Balik Atas
Konspirasi Kapitalisme atas Pemekaran DOB di Papua
 
Pewarta: Redaksi Edisi 30/07/2019
| 357 Views
Maximus Sedik (Doc Pribadi)

Oleh, Maximus Sedik

Kapitalisme dan borjuasi adalah kedua kawanan sejati, karena apa yang dilakukan kapitalisme didukung oleh borjuasi. Keduanya menguasai seluruh ruang hidup penting, borjuasi menciptkan tenaga-tenaga produktif dan kapitalisme memanfaatkanya ini lama dan hidup (pemikiran Karl Marx)
Anak cucu di papua menata masa depan melihat masa depan di atas bangasa leluhurnya, yang menyimpan seluruh sumber kehidupan.

Sumber spiritual, sumber mitologi, aktivitas hidup, ekonomi, politik dan relasi antara sesama di atas bangsa-nya. Anak cucu adalah mereka menjadi siapa dirinya ke depan dan bagaimana menjadi manusia di atas tanah airnya sendiri. Sekarang masuk pada era yang penuh dengan gejolak ekonomi, politk dan kondisi sosial yang hari ini yang terlalu bombatis dengan dengan ketidakpastian. Saat ini rung hidup masyarakat Papua dibawh kekuatan yang ditemboki dengan konspirasi sistem yang berjalan sesuai dengan kondisi dunia hari ini dan kondisi Negara yang berjalan sesuai konstruksi sistem terhadap orag Papua “ semua orang yang hidup di atas tanah Papua”. Persoalan hari ini yang di hadapi masyarakat Papua mencakupi berbagai segmen hidup, orang Papua secara kasat mata kita tidak membacanya bahwa ada masalah sangat seruis dihadapi , secara sistem Negara berupaya untuk membangun Kita orang Papua dari berbagai sector. Tetapi yang menjadi bagaimana kita memandang kebenaran itu ?, seperti apa yang di sampaikan lembaga ilmu pengetahuan indonesia (LIPI), Negara harus jujur terhadap apa yang terjadi di tanah papua. Terbaca dari argumentasi yang di keluarkan oleh lembaga iini berbagai ploblem bersumber dari perbagai persoalan yang di hadapi orang Papua misalnya, perampasan tanah adat masyarakat Papua untuk investasi dan pengembagan proyek strategi Negara. Pemekaran daerah otonomi baru juga sebagai sumber masalah karena pemekaran itu tidak teraplikasi dan menjawab masalah di hadapi masyarakat kita papua. Pemekaran dimekarkan di Papua, begitu juga ploblem ikut mekar juga di Papua

Pemekaran daerah otonom menjadi target utama dan sudah terpolarisasi terhadap kita masyakat Papua melalui politik Negara yang berentetan dan berjalan dari sejak integrasi Papua ke indonesia hingga saat ini. Dengan dalil bahwa itu solusi menjawab persaolan yang dihadapi masyarakat Papua. Dan kondi atas tanah Papua, sehingga orang berpikir bahwa pemekeran memberikan solusi yang fundamen dan mampu menjawab seluruh persoalan masyarakat Papua. Kita Orang Papua sendiri juga, masih mengejar pemekaran yang sama melalui kepentingan dan posisi yang kedudukan .Sebenarnya jabatan iu, dibeikan oleh rakyat melalui demokrasi yang bebas, aktif, umum dan tertib untuk mampu mendeteksi seluruh persoalan sehingga kebijakan bukan perintah Jakarta tetapi perintah dari kita orang Papua. Dan juga dengan pemekaran daerah otonomi baru setiap tahun dan berjalan bersamaan dengan proyek strategi Negara melalui kapital-kapital yang bermain di belakang layar birokratisasi. Kita harus menempatkan diri untuk untuk membaca araha gerek Negara yang berjalan dengan ekonomi dunia yang berkembang. Perdangan dunia hari ini adalah perdangan yang dibangun atas bilateral mauun multilateral terutama Negara-negara ASEAN yang secara umum adalah Negara berkembang sehingga target utamanya adalah peningkatan infranstuktur maupun pembagunan yang berbasis lain.
Melalui hubungan yan dibagun indonesia juga masuk dalam kategori tertinggi dalam kerja sama peningkatan pembagunan jangka panjang, sehingga alam menjadi cucuran air mata dan persoalan ekologi juga menjadi sorotan utama hari ini.

