BALIK ATAS
Konektivitas
PEWARTA: Redaksi PAPUALIVES.COM 15th Mei 2015
| 1001 DIBACA
Lamadi de Lamato
Lamadi de Lamato                     Foto :IST

(Refleksi Pasca Musrembang-Rakerda Bupati dan Walikota Se-Papua)

Pengantar

Tulisan ini hanyalah refleksi biasa, yang saya anggap penting juga diketahui publik walaupun tidak bisa menggambarkan keseluruhan kegiatan Musrembang dan Rakerda Bupati dan Walikota Se Papua yang dilaksanakan dari tanggal 7-9 April 2015 di Kantor Gubernur Dok II, Jayapura, Papua. Kegiatan yang mempertemukan seluruh kepala daerah itu adalah bagian dari memperingati 2 tahun Gubernur Lukas Enembe dan Klemen Tinal memimpin Papua.
Sebagaimana mengutip sambutan Gubernur Papua, “Kegiatan Rakerda – juga Musrembang – “bukan ajang” mengevaluasi pembagian dana Otsus 20;80 persen yang dicetuskan Pemerintah Provinsi dalam menyukseskan visi misi besar Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera!”. “Kegiatan (Rakerda dan Musrembang) hanyalah ingin mengetahui kerja keras Gubernur dan Wakil Gubernur selama 2 tahun, menata, meletakan fondasi dan sistem secara on track di jalurnya,” begitu ungkapan Gubernur.
Jawabannya ternyata positif. Sistem yang dibangun dan sangat menguras tenaga dan jam tidur itu ternyata telah berada di jalur yang benar dan tepat! Makanya Gubernur berkali-kali mengajak seluruh kepala daerah agar terus meningkatkan mutu pelayanan dan kerja keras yang optimal dalam melayani rakyat Papua yang angka kemiskinannya masih tetap berada di posisi ke 34 atau terendah dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

“Kendati angka kemiskinan masih tinggi tapi kita sudah ada di jalur yang benar karena kita mampu menggeser angka kemiskinan di 2, 80 digit dari 31 persen angka orang miskin di Papua di masa kerja 2 tahun ini,”tegas Gubernur Lukas Enembe.
Angka kemiskinan yang turun di angka signifikan tidak membuat Gubernur Lukas Enembe – juga Klemen Tinal – lantas merasa berpuas diri atau bangga. Sebaliknya angka itu justru menggelisahkan sehingga data yang dikeluarkan lembaga BPS (Badan Pusat Statistik) itu perlu dikonfirmasi ke akuratannya. Makanya Ketua BPS diundang dalam forum resmi Rakerda Bupati dan Walikota se-Papua itu. Gubernur ingin tahu data BPS yang dirilis itu valid atau tidak?
Dalam paparan BPS disimpulkan data itu akurat dan bisa dipertanggung jawabkan. Bahkan Bappenas punya hitungan sendiri bila angka kemiskinan bukan turun 2 digit melainkan 4 digit. Sebuah prestasi yang perlu dikembangkan dan digenjot di tahun ke-3, 4 hingga ke-5 masa jabatan usai.

