Balik Atas
Lenis Kogoya :Audit Anggaran Apakah sesuai prosedur atau tidak? Itu harus jelas
 
Pewarta: Redaksi Edisi 13/10/2015
| 1038 Views
Lenis Kogoya: Istana Presiden Belum, Istana Adat Lagi Proses Dibangun di Papua
Lenis Kogoya (Foto:Ist)

Jayapura,13/10/2015,PAPUALIVES.COM – Staf Khusus Presiden RI, Lenis Kogoya meminta kepada BPK untuk memeriksa (mengaudit) anggaran yang digunakan Pansus 14 Kursi untuk pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Provinsi Papua.

“Anggaran yang digunakan itu berasal dari dana APBD sehingga wajib diperiksa keuangan negaranya. Apakah sesuai prosedur atau tidak? Itu harus jelas,” kata Lenis Kogoya kepada Bintang Papua, Senin (12/10/2015).
Menurutnya, sesuai surat dari Mendagri Nomor.161.91/2014/SJ tertanggal 27 April 2015 sampai saat ini belum ditindaklanjuti oleh Gubernur Provinsi Papua. Bahkan, dirinya selaku perpanjangan tangan Presiden RI, Joko Widodo datang ke DPR Papua dan Gubernur Papua untuk meminta kejelasan atas surat yang diberikan oleh Mendagri tertanggal 27 April 2015 lalu, namun belum mendapat kepastian karena pimpinan di DPR Papua maupun di Provinsi tidak ada ditempat.
Kendati demikian, Lenis menandaskan bahwa perdasus Nomor 6 tahun 2014 itu masih Pra Perdasus dan masih di kaji ulang, sehingga jika terus dilakukan proses 14 kursi oleh DPR Papua tanpa merevisi kembali sesuai permintaan mendagri, maka pembentukan Pansel Provinsi dianggap illegal. “Sekarang kami mempertanyakan, pembentukan Pansel dasar hokum apa. Itu harus tau dulu, dan harus ada jawaban yang jelas,” katanya menanyakan.
Kata dia, Proses Perdasus 14 kursi jelas-jelas cacat hukum dan sampai kapanpun dibawa ke Jakarta tidak akan ditandatangan lagi. Sebabm Perdasus tersebut masih Pra Predasus dan apabila dipaksakan maka itu cacat hokum dan illegal.

Lenis juga mempertanyakan posisi nama DPR Papua yang selama ini disebut-sebut. “Tidak dipanggil DPRP tapi DPRD Provinsi karena belum dinyatakan lengkap. Kalau itu disebut DPR Papua maka ibarat Papua Tipu Papua,” katanya.
Lenis meyakini, perjuangan tim Pansus 14 Kursi DPR Papua dalam pembentukan Pansel sampai penyerahan lima Nama Pansel ke Provinsi tidak akan bisa disetujui oleh mendagri.
“Masa waktu jawaban surat dari Mendagri kan sudah habis, karena surat sudah dikirim sejak bul

BINPAP/Admin

Berikan Komentar Anda