Balik Atas
Mahasiswa SIMAPITOWA Tolak Pemekaran kabupaten Mapia Raya dan Pos TNI/Polri di daerah Mapia
 
Pewarta: Christian Degei Edisi 07/06/2019
| 1085 Views
Hengky Mote Ketua RPM-Simapitowa Kota Study Jayapura (Foto:Christian/PapuaLives)

Jayapura,Rumpun Pelajar Mahasiswa, Siriwo, Mapia, Piyaiye Topoo, Wanggar (RPM-Simapitowa) kota studi Jayapura, menolak rencana pemekaran kabupaten Mapia Raya dan pembangunan pos TNI/POLRI di wilayah hukum daerah Mapia, Kabupaten Dogiyai hal itu dikatakan Hengky Mote Ketua RPM-Simapitowa Kota Study Jayapura kepada wartawan di Jayapura, Selasa, (04/06/2019).

“Kami menolak rencana pemekaran Kabupaten Mapia Raya dan pembangunan pos TNI/POLRI di wilayah hukum daerah Mapia. Karena, dilatarbelakangi dengan pelbagai sudut pandang masalah tertentu untuk kebaikan masyarakat Mapia,”katanya.

Menurut Hengky, untuk memekarkan sebuah kabupaten baru, Sumber Daya Manusia menjadi aspek terpenting yang perlu dipertimbangkan.

“Karena, SDM menjadi telok ukur tersendiri dalam pembangunan suatu wilayah atau daerah maka perlu diukur ketersediaan SDM untuk membangun Mapia. Sekelompok orang yang sedang berjuang memekarkan kabupaten tersebut, sementara berstatus sebagai pemimpin kabupaten Dogiyai yaitu para Kepala Dinas, DPRD dan bupati. Sedangkan pembangunan kabupaten Dogiyai saja sampai saat ini masih dibawa line building. Oleh karena itu, kami (mahasswa) terus menolak rencana itu,”jelasnya.

Lanjutnya, pemerintah Dogiyai jangan berpikir untuk diberi ijin kepada pihak keamanan dalam hal ini kepada TNI/Polri untuk membangun pos keamanan di wilayah Mapia. Karena, kehidupan masyarakat selama ini aman-aman saja.

“Kalau pemerintah beri kebebasan kepada TNI/Polri untuk bangun pos bahkan markas di daerah Mapia itu lucu dan mengundang masalah. Karena, buktinya kan, selama ini baik-baik saja dan tidak ada teroris di daerah ini yang sering mengganggu aktifitas masyarakat Mapia jadi kami sebagai generasi emas Mapia untuk ke depan kami terus melakukan penolakan terkait rencana pemekaran kabupaten Mapia Raya, pembangunan pos TNI/Polri dan perusahaan ilegal di wilayah Mapia,”tandasnya.

Dirinya menjelaskan, contoh terbaik yang bisa jadikan panutan adalah dengan adanya pemekaran