu, daerah menjadi tumpuan utama dalam sebuah arah dan kebijakan pembangunan pemerintah—entah pusat maupun daerah.

Memang, sejak era reformasi banyak daerah telah mendapat status keistimewaan yakni diberikan Otonomi Daerah (Otda), bahkan Otonomi Khusus (Otsus), misalnya, Aceh dan Papua. Otda dan Otsus yang merupakan anak kandung reformasi ini diharapkan membawa sebuah harapan baru bagi perbaikan hajat hidup mayoritas penduduk Indonesia yang berada di daerah.
Otda dan otsus yang diharapkan menjadi eskalator yang bisa mengantarkan masyarakat Indonesia di daerah menuju impian kolektifnya, yakni menuju masyarakat adil dan sejahtera. Namun impian besar itu belum sepenuhnya terwujud, pupus, bahkan terempas oleh debu kepentingan.
Tersendat, bahkan gagalnya pembangunan dan pembaruan yang menjadi impian kolektif masyarakat di daerah disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, masalah kepemimpinan yang memiliki dampak yang begitu luas terhadap kegagalan pembangunan. Misalnya, lemahnya kepemimpinan berakibat pada maraknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dan pemimpin daerah kadang tergelincir dalam pusaran arus konflik kepentingan.
Memang, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (core crime) yang telah menggerogoti nafas bangsa ini. Kepala daerah tidak begitu tegas dalam mengontrol aparatur pemerintah di daerah secara keseluruhan. Hingga banyak terjadi korupsi di berbagai sudut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk kepala daerah sendiri juga terseret dalam pusaran skandal korupsi. Korupsi menjadi biang utama gagalnya pembangunan di daerah, karena banyak anggaran daerah yang sebenarnya diperuntukan untuk pembangunan masyarakat habis dikerok pejabat daerah yang bejat moral (bad politican).

Misalnya data Kompas, Selasa, 24 Juli 2012, jumlah kepala daerah (bupati, wali kota/ gubernur) di seluruh Indonesia yang tersangkut korupsi—baik terdakwa atau saksi sebanyak 213 orang. Jadi dari total 495 kepala daerah, berarti sekitar 43 persen kepala daerah bermasalah dengan kasus-kasus korupsi. Banyak kerugian yang telah dialami rakyat ketika kepala daerah dituduhkan kasus korupsi. Bila benar kepala daerah korupsi, tentu banyak uang rakyat yang sudah hilang. Yang berikut, kepala daerah banyak hehilangan waktu untuk mengurus kepentingan pemberi amanat: rakyat, karena ia sibuk mengurus kasus hukumnya.
Kolusi dan nepotisme, pun tak pernah menghilang dari proses pengelolaan negara ini. Terjadi persengkokolan di mana-mana antara pengusaha-penguasa daerah untuk menggarong uang rakyat.
Padahal, KKN menjadi salah satu agenda utama yang harus dikuburkan (atau dilemarieskan) dalam momentum reformasi 1998. Justru yang terjadi korupsi bak kecambah hijau yang terus mekar, tumbuh di mana-mana, ikut menambah noktah hitam bagi perjalanan bangsa. Sudah 18 tahun Indonesia berada dalam iklim demokrasi ( yang dilahirkan reformasi), ternyata kondisi Indonesia belum begitu membaik—justru tambah parah daripada rezim Orde Lama dan Orde Baru. Reformasi, sebuah era yang diunggul-unggulkan ha mpir seantero penduduk negeri ini untuk membawa wajah baru, gaya baru, harapan hidup baru bagi rakyat Indonesia. Ternyata, semuanya sebatas slogan indah yang menghibur rakyat dalam kepedihan yang mendalam,. Reformasi hanya membuat Indonesia terjerembab ke dalam sumur tanpa dasar.
Memang, orang-orang yang lahir dari hahim Orde Baru dan yang dibesarkan oleh Orde Reformasi tak jauh berbeda. Sama. Dulu, Orde Lama dibilang korupsi terjadi di bawah meja, Orde Baru korupsi terjadi di atas meja (tingkat menteri, deputi, dan dirjen), tetapi Orde Reformasi korupsi terjadi di semua tingkatan: di bawah, tengah, dan di atas meja. Jadi tak ada celah sedikit pun untuk berembusnya angin moral untuk penyelamatan uang rakyat.
Lagi-lagi, orang-orang yang tak pernah mencucurkan keringat, darah, dan air mata dalam perjuangan Reformasi justru kini masuk menikmati singgasana kekuasaan. Penguasa Orde Reformasi sepertinya silau mata, juga kaki tak bisa tersentuh lantai karena mereka terlalu jauh di atas kursi kekuasaan yang begitu tinggi—sampai mereka lupa akan rakyat dan siapa-siapa yang ikut mencetuskan reformasi. Mereka seperti lalat yang tak mau bekerja di malam hari (situasi krisis), hanya tahu makan di siang hari. Mereka takut kehilangan sejarah dan kue kekuasaan. Merekalah yang layak disebut penikmat bajingan. Penumpang gelap reformasi.