Pertarungan Elit politik lokal di Papua, antara mereka yang memperjuangkan pemekaran dan mereka yang menolak.Yang memperjuangkan pemakaran jelas untuk kepentingan wilayah dan pembagian kekuasaan secara merata, agar tidak didominasi etnis wilayah lain. Sedangkan untuk rakyat, sudah terbukti puluhan kabupaten- Kota dimekarkan Papua tidak pernah berubah, dari berbagai hal. Kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan begitu” saja. Sedang elit politik yang menolak juga hal yang serupa, untuk kekuasaan. Mempertahankan dominasi kekuasaan yang sudah dibangun, Birokrasi, di DPRP, di DPD partai politik, bupati, pemuda, dan kelompoknya massa tertentu. Sehingga kalo pemekaran, otomatis mereka akan berkuasa secara terbatas. Dua kelompok ini cerdas dalam mengelola isu dari akar rumput untuk kepentingan mereka.dipredisi bahwa pertarungan antar elit ini akan terus memanas hingga akhir Otsus pada 2021. Kita menganalisis dengan baik otonom daerah adalah bagian dari peraktik kapitalisasi eksporlasi sumber-sumber kehidupna, masyarakat papua. Negara memiliki suatu kapasistas, kekuatan yang berjalan dengan sistem korporasi melalui para birokratisis yang dihubungkan dalam.

Kapital bermain dalam itu sehingga hukum bisa dia kendalikan, ekonomi- politik juga berjalan dengan misi utama. Marx sering mengkritik para kapitalis dan bourjuasi yang mendesain fenomena sosial misalnya kemiskinn di suatu Negara. Seluruh tenaga-tenaga produktif dimanfaatkan untuk mengerakan kehidupan dalam koridornya, hal ini berjalan dengan periodeisasi yang lama. Papua menjadi misi utama Negara untuk investasi asing maupun permainan kapitalis dunia terselip bersama Negara melalui perusahan-perusahan milik Negara (BUMN) dengan dalih bahwa peningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan nasrasi lain. Tetapi Papua saat ini, menjadi wisata kemiskinan di Negara ini dari sejak berintegrasi dengan indonesia; mengapa, konspirasi ini dibangun di atas tanah Papua. Banyak hal mengatur kita untuk bisa membaca bahwa Papua dikonsepkan menjadi pemberi pendapatan untuk Negara melaluai pembangunan dan perluasan investasi dari berbagai sektor. Problem yng dihadap masyarakat papua sejak, peristiwa politik kita orang dimasukan ke indonesia hingga saat ini itu bagian dari permainan kapitalisme dunia, bagaimana cara masuknya itu lihat dikebiajakan yang dilakukan oleh Negara.

Kita tidak perlu terlibat pertarungan ini. Ada filosofi, bahwa kita harus pandai membaca arah angin sebelum melaut. Atau filosofi lain, tidak hanya membuat kebun tetapi sekaligus memagari, sebelum menikmati hasil, biarkan babi baku cakar diluar.

Kehidupan saat ini, para Marxsis memandang penuh dengan kebohongan kelompok banker dunia hidup menciptakan kemiskinan untuk arus modal berjalan, seperti tulisan yang ditulis oleh: Dwi Condro Triyono, Ph.D .CARA KAPITALISME MENGUASAI DUNIA
Sistem ekonomi kapitalisme telah mengajarkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya akan terwujud jika semua pelaku ekonomi terfokus pada akumulasi kapital (modal).
Mereka lalu menciptakan sebuah mesin “penyedot uang” yang dikenal dengan lembaga perbankan. Oleh lembaga ini, sisa-sisa uang di sektor rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan “disedot”.
Lalu siapakah yang akan memanfaatkan uang di bank tersebut? Tentu mereka yang mampu memenuhi ketentuan pinjaman (kredit) dari bank, yaitu: fix return dan agunan. Konsekuensinya, hanya pengusaha besar dan sehat sajalah yang akan mampu memenuhi ketentuan ini. Siapakah mereka itu? Mereka itu tidak lain adalah kaum kapitalis, yang sudah mempunyai perusahaan yang besar, untuk menjadi lebih besar lagi.
Nah, apakah adanya lembaga perbankan ini sudah cukup? Bagi kaum kapitalis tentu tidak ada kata cukup. Mereka ingin terus membesar. Dengan cara apa?
Yaitu dengan pasar modal. Dengan pasar ini, para pengusaha cukup mencetak kertas-kertas saham untuk dijual kepada masyarakat dengan iming-iming akan diberi deviden.
Siapakah yang memanfaatkan keberadaan pasar modal ini? Dengan persyaratan untuk menjadi emiten dan penilaian investor yang sangat ketat, lagi-lagi hanya perusahaan besar dan sehat saja yang akan dapat menjual sahamnya di pasar modal ini.