Menuntaskan Isue IKK dan KH
Salah satu isu sentral Rakerda dari beragam paparan Bupati dan Walikota adalah konektivitas antar wilayah dan Kabupaten satu dengan yang lain. Bupati di daerah Pegunungan terutama yang berbatasan memiliki program infrastruktur membangun jalan di 2 tahun ini, dan akan dilanjutkan di tahun mendatang bersepakat bertemu di titik daerah perbatasan masing-masing.
Dengan terbukanya akses yang saling terkoneksi kemahalan harga yang terjadi di beberapa daerah Pegunungan bisa segera teratasi. Kabupaten Lanny Jaya mengeluhkan harga-harga di wilayahnya yang masih mahal karena mereka masih sangat bergantung dengan sarana transportasi udara dalam memasok kebutuhan masyarakatnya.
Harga kebutuhan pokok seperti minyak tanah dikisaran 50 ribu rupiah per liter, air mineral botol kecil 20 ribu rupiah per botol dan lain-lain. Kondisi kemahalan harga bukan saja di Intan Jaya tapi di Jayawijaya, juga masih mahal. Jayawijaya yang dikenal sangat dekat dengan kota Jayapura dan bisa dijangkau hanya 20 menit dengan pesawat berbadan besar, kebutuhan bahan pokoknya juga masih sangat mahal; air mineral botol ukuran besar di Jayapura 6 ribu rupiah di Wamena telah tembus angka 20 ribu rupiah.
Ilustrasi Indeks Kemahalan Harga (IKH) yang menjadi topik diskusi selama 2 hari Gubernur, Bupati dan Walikota (juga BPS, OJK, Bank Indonesia, Bank Papua, Bappenas, BPK RI dan lain-lain) adalah topik klasik, yang masih diwarisi pemimpin sekarang. Jalan tembus trans Irian (Wamena- Jayapura) tidak kunjung tembus padahal programnya telah dilakukan di zaman Orde Baru, zaman dimana, Gubernur dan pejabat hari ini, masih berkoteka alias masih kecil.
Sementara Kabupaten Yapen mengeluhkan Kemahalan Konstruksi (IKK) yang cukup mengganggu realisasi pembangunannya yang telah melakukan MOU (Memorandum of Understanding) dengan investor dari Swedia. Potensi laut berupa beberapa jenis budidaya ikan Kabupaten Yapen sangat diminati oleh investor dari Swedia dan tidak tertutup kemungkinan akan datang lagi investor-investor baru yang lain, berminat terhadap potensi kekayaan alam yang ada di wilayah Papua yang sangat luas.
Rekomendasinya di 3, 4 hingga 5 tahun depan, masalah IKK dan IKH kalau bisa sudah bisa dituntaskan agar variabel-variabel lain yang saling berhubungan bisa di urai satu persatu. Konektivitas yang terhubung antar satu wilayah atau Kabupaten satu dengan yang lain, berimbas pada turunnya angka kemahalan harga dan Kemahalan Konstruksi (IKK dan IKH). Efek lainnya, mobilitas barang dan jasa akan semakin lancar serta pembangunan yang menjadi prioritas dan amanat Otsus yang lainnya bisa lebih gampang kita genjot pencapaiannya seperti pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi orang asli Papua.