Padahal sejak awal, Pilkada langsung diharapkan membawa atmosfer baru dalam penyelenggaraan pemerintahaan di daerah. Justru yang terjadi—mendatangkan banyak masalah, membawa derita tiada akhir. Itulah ironi dan anomali pemimpin kita.
Tak terbantahkan, Pilkada langsung yang memang menjadi katalisator yang memuluskan jalan konsolidasi demokrasi Indonesia dari era transisi menuju era demokratisasi telah memberikan angin segar bagi pembaruan hidup masyarakat di daerah. Karena, dari situ pemimpin merasa bertanggung jawab atas kontrak politik yang dilakukan dengan konstituen (rakyat) melalui Pilkada langsung.
Sudah waktunya para pejabat kita yang serakah harus mengempeskan sikap ego dan menggugurkan pikiran korupsi—dan segera berpaling ke jalan kebenaran dan kebaikan bersama membangun Indonesia dari daerah-daerah. Serta pemimpin daerah juga harus menyudahi pandangan keliru bahwa praktik demokrasi yang dilakukan hanya sebagai ajang perebutan kekuasaan. Atau mengutip Trias Kuncahyono, demokrasi dianggap sebagai jalan untuk meraih kekuasaan, tidak lebih tidak kurang.
Oleh Karena itu, untuk membersihkan jubah daerah yang kusut dan kotor —butuh pemimpin yang punya kapasitas dan kualitas (moral, intelektual, dan berkepribadian/cinta rakyat dan bangsa).

Maka, satu-satunya jalan untuk mendatangkan pemimpin baik seperti itu—hanya melalui pesta demokrasi, salah satunya melalui pemilihan kepala daerah langsung secara serentak 2017 mendatang. Karena melalui momentum politik itulah kita dapat menentukan pilihan politik, siapakah yang mempunyai kapasitas dan kualitas mumpuni untuk memimpin kita, sekaligus mencuci jubah daerah telah kusut dan kotor. Orang itulah yang layak dipilih, bukan yang jago beriklan.

Membuat spanduk dan baliho menggempur kota dan kampung-kampung dengan kata-kata kamuflase berlabel “demi dan untuk rakyat” saya maju. Diharapkan kepala daerah yang lahir dari rahim rakyat—harus populis, selalu memikirkan kepentingan rakyat di atas segala-galanya, termasuk kepentingan pribadi, keluarga, dan nenek-moyang. “Win or lose we go to shopping after the election, menang atau kalah kita pergi ke pusat pembelanjaan (pasar) setelah pemilihan umum, begitu pesan politik dari mantan Ibu Negara Filipina Emelda Romuáldez Marcos—suatu ketika! Semoga.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
*). Penulis adalah Ketua Lembaga Pusat Kajian Isu Strategis (LPKIS) Pengurus Pusat PMKRI Sanctus Thomas Aquinas, periode 2013-2015.

Berikan Komentar Anda
PASANG IKLAN PAPUALIVES.COM