Siapa mereka itu? Kaum kapitalis juga, yang sudah mempunyai perusahaan besar, untuk menjadi lebih besar lagi. Adanya tambahan pasar modal ini, apakah sudah cukup? Bagi kaum kapitalis tentu tidak ada kata cukup. Mereka ingin terus membesar. Dengan cara apa lagi?
Cara selanjutnya yaitu dengan “memakan perusahaan kecil”. Bagaimana caranya? Menurut teori Karl Marx, dalam pasar persaingan bebas, ada hukum akumulasi kapital (the law of capital accumulations), yaitu perusahaan besar akan “memakan” perusahaan kecil. Contohnya, jika di suatu wilayah banyak terdapat toko kelontong yang kecil, maka cukup dibangun sebuah mal yang besar. Dengan itu toko-toko itu akan tutup dengan sendirinya.
Dengan apa perusahaan besar melakukan ekspansinya? Tentu dengan didukung oleh dua lembaga sebelumnya, yaitu perbankan dan pasar modal.
Agar perusahaan kapitalis dapat lebih besar lagi, mereka harus mampu memenangkan persaingan pasar. Persaingan pasar hanya dapat dimenangkan oleh mereka yang dapat menjual produk-produknya dengan harga yang paling murah. Bagaimana caranya?
Caranya adalah dengan mengusai sumber-sumber bahan baku seperti: pertambangan, bahan mineral, kehutanan, minyak bumi, gas, batubara, air, dsb. Lantas, dengan cara apa perusahaan besar dapat menguasai bahan baku tersebut? Lagi-lagi, tentu saja dengan dukungan permodalan dari dua lembaganya, yaitu perbankan dan pasar modal.

Jika perusahaan kapitalis ingin lebih besar lagi, maka cara berikutnya adalah dengan “mencaplok” perusahaan milik negara (BUMN).
Kita sudah memahami bahwa perusahaan negara umumnya menguasai sektor-sektor publik yang sangat strategis, seperti: sektor telekomunikasi, transportasi, pelabuhan, keuangan, pendidikan, kesehatan, pertambangan, kehutanan, energi, dsb. Bisnis di sektor yang strategis tentu merupakan bisnis yang sangat menjanjikan, karena hampir tidak mungkin rugi. Lantas bagaimana caranya?
Caranya adalah dengan mendorong munculnya Undang-Undang Privatisasi BUMN. Dengan adanya jaminan dari UU ini, perusahaan kapitalis dapat dengan leluasa “mencaplok” satu per satu BUMN tersebut. Tentu tetap dengan dukungan permodalan dari dua lembaganya, yaitu perbankan dan pasar modal.Jika dengan cara ini kaum kapitalis sudah mulai bersinggungan dengan UU, maka sepak terjangnya tentu akan mulai banyak menemukan hambatan. Bagaimana cara mengatasinya?
Caranya ternyata sangat mudah, yaitu dengan masuk ke sektor kekuasaan itu sendiri. Kaum kapitalis harus menjadi penguasa, sekaligus tetap sebagai pengusaha.

Untuk menjadi penguasa tentu membutuhkan modal yang besar, sebab biaya kampanye itu tidak murah. Bagi kaum kapitalis hal itu tentu tidak menjadi masalah, sebab permodalannya tetap akan didukung oleh dua lembaga sebelumnya, yaitu perbanka dan pasar modal.
Jika kaum kapitalis sudah melewati cara-cara ini, maka hegemoni (pengaruh) ekonomi di tingkat nasional hampir sepenuhnya terwujud. Hampir tidak ada problem yang berarti untuk dapat mengalahkan kekuatan hegemoni ini. Namun, apakah masalah dari kaum kapitalis sudah selesai sampai di sini?
Tentu saja belum. Ternyata hegemoni ekonomi di tingkat nasional saja belumlah cukup. Mereka justru akan menghadapi problem baru. Apa problemnya?
Problemnya adalah terjadinya ekses produksi. Bagi perusahaan besar, yang produksinya terus membesar, jika produknya hanya dipasarkan di dalam negeri saja, tentu semakin lama akan semakin kehabisan konsumen. Lantas, kemana mereka harus memasarkan kelebihan produksinya? Dari sinilah akan muncul cara-cara berikutnya, yaitu dengan melakukan hegemoni di tingkat dunia.
Caranya adalah dengan membuka pasar di negara-negara miskin dan berkembang yang padat penduduknya. Teknisnya adalah dengan menciptakan organisasi perdagangan dunia (WTO), yang mau tunduk pada ketentuan perjanjian perdagangan bebas dunia (GATT), sehingga semua negara anggotanya akan mau membuka pasarnya tanpa halangan tarif bea masuk, maupun ketentuan kuota impornya (bebas proteksi).

