KEBENARAN HUKUM NEGARA DITEGAKKAN

10580309_1670473873213259_519519310_n

Yulianus Edowai (Foto Dok )

Hukum dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI) sedang mengertawakan kepada penegak hukum itu sendiri.Ulasan di atas ini lahir ketika penegak hukum menjalankan aturan itu tidak sesuai dengan hukum yang sebenarnya dan tidak tegahkan hukum yang sebetulnya di Republik ini.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang kini sedang mencari-cari tempat untuk menempati kebenaran yang sesungguhnya pada hakikatnya. Hukum negara tidak menginingi untuk membalikkan hukum yang sebanarnya di tegahkan di seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Sebenarnya,di mata hukum dan di mata pengadilan tidak bisa memandang dari baik golongan, titel, agama, bahkan Ras, karena semua itu sama nilainya. Ranah hakikatnya hukum negara Indonesia telah lenyap di mata pagar negara saat ini. Pagar negara yang dimaksudkan disini adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri, menjalankan tugas sebagai penegak hukum ibarat sebagai tanpa ada format di atas teritori west Papua ini. Namun demikian hal ini terjadi karena, TNI dan Polri, mereka belum dewasa, belum mengerti tentang itu, belum menguasai materi-materi tentang hukum yang mereka sendiri buat itu.
Jika anda bertindak demi atas dasar kebenaran maka itu Kebenaran dan keadilan hukum dan lagi Kebenaran dan keadilan hukum Tuhan berpihak pada anda. Semua produg hukum negara ini sedang menyia-nyiakan demi kebenaran dan hakiki kepada penegaknya itu sendiri kebenaran dari pada hukum negara ini tidak ada tempat untuk menyinyap agar mengupayahkan upaya-upaya kebenaran yang mutlak patut di hargai dan di hormati oleh perserikatan Bangsa-Bangsa. Masyarakat indonesia mulai dari dulu hingga kini berada pada diteror, disiksa, dianiaya, dipukuli, diperampokkan, dipenjarakan, di tembak tanpah ada masalah yang jelas, dieluh-eluhkan serta diperkosa lebih khusus tindakan keji terhadap rakyat bangsa Papua Barat oleh pihak penegak itu sendiri .
Namun demikian , TNI dan POLRI yang ada di wilayah hukum republik indonesia ini, tanpa menguasai kuasa hukum diinjak-injak tanpa sadar kepada rakyat indonesia. Apakakah ada sadar hukum dan UU tentang TNI dan Polri dicantumkan seperti itu? Jelas bahwa, hal itu tidak pernah seiota ayat atau pasal satupun dalam UU dan hukum negara ini tidak pernah diceritakan untuk membunuh, menyiksa, merampas, memperkosa hak sesama dan mengolok-olokkan dengan tanpa atas dasar kesalahan dan perbuatannya. Sesungguhnya hukum dan UU negara dapat membicarakan kedamaian, ketentraman, keadilan dan kejujuran hukum tapi nyatanya tidak itu terjadi di Indonesia dari dulu hingga kini. Alangkah sedalamnya TNI, Polri bersama pemerintah Jakarta musti memahami dengan matang tentang UU hukum supaya menjalankan sesuai dengan amana itu sendiri. UU dan hukum tentang TNI dan Polri, segelomboran ini senantiasa melahirkam penindasan dan kekerasan tidak didasari dengan ideologi hakikat hukum pada negara hukum. Sehingga pondasinya demikian maka kuasa hukum dan UU negara ini, di mata penguasa hukum menjadi lemah timbal balik kepada masyarakat hukum di wilayah hukum, menjadi nihil dan atau pun kevakuman.
Oleh karena itu, tugas dan fungsi utama yang diwewenangkan, dipercayakan dari hukum undang udang negara kepada TNI dan Polri, harus menjalankan sesuai dengan aturan dan hukum yang secara baik-baik. Kata hukum, saya takut untuk menumpakahkan darah orang yang tidak pernah bersalah, melainkan hukum, menghendaki untuk menegahkan kebenaran, kedamaian dan keadilan itu yang diharapkan. Pagar negara ini dijujuki sebagai pemegang atas kuasa undang-undang negara serta hukum negara tetapi tidak pernah berhenti untuk pintu-pintu pembunuhan, penangkapan sewenan-wenang tindakan brutal lain juga dari pihak itu sendiri seperti contoh kasus Paniai,kasus Yahukimo itu sudah nyata bukan sebuah rejaza. Penegak aturan legal siapapun anda harus memahami makna dari pada undang-undang dan hukum sebenarnya meman mau menegak kan berdiri pada posisi kebenaran untuk mencapi membangun hukum dan undang-undang yang secara hakikat.
Karena tuntutan dari hukum negara ini untuk mencipkatan ketenangan dan keadilan dan berprinsip pada agotisisme bukan untuk nitisisme. Jangan memadamkan nur/obor kebenaran hukum negara ini, tetapi mengeranyi dian hukum kebenaran ini agar Hukum pada hakiki yang sanubari dan tajam. Karena tidak di jalankan sesuai mekanisme hukum negara saat ini telah sudah nampak terlayu-layu, itu karena kekuatan hukumnya yang lemah bukan, tetapi supervisor hukumnya yang sangat tumpul. Hikmat dan kebijaksanaan hukum negara tidak lancar dengan baik karena kepada Pagar- pagar hukum negara, bukan rakyat yang berdomisili di wilayah hukum ini. Sesungguhnya hukum negara mengertawakan karena hukum negara, menuntut dan memandang kepada pagar-pagar negara, tidak memakai hikmat dan bijaksana hukum dan Undang-undang negara. Hukum adalah tidak mau merugikan kepada orang benar, karena orang benar tetap orang benar, terang tetap terang lagi dan gelap gulita tetap gelap .

 

Penulis Adalah:Yulianus Edowai , Mahasiswa Universitas  Cendrawasih pada Fakultas Hukum di Jayapuara ,Papua.

Berikan Komentar Anda

Recommended For You

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.