Ketua Fraksi PKB Deiyai Desak 7 Tapol Anti Rasisme Harus Dibebaskan

Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Deiyai, Naftali Magai (Foto:Eman/PapuaLives)

NABIRE-Betapa tidak usai Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua membacakan tuntutan terhadap 7 Tapol anti rasisme di Pengadilan Negerei Balikpapan pada dua pekan lalu, memancing protes dari berbagai kalangan di seantero Nusantara ini.

Kini giliran Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Deiyai, Naftali Magai menyebut JPU Kejati Papua dalam pengajuan tuntutan terhadap 7 Tapol tersebut melenceng dari sistim hukum yang berlaku di NKRI yang katanya berazaskan Keadilan.

“Katanya sistim hukum kita berazaskan keadialan, tapi kenapa dan mengapa 7 Tapol anti rasis itu dituntut maksimal 17 tahun dan paling renda 5 tahun? tanya Naftali kepada wartawan melalui telepon selulernya, Minggu (14/06/2020)

Dikatakan Naftali, Ia merasa aneh karena 7 Tapol anti rasisme adalah korban rasis bukan pelaku rasisme, tetapi dalam tuntutan mala kabur.

“Aturan apa yang JPU Kejati Papua pake untuk menjustice sampai dikenakan pasal Makar, itu tidak benar baku lapis dengan ketikadilan,”tutur Naftali agak kesal.

Menurut Naftali, Tuntutan JPU Kejati Papua sangat tidak memperhatikan azas keadilan, dan asal menjustifikasi korban rasisme melalui segala bentuk wewenang yang diembanya sebagai seorang Jaksa.

“Mereka itu menyuarakan suara keadilan tapi kenyatataanya mendapatkan diskriminasi hukum. Menyuarakan keadilan tak sama dengan makar ataupun tindakan criminal,”tandas Naftali.

Karena itu, Ia berharap kepada pemangku kepentingan agar bebaskan 7 tapol tersebut tanpa syarat. Karena mereka bukanlah pelaku rasisme tetapi korban rasis. ***

Berikan Komentar Anda
Share Button