Dengan adanya WTO dan GATT tersebut, kaum kapitalis dunia akan dengan leluasa dapat memasarkan kelebihan produknya di negara-negara “jajahan”-nya.
Untuk mewujudkan ekspansinya ini, perusahaan kapitalis dunia tentu akan tetap didukung dengan permodalan dari dua lembaga andalannya, yaitu perbankan dan pasar modal.
Jika kapitalis dunia ingin lebih besar lagi, maka caranya tidak hanya cukup dengan mengekspor kelebihan produksinya. Mereka harus membuka perusahaannya di negara-negara yang menjadi obyek ekspornya. Yaitu dengan membuka Multi National Coorporations (MNC) atau perusahaan lintas negara, di negara-negara sasarannya.

Dengan membuka langsung perusahaan di negara tempat pemasarannya, mereka akan mampu menjual produknya dengan harga yang jauh lebih murah. Strategi ini juga sekaligus dapat menangkal kemungkinan munculnya industri-industri lokal yang berpotensi menjadi pesaingnya.
Untuk mewujudkan ekspansinya ini, perusahaan kapitalis dunia tentu akan tetap didukung dengan permodalan dari dua lembaganya, yaitu perbankan dan pasar modal.
Apakah dengan membuka MNC sudah cukup? Jawabnya tentu saja belum. Masih ada peluang untuk menjadi semakin besar lagi. Caranya? Yaitu dengan menguasai sumber-sumber bahan baku yang ada di negara tersebut.

Untuk melancarkan jalannya ini, kapitalis dunia harus mampu mendikte lahirnya berbagai UU yang mampu menjamin agar perusahaan asing dapat menguasai sepenuhnya sumber bahan baku tersebut.
Contoh yang terjadi di Indonesia adalah lahirnya UU Penanaman Modal Asing (PMA), yang memberikan jaminan bagi perusahaan asing untuk menguasai lahan di Indonesia sampai 95 tahun lamanya (itu pun masih bisa diperpanjang lagi). Contoh UU lain, yang akan menjamin kebebasan bagi perusahaan asing untuk mengeruk kekayaan SDA Indonesia adalah: UU Minerba, UU Migas, UU Sumber Daya Air, dsb.

Menguasai SDA saja tentu belum cukup bagi kapitalis dunia. Mereka ingin lebih dari itu. Dengan cara apa? Yaitu dengan menjadikan harga bahan baku lokal menjadi semakin murah. Teknisnya adalah dengan menjatuhkan nilai kurs mata uang lokalnya.
Untuk mewujudkan keinginannya ini, prasyarat yang dibutuhkan adalah pemberlakuan sistem kurs mengambang bebas bagi mata uang lokal tersebut. Jika nilai kurs mata uang lokal tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah, lantas lembaga apa yang akan berperan dalam penentuan nilai kurs tersebut?
Jawabannya adalah dengan Pasar Valuta Asing (valas).

Jika negara tersebut sudah membuka Pasar Valasnya, maka kapitalis dunia akan lebih leluasa untuk “mempermainkan” nilai kurs mata uang lokal, sesuai dengan kehendaknya. Jika nilai kurs mata uang lokal sudah jatuh, maka harga bahan-bahan baku lokal dijamin akan menjadi murah, kalau dibeli dengan mata uang mereka.
Jika ingin lebih besar lagi, ternyata masih ada cara selanjutnya. Cara selanjutnya adalah dengan menjadikan upah tenaga kerja lokal bisa menjadi semakin murah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan proses liberalisasi pendidikan di negara tersebut. Teknisnya adalah dengan melakukan intervesi terhadap UU Pendidikan Nasionalnya.
Jika penyelenggaraan pendidikan sudah diliberalisasi, berarti pemerintah sudah tidak bertanggung jawab untuk memberikan subsidi bagi pendidikannya. Hal ini tentu akan menyebabkan biaya pendidikan akan semakin mahal, khususnya untuk pendidikan di perguruan tinggi. Akibatnya, banyak pemuda yang tidak mampu melanjutkan studinya di perguruan tinggi.

Keadaan ini akan dimanfaatkan dengan mendorong dibukanya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak-banyaknya. Dengan sekolah ini tentu diharapkan akan banyak melahirkan anak didik yang sangat terampil, penurut, sekaligus mau digaji rendah. Hal ini tentu lebih menguntungkan, jika dibanding dengan mempekerjakan sarjana. Sarjana biasanya tidak terampil, terlalu banyak bicara dan maunya digaji tinggi.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, cara-cara hegemoni kapitalis dunia di negara lain ternyata banyak mengunakan intervesi UU. Hal ini tentu tidak mudah dilakukan, kecuali harus dilengkapi dengan cara yang lain lagi. Nah, cara inilah yang akan menjamin proses intervensi UU akan dapat berjalan dengan mulus. Bagaimana caranya?
Caranya adalah dengan menempatkan penguasa boneka. Penguasa yang terpilih di negara tersebut harus mau tunduk dan patuh terhadap keinginan dari kaum kapitalis dunia. Bagaimana strateginya?
Strateginya adalah dengan memberikan berbagai sarana bagi mereka yang mau menjadi boneka. Sarana tersebut, mulai dari bantuan dana kampanye, publikasi media, manipulasi lembaga survey, hingga intervesi pada sistem perhitungan suara pada Komisi Pemilihan Umumnya.

Nah, apakah ini sudah cukup? Tentu saja belum cukup. Mereka tetap saja akan menghadapi problem yang baru. Apa problemnya?

Jika hegemoni kaum kapitalis terhadap negara-negara tertentu sudah sukses, maka akan memunculkan problem baru. Problemnya adalah “mati”-nya negara jajahan tersebut. Bagi sebuah negara yang telah sukses dihegemoni, maka rakyat di negara tersebut akan semakin miskin dan melarat. Keadaan ini tentu akan menjadi ancaman bagi kaum kapitalis itu sendiri. Mengapa?
Jika penduduk suatu negeri itu jatuh miskin, maka hal itu akan menjadi problem pemasaran bagi produk-produk mereka. Siapa yang harus membeli produk mereka jika rakyatnya miskin semua? Di sinilah diperlukan cara berikutnya.

Agar rakyat negara miskin tetap memiliki daya beli, maka kaum kapitalis dunia perlu mengembangkan Non Government Organizations (NGO) atau LSM. Tujuan pendirian NGO ini adalah untuk melakukan pengembangan masyarakat (community development), yaitu pemberian pendampingan pada masyarakat agar bisa mengembangkan industri-industri level rumahan (home industry), seperti kerajinan tradisionil maupun industri kreatif lainnya. Masyarakat harus tetap berproduksi (walaupun skala kecil), agar tetap memiliki penghasilan. Agar operasi NGO ini tetap eksis di tengah masyarakat, maka diperlukan dukungan dana yang tidak sedikit. Kaum kapitalis dunia akan senantiasa men-support sepenuhnya kegiatan NGO ini. Jika proses pendampingan masyarakat ini berhasil, maka kaum kapitalis dunia akan memiliki tiga keuntungan sekaligus, yaitu: masyarakat akan tetap memiliki daya beli, akan memutus peran pemerintah dan yang terpenting adalah, negara jajahannya tidak akan menjadi negara industri besar untuk selamanya.
Sampai di titik ini kapitalisme dunia tentu akan mencapai tingkat kejayaan yang nyaris “sempurna”. Apakah kaum kapitalis sudah tidak memiliki hambatan lagi? Jawabnya ternyata masih ada. Apa itu? Ancaman krisis ekonomi. Sejarah panjang telah membuktikan bahwa ekonomi kapitalisme ternyata menjadi pelanggan yang setia terhadap terjadinya krisis ini.
Namun demikian, bukan berarti mereka tidak memiliki solusi untuk mengatasinya. Mereka masih memiliki jurus pamungkasnya. Apa itu?
Ternyata sangat sederhana. Kaum kapitalis cukup “memaksa” pemerintah untuk memberikan talangan (bailout) atau stimulus ekonomi. Dananya berasal dari mana? Tentu akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagaimana kita pahami bahwa sumber pendapatan negara adalah berasal dari pajak rakyat. Dengan demikian, jika terjadi krisis ekonomi, siapa yang harus menanggung bebannya. Jawabnya adalah: rakyat, melalui pembayaran pajak yang akan terus dinaikkan besarannya, maupun jenis-jenisnya.
Bagaimana hasil akhir dari semua ini? Kaum kapitalis akan tetap jaya dan rakyat selamanya akan tetap menderita. Dimanapun negaranya, nasib rakyat akan tetap sama. Itulah produk dari hegemoni kapitalisme dunia.
 
Penulis adalah mahsiswa papua kuliah di Yogyakarta

Daftar pustaka: Dwi condro Triyono, Ph.D (cara pandang kapitalisme)
Romo. Franz Suseno (pemikiran Karx Marx)

Berikan Komentar Anda