BALIK ATAS
TENTANG KAMI |REDAKSI | DISCAIMER| SITEMAP| PRIVACY| IKLAN | KODE ETIK| PENGADUAN |
KPU Papua Siap Menyelenggarakan Pilkada di Papua
Diterbitkan Oleh: Redaksi Date 9th Juni 2018
| 193 DIBACA
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Adam Arisoi ketika diwawancarai wartawan di Jayapura usai kegiatan Rapat Koordinasi (Foto : Christian Degei/PapuaLives)

Jayapura,Hari Jumat Tanggal (08/06/2018), pemerintah provinsi Papua bersinergi telah mengadakan Rapat Koordinasi dalam rangkah mempersiapkan pelaksaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di provinsi Papua tahun 2018, di Hotel Grand Abe Jayapura Papua.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Adam Arisoi mengatakan semua proses persiapan sudah pada tahap final dan juga kami sudah melakukan koordinasi dengan kabupaten kota untuk mengecek proses perlengkapan mulai dari TPS, pengelenggara hingga pada tahap selanjutnya pula sekuritas berupa surat suara yang dapat di distribusikan kepada kabupaten kota masing-masing kami sudah serahkan dengan program yang menjadi asset utama dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah nanti,”katanya kepada wartawan papualives di Jayapura.

Dirinya menambahkan, tanggal 10 akan mengerahkan plus kotak suara, berita acara maka sisa dalam kotak suara seperti tali dan lain sudah serahkan pula kepada kabupaten kota untuk mempersiapkan diri untuk menganbut hari pelaksana.

“Kami sudah mengerahkan semua perlengakapan berarti sudah pada tahap final untuk melaksanakan atau mengelenggarkan pemilihannya kan. Oleh karena itu, pelaksana ditingkat kabupaten kota juga harus optimis. Tugas kami sudah mengerahkan kewenangannya kepada pemerintah kabupaten kota, hanya saja kabupaten yang hendak bermasalah nanti akan berurusan via prosedur hukumnya kelak,”pungkasnya.

Ada laporan baru bahwa di Puncak kondisinya cukup kondudif namun yang selalu terjadi adalah pemaksaan kehendak maka diingatkan para bakal calon bahwa harus ingat aturan mainnya. Yang enggan terjadi adalah dimasukan untuk difaktualkan orang lain kemudian calon digantikan begitu kan tidak bisa. Apabila terjadi demikian maka pasal 33 itu harus dicoret. Karena, kami sudah diberi pemahaman terkait mekanisme berarti sudah net dan tidak bisa diganggu lagi kan.

“ Jika terjadi pemaksaan KPU untuk mengatur atau mengurus diluar aturan atau mekanisme maka lantaran keliru sebab tidak memiliki kualitas diri yang baik maka jangan paksanakan diri untuk berpolitik,” jelasnya.

Christian Degei

Berikan Komentar Anda