BALIK ATAS
KPU Papua Barat ,Himbau 4 Daerah Siapkan Anggaran Pilgub
PEWARTA: Redaksi PAPUALIVES.COM 6th Oktober 2015
| 1726 DIBACA

Ketua KPU-PB, Amos Atkana,S.Pt,MA

                                                   Ketua KPU-PB, Amos Atkana,S.Pt,MA  (Foto:Ist)

Manokwari,06/10/2015,PAPUALIVES.COM – Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, Amus Atkana,S.Pt,MA menghimbau kepada pemerintah di empat daerah masing-masing, Kabupaten Sorong, Maybrat, dan Tambrauw serta Kota Sorong.
Supaya menyiapkan kebutuhan anggaran pemilihan gubernur Papua Barat tahun 2016 mendatang. Menurut Amus, pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota diwajibkan mengalokasikan anggaran tersebut.

Pernyataan himbauan ini diungkapkan Amus Atakana usai melantik secara bersama komisioner KPU Kabupaten Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan di kantor KPU Provinsi, Senin (5/10).
“Jadi, tidak ada alasan. Ini aturan yang harus dilaksanakan bahwa, pemerintah daerah berkewajiban mem-back up pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dalam hal anggaran,” kata Amus.
Hingga kini lanjut Amus KPU Provinsi Papua Barat belum menetapkan estimasi kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil gubernur.
Penetapan anggaran oleh KPU Provinsi ini terkendala dengan sejumlah daerah yang belum menetapan kebutuhan anggarannya. Kondisi ini dipengaruhi oleh variasi usulan akibat kondisi daerah yang bervariasi.
Usulan kebutuhan anggaran Pilkada Gubernur dan Wakil gubernur, segera ditetapkan pada minggu kedua bulan Oktober. Usulan itu akan disampaikan antara lain, langsung kepada Badan anggaran DPR Papua Barat dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Untuk diakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2016.
“Intinya, Pilkada gubernur dan wakil gubernur akan dilangsungkan bulan April, 2016,” tegasnya.
Amus mengakui bahwa, Sembilan daerah telah melaporkan usulan kebutuhan anggaran pelaksanaan pilkada. Masih tersisah empat daerah lainnya yang belum melakukan hal yang sama. Tingkat kemahalan juga disesuaikan dengan kenaikan harga BBM dan pencetakan logistik.
“Prinsipnya, kebutuhan anggaran itu akan dirasinalkan sesuai logika keuangan yang normatif. Kita tidak bisa menyusun sesuai kemauan komputer atau kemauan tangan yang mengetik kebutuhannya,” ujar Amus.
Rasionalsiasi kebutuhan anggaran pilkada di tiap daerah, lanjut mantan Ketua KPU Kabupaten Maybrat ini, mengacu pada peraturan bupati dan gubernur menyangkut kemahalan harga serta honorarium pegawai.
Jika ada peraturan daerah tentang basic price, Amus, akan dipakai sebagai acuan juga. Contohnya, KPU Provinsi Papua mengusulkan anggaran pilkada gubernur mencapai lebih dari satu triliun rupiah.
“Di Papua Barat kebutuhannya belum mencapi nilai seperti itu. Tetapi, kami estimasi nilainya setengah triliun (500 miliar) lebih sedikit. Itu belum dibahas dan masih bersifat usulan dari daerah,” tuturnya.
Amus menambahkan, usulan itu kan dibahas oleh tim anggaran KPU Provinsi Papua Barat. KPU belum lakukan pemabahasan anggaran tersebut.
KPU Provinsi juga telah menerima laporan soal pencairan anggaran pilkada di Sembilan daerah rata-rata realisasi anggaran yang tertuang di pada NPHD berjalan baik. Ada yang dicairkan satu tahap dan dua tahap.
“Masih ada tangga-tangga lagi. KPU akan bahas dengan tim anggaran dari pemerintah dan tim anggaran dari DPR Papua Barat. Empat daerah itu terutama yang tidak laksanakan tahapan pilkada bupati,” imbuhnya.

Wiyainews/Admin

Berikan Komentar Anda
PASANG IKLAN PAPUALIVES.COM