Kejaksaan Agung RI dan DPD RI Bahas HAM Berat Papua , Ini Hasil Kesimpulannya
Pewarta: Michael Edowai
| 1018 Dibaca
EDISI TERBIT: 21 Januari 2020
Berpose bersama ketika usai Rapat Kerja Pansus yang berlangsung pada Selasa (21/01/2020) di Kantor DPR RI (Foto:Michael/PapuaLives)

Jayapura,Kejaksaan Agung RI dan DPD RI bersama membahas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Berat di Provinsi Papua dan Papua Barat melalui Rapat Kerja Pansus yang berlangsung pada Selasa (21/01/2020) di Kantor DPR RI Pada pukul 14:00 Waktu Jakarta.

Dalam kesempatan itu dihadiri langsung oleh Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Pidana Umum Dr. Sugeng Purnomo S.H., M.Hum Kejaksaan Agung RI beserta jajarannya dan Ketua Pansus Papua DPD RI Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., dan beberapa Anggota DPD RI utusan Papua lainnya yang dapat berpartisipasi dalam pembahasan perkara Pelangaran HAM yang berat di Papua. Kesimpulan dari rapat kerja Pansus Papua DPD RI dengan Kejaksaan Agung RI dalam rangka pembahasan masalah penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Papua dan Papua Barat

Setelah mendengar pemaparan dari Jaksa Agung RI yang diwakili oleh Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Pidana Umum beserta jajarannya dan dilanjutkan dengan pendalaman dan tanya jawab, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Pansus Papua DPD RI meminta kepada pemerintah, dalam hal Kejaksaan RI untuk berupaya maksimal menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM, baik dugaan pelanggaran HAM masa lalu dan juga berbagai kasus aktual yang terjadi seperti peristiwa persekusi rasial dan diskriminas termasuk penangkapan sejumlah mahasiswa dalam aksi demontrasi beberapa waktu lalu;

2. Pansus Papua DPD RI meminta kepada Pemerintah melalui Kejaksaan Agung untuk mendukung upaya penegakan hukum dan penyelesaian pelanggaran HAM yang melibatkan oknum aparat dengan proses hukum yang seadil-adilnya;

3. Pansus Papua DPD RI meminta kepada Kejaksaan Agung untuk memberikan perhatian khusus pada penanganan kasus Mispo Dwijangge dan memastikan proses persidangan berlangsung transparan dan berkeadilan;

4. Pansus Papua DPD RI mendukung terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang digagas Pemerintah sebagai upaya untuk penyelesaian pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 45, UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;

5. Pansus Papua DPD RI meminta Kejaksaan Agung dan Komnas HAM untuk membentuk Tim Kerja Bersama untuk penyelesaian masalah hukum dan perlindungan HAM.

Berikan Komentar Anda