Konektivitas dan Konsep Kemandirian
Di 2 tahun ini, Gubernur, Lukas Enembe menyetir pernyataannya bahwa orang Papua telah berada di tahun “Kebangkitan” dari visi besar Mandiri dan Sejahtera. Menurut Daniel Pahabol dalam buku Visi Misi Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur, Klemen Tinal, bangkit itu dimulai dari pembangunan yang paling kecil dan sederhana; orang Papua tidak boleh duduk-duduk saja, tidak boleh tidur-tidur, berpangku tangan dan nonton orang kerja saja tapi harus memulai dengan cuci piring, menyapu, babat rumput dan hal sederhana lain.
Makna kalimat yang dilukiskan diatas sederhana tapi esensi dan kajian teksnya teramat dalam bila dihayati dengan konteks orang Papua terkini. Pertumbuhan perekonomian di Papua pada tahun 2014 diatas 7 persen masuk kategori tertinggi diseluruh wilayah Indonesia. Mungkin karena prestasi itu, tahun 2014, Presiden Jokowi melalui Menteri Bappenas, Andrinof Chaniago, menyematkan Governoor Award kepada Gubernur, Lukas Enembe atas prestasi tersebut.
Pertumbuhan ekonomi Papua yang sangat tinggi itu, eloknya dirasakan oleh orang asli Papua sehingga sasaran pemerataan pembangunan itu bisa terealisir. Melihat fakta konektiftas wilayah yang belum sepenuhnya terbangun, maka bisa dipastikan pertumbuhan ekonomi masih terjadi di level menengah keatas. Namun hal itu jangan dijadikan kendala dan alasan bahwa orang Papua yang banyak tinggal didaerah terpencil dan terisolir sulit akan maju apalagi mandiri.
Dengan pendekatan konsep 20;80 persen, Gubernur Lukas Enembe, tidak menampik bahwa kebijakannya tidak sepenuhnya mampu diterjemahkan dengan tepat dan memenuhi sasaran. Namun masyarakat khususnya di lembah-lembah, gunung-gunung dan pesisir pantai telah mendengar kabar berita bahwa dana Otsus untuk mereka itu riil dan bisa di akses melalui institusi informal yaitu Gereja.
Dari sisa dana 20 persen yang dikelola oleh Provinsi, 10 persennya atau sekitar 60 milyar di alokasikan untuk mendorong ekonomi orang asli Papua bertumbuh melalui lembaga gereja yang dipimpin oleh Pendeta Lipius Biniluk dan Benny Sweny. Dibawah lembaga perkreditan yang bekerjasama dengan gereja itu, Otsus yang benar-benar berpihak terhadap orang asli Papua bisa optimal serta tidak lagi menjadi slogan politik. Gereja adalah lembaga informal yang paling dekat dengan orang asli Papua serta yang masih dipercaya masyarakat asli Papua ketimbang lembaga-lembaga formal dan informal lain.
Dengan kekuatan gereja yang punya kontak langsung dengan masyarakat, semangat “Kebangkitan” itu bisa tertular dengan nyata. Banyak masyarakat mengakui bahwa dana Otsus yang besar bisa mereka rasakan walaupun nilainya tidak besar. Menurut Gubernur Papua, mayoritas rakyat Papua yang masih berpegang pada tradisi punya kebiasaan mirip dengan etos bakar batu.
Dalam tradisi ini, makanan pesta harus bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat walaupun tidak membuat perut kenyang. Warga yang memperoleh daging bakar batu, akan pulang dan bercerita kepada yang lain tentang apa yang mereka peroleh dari pesta bakar batu tersebut.
Dari mulut ke mulut kabar tentang acara pesta bakar batu itu akan menyebar luas hingga ke pelesok-pelesok terpencil. Kebangkitan yang “ditiupkan” melalui kebijakan 20;80 persen telah terinjeksi sampai ke kampung-kampung melalui corong institusi agama – termasuk birokrasi dan adat.
“Di 2 tahun masa kerja Gubernur dan Wakil Gubernur, semangat kebangkitan menuju kemandirian dipastikan telah berjalan di jalur yang benar,” begitu tegas Gubernur Lukas Enembe.

Konklusi
Dari seluruh dinamika forum, isu konektivitas teramat sentral dalam menjawab masalah kesejahteraan orang asli Papua di masa-masa mendatang. Konektifitas idealnya bisa menjawab kebutuhan di Papua bila keterhubungan wilayah yang satu dengan yang lain benar-benar bisa diwujudkan. Kebutuhan pangan dari daerah satu yang melimpah sejatinya bisa di distribusi ke wilayah yang satu, begitupun sebaliknya.
Papua dengan konektivitas dapat melepas ketergantungan dari pusat maupun daerah lain. Industri hulu yang telah ada ( Freeport dan Smelter) dapat memicu industri hilir lain berkembang secara pesat di Papua. Wajah Papua yang tergambar dalam forum Rakerda dan Musrembang seolah membuka wacana pembangunan Papua kedepan teramat terang benderang. Sayang ada yang kurang karena forum tersebut tidak menyinggung program kereta api dan tol laut yang dicanangkan Presiden Jokowi, yang diatas kertas teramat prestisius karena ia ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kekayaan alam Papua yang kaya raya sangat mendukung program tersebut bila masalah konektivitas bisa rampung dalam dekade ini.
Program indah, jenius da prestisius terkadang terkendala masalah klasik Papua yaitu politik. Karena itu seindah apapun mimpi kita tentang Papua, kendalanya selalu adalah politik dan politik yang suhu dan intensitasnya kerap berubah-berubah dan un predictable.*

Oleh : Lamadi de Lamato
Penulis Adalah Juru Bicara Gubernur Papua, Tinggal di Waena

Berikan Komentar Anda
PASANG IKLAN PAPUALIVES.COM