Balik Atas
Komisi 1 DPRP Sarankan Menkopolhukam Berdialog dengan ULMWP
 
Pewarta: Redaksi Edisi 30/03/2016
| 1067 Views
Menkopolhukam, Luhut B. Panjaitan - Jubi
Menkopolhukam, Luhut B. Panjaitan  (Foto:TabloidJubi.com

Jayapura,29/03/2015,PAPUALIVES.COM – Anggota Komisi I DPR Papua bidang Politik, Hukum dan HAM itu mengatakan, ia tak yakin berbagai pelanggaran HAM di Papua pada masa lalu hingga kini akan selesai dalam kurun waktu setahun. Ia justru menyarankan Menkopolhukam berdialog dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

“Saya tidak yakin pelanggaran HAM di Papua akan selesaikan hanya dalam waktu satu tahun. Luhut akan menggunakan rumus apa untuk menyelesaikan semua itu,” kata Laurensius Kadepa seperti diriliris di media online tabloidjubi , Selasa (29/3/2016).

Menurutnya, yang perlu dilakukan Menkopolhukam adalah atas nama negara, ia berdialog dengan ULMWP. Hal itu penting karena ULMWP merupakan wadah resmi keterwakilan Papua di Pasific.

“Sebagai wakil rakyat, saya minta Luhut atas nama negara berdialog dengan ULWP. Indonesia dan ULMWP sama-sama merupakan bagian dari Melanesia Spearhead Group (MSG),” ucapnya. Katanya, jika hal itu dilakukan, barulah namanya ada langkah nyata menyelesaikan masalah pelanggaran HAM masa lalu di Papua agar kedepan akan lebih baik lagi.

Dalam kunjungannya ke Papua, Senin (28/3/2016), Luhut menyatakan, selama tiga hari di Jayapura, agenda paling penting menurut Menkopolhukam adalah penyelesaian persoalan HAM. “Yang paling penting adalah masalah HAM. Ada 16 yang diidentifikasi. Itu saya sudah mulai pelajari. Namun saya menilai ada delapan yang tidak masuk dalam kategori pelanggaran HAM,” kata Luhut.

Menurutnya, diantara 16 kasus itu adalah kasus Wasior dan Wamena Berdarah serta kasus Paniai Berdarah. Namun katanya, semua pihak harus mengakui, jika salah dikatakan salah dan benar dikatakan benar.

“Jadi jangan bawa isu itu (HAM) kemana-mana. Apalagi sampai digunakan luar negeri untuk menjelekan Indonesia. Kita maunya semua bisa diselesaikan tahun ini. Malah bulan Mei nanti ada sebagian yang akan kita laporkan kepada Bapak Presiden. Sesudah itu nanti kita putuskan, seperti masalah PKI dan lainnya, Semanggi dan Talangsari, termasuk yang di Papua,” katanya.

TabloidJubi/Admin/PL

Berikan Komentar Anda