KNPB Dan PRD Wilayah Mapiha Tolak Tegas Trikora
Pewarta: Musa Boma
| 562 Dibaca
EDISI TERBIT: 20 Desember 2019
Foto bersama KNPB dan PRD Wilayah Mapiha Dogiyai Meepago(Foto:Musa/PapuaLives)

Dogiyai,Komite Nasional Papua Barat dan Parlemen Rakyat Daerah Wilayah Mapiha Dogiyai Meepago West Papua Menolak Dengan Tegas “TRIKORA” Tiga Tuntutan Komando Rakyat dikeluarkan Oleh Presiden Soekarno-Hatta pada tahun 19 Desember 1961Sebagai “Hari Aneksasi West Papua Kedalam NKRI”

Pada tahun 1961, disitulah Awal malapeta Pertama Invansi Militer Dimana-mana Diatas Tanah West Papua, disertai dengan Pembunuhan, Pemerkosaan, Penindasan genosida secara Cyber dan gecam Indonesi bersama Amerika, Belanda dan Perserikatan Bangsa -Bangsa sampai Sekarang Tahun 2019

Hal ini disampaikan Oleh Ketua KNPB Tuan Vitalis Gobai di dampingi Oleh Ketua PRD Petrus Petege bersama masyarakat Masyarakat Mapiha diwilayah Mapiha, ketiga Jumpa Pers Wartawan media papualives.com di Mapiha Dogiyai (19/12/2019)

Lanjut Gobai, maka Komite Nasional Papua Barat dan Parlemen Rakyat Daerah wilayah Mapiha Dogiyai Meepago Meminta Bersikap dengan tegas NKRI Ada tujuh tuntutan Sebagai berikut:

1).Kami Mengutuk Keras dan Menolak Trikora (Tiga Komando Rakyat, Sukarno “NKRI diatas Tanah dan Manusia Papua Karena Trikora itu Pembukaan Penindasan, Penjajahan dan Exploitasi Manusia serta Alam Tanah Papua Hingga Genosida.

2).Kami Menolak Berbagai bentuk Strategi dan Program yang dilancarkan Negara Kerajaan Iblis (Negara Republik Indonesia) Dengan Kedok Pembangunan, Ekonomi, dan Keamanan Diwilayah Mapiha Khususnya, Umumnya Dogiyai, Meepago dan West Papua.

3).Kami Meminta PBB (UN) Dalam hal ini (Amerika, Indonesia, Belanda, Roma)”Segera Buka Diri dan Mengakui, Mengatasi Krisis Kemanusiaan Di West Papua Yaitu Genosida Hingga Sidang Tahunan, Tahun 2019 Papua ditetapkan sebagai Daerah Konflik Lewat Komisi HAM PBB.

4).Kami Menolak Berbagai Bentuk Telor, Intimidasi, Perang. Psikologis serta Pembunuhan dengan cara sistematis, Tersruktur, dan Masif yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia Berbasis Orang Aslih Papua,PNS,Pemuda/i,Bin-Bais Tokoh-Tokoh Masyarakat Lokal Papua.

5).Kami Menolak Berbagai Exploitasi Alam dan Manusia (Operasi Militer, Inteljen, dan Operasi Tambang Emas, Tembaga,PT.Preeport Indonesia,PT.LG.Minyak Sorong dan Lain-lain) diWest Papua Adalah Akar Masalahnya Berhubungan dengan Kekayaan Alam.

6). Dengan Adanya Penetapan West Papua sebagai Daerah Konflik Kemanusiaan Di PBB (UN) Pada Tahun 2019 Maka Pesan Bagi Orang Aslih Papua Stop Menyangkal Diri,Berpura-Pura Terhadap Tuhan Allah Bangsa Papua, Manusia Papua, Bahkan Kepada Republik Indonesia sebagai Penjajah Exsektor Dibawah Amerika dan Roma sehingga Orang Aslih Papua Segera Bersatu Padu Dibarisan Atur Langkah Lawan Sistem Penjajahnya NKRI Diatas Tanah Leluhur Kami West Papua.

7). Kemerdekaan dan Kehidupan Ialah Hak Segala Bangsa Sebagai mana Dalam Piagam PBB dan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Maka Kembalikan Hak Kemerdekaan Negara West Papua Tahun 1961 Yang Dihilangkan NKRI Demi Imperialisme, Kapitalisme, Diantaranya Penjajah NKRI, Amerika dan Roma.

“Kemudian Sekali lagi kami tegaskan Segala bentuk Kekerasan diatas tanah West Papua.”Katanya

Berikan Komentar Anda
Share Button