Balik Atas
KPK Tangkap Bupati Biak : Tamparan Buat Kejaksaan
 
Pewarta: Redaksi Edisi 11/10/2014
| 1200 Views
Tertangkapnya Bupati Biak Numfor oleh KPK dan sejumlah Pejabat lainnya seperti kasus korupsi di Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Yapen Waropen oleh Penyidik KPK beberapa waktu lalu menjadi catatan tersendiri bagi publik dan Tamparan telak buat jajaran Kejaksaan di Papua. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus Korupsi yang melibatkan Pejabat di Papua dan Papua Barat yang ditangkap langsung oleh KPK dan bukan oleh pihak Kejaksaan menjadi pertanyaan besar terhadap penegakkan hukum di Papua!!. Padahal sebelumnya jajaran Kejaksaan sudah mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang terindikasi dugaan Korupsi dalam kasus Bupati Biak ini. Hal ini menunjukan bahwa kasus-kasus Korupsi yang ada di Papua banyak diendapkan oleh

pihak Kejaksaan bahkan terkesan adanya proses pembiaran dalam penanganan kasus-kasus Korupsi di Papua. Lihat saja!! saat KPK menangkap Bupati Biak, tiba-tiba Kejati juga baru ikut-ikutan menetapkan Bupati Biak Numfor sebagai tersangka. Sangat memalukan wajah penegak hukum kita di negeri ini, dan sangat mengerikan. Lalu apa maksudnya semua ini? Silahkan! masyarakat menilai kinerja penegak hukum seperti ini!! Jadi, masyarakat jangan terlalu banyak berharap dan percaya terhadap kinerja dan upaya pemberantasan Korupsi di Papua! Padahal, katanya kasus korupsi merupakan atau dianggap sebagai kejahatan extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) yang harus ditangani secara extra ordinary dan mendapat penanganan yang prioritas. Namun, yang terjadi dalam penanganan kasus-kasus Korupsi justrupara pejabat dijadikan sebagai lahan empuk dan ATM berjalan. Apalagi mereka tahu betul bahwa di era Otsus ini, begitu banyaknya uang Otsus yang mengalir ke Papua, dan ini tentu menjadi peluang dan tidak akan disia-siakan untuk ikut memanfaatkan aliran dana Otsus mengalir ke kantong-kantong mereka bahkan tidak segan-segan meminta bagian “ratusan kilo buah matoa”. Sekali lagi, ini sangat ironis dan kasihan juga para Pejabat yang buta hukum ini!, padahal, kalau mereka (para pejabat) ini tahu dan mengerti betul, bahwa uang yang diberikan kepada aparat penegak hukum tersebut, apakah bisa menyelamatkan mereka dari jeratan hukum? Jawabannya adalah “tidak” akan adanya gunanya” kalau mereka (Pejabat) tersebut memberikan uang kepada penegak hukum (termasuk hakim). Sebab, sekalipun penegak hukum ini diberikan uang 100-500 juta rupiah bahkan 1 miliar rupiah pun tidak ada jaminan bahwa mereka akan terbebas dari proses hukum dan jeratan hukum. Jadi, sebetulnya tidak ada guna berikan uang kepada aparat penegak hukum, karena sudah menjadi tugas dan tanggungjawab mereka karena dibayar oleh Negara untuk memakai embel-embel sebagai “aparat penegak hukum”, tetapi yang terjadi dalam dunia hukum kita adalah bahwa tidak ada satu warga masyarakat pun yang bisa secara gratis dan lolos dari permainan mafia hukum dari aparat penegak hukum kita. Sebaliknya, masyarakat juga memberikan peluang kepada penegak hukum untuk menggunakan kekuasaannya menindas masyarakat yang buta hukum. 
Dulu ketika saya masih aktif sebagai Advokat, pernah terjadi suatu peristiwa lucu: di mana seorang Kejari sebut saja Mr “X” mau meminta uang dari klien saya Alm. Abun yang pada waktu itu terkena kasus pemalsuan dokumen bea cukai terkait dengan pemasukan mobil Jepang dari PNG masuk ke Jayapura, dan pada waktu itu penyidiknya dari bea cukai (penyidik PPNS). Pada waktu diperiksa di PPNS Bea Cukai, klien saya ini tidak ditahan, namun pada saat penyerahan berkas perkara dan tersangka ke Kejaksaan, Jaksa kemudian menahan klien saya ini, dan lucunya pada saat penahanan, Kajari pada waktu itu di jabat oleh Mr “X” justrumeminta uang sebesar 75 juta rupiah dari klien saya, lalu kemudian saya menyampaikan kepada klien saya untuk memilih: apakah Pak Abun mau ditahan atau Pak Abun mau berikan uang sebesar 75juta kepada Kajari?, kalau pak Abun mau memberikan uang sebesar yang dimintakan Kajari tersebut, maka saya akan mundur sebagai Pengacara dan saya akan korankan anda dan Kajari di media bahwa Kajari meminta uang dari anda sebesar 75 juta!. Singkat ceritera, Abun kemudian memilih untuk ditahan dan masuk penjara di Lapas Jayapura. Ini satu contoh kasus bahwa siapa pun dia tidak akan pernah lolos dari permainan seperti ini. Hanya saja, masyarakat termasuk Pejabat yang terindikasi Korupsi, apakah mau berbicara secara terbuka di public?. Ini juga suatu proses pembodohan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada warga masyarakat. Oleh karena itu, sangat sulit untuk memberantas Korupsi di negeri mafioso ini karena semua lingkaran mafia hukum, sudah sangat terstruktur, sistematis dan massif. 
Permainan oleh mafia hukum akan membuat penegakan hukum di Indonesia seperti panggung sandiwara. Kita akan melihat seolah-olah proses penegakan hukum dalam pemberantasan Korupsi berjalan dengan baik, padahal itu semua hanya merupakan simulasi dari para aktor mafia hukum yang merancangnya agar terlihat indah. Masyarakat akan disuguhi tontonan dan pemberitaan mengenai sebuah proses keadilan dan penegakan hukum tanpa pandang bulu yang sedang berupaya diwujudkan oleh hukum, padahal itu sesungguhnya adalah keadilan dan penegakan hukum yang semu, bias, menyimpang dan tebang pilih. Di sisi lain, akan tetap menjadi rahasia umum, bahwa hukum itu dapat dibeli dan diatur sesuka hati oleh orang-orang atau kalangan tertentu yang berkolaborasi dengan aparat penegak hukum. Olehnya itu, untuk memberantas mafia hukum di Indonesia, bukan hal yang mudah seperti membalikan telapak tangan. Dulu Pemerintahan SBY pernah membentuk satuan tugas pemberantasan mafia hukum (Satgas), yang terdiri dari enam orang-orang pilihan. Selain itu, Presiden SBY juga telah menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke –yang menjadi korban mafia hukum agar segera  melaporkan diri dan memberi keterangan melalui PO BOX 9949 Jakarta 1000. Namun, semua upaya tersebut hanyalah sebatas retorika belaka alias panas-panas tai ayam saja. Praktek mafia hukum adalah praktek yang sangat meresahkan bagi masyarakat. Keberadaan orang-orang atau kelompok yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan hukum, jelas merupakan ancaman bagi terpenuhinya tujuan-tujuan hukum itu sediri. Di sisi lain, hal ini juga dapat menghilangkan harapan masyarakat dalam hal jaminan terhadap perlindungan hak-hak warga negara. Ayo!! mari kita berantas mafia hukum di Papua dan Laporkan para Jaksa Nakal di Negeri ini, mari satukan langkah kita bersama dan laporkan mereka ke KPK. Mari kita Bangkit bersama melawan Korupsi untuk Keadilan dan Sejahtera Masyarakat Papua. Semoga..!!

 Oleh: Anthon Raharusun *
*Penulis adalah Wakil Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Provinsi Papua dan Direktur Papua Lawyers Club (PLC).

Berikan Komentar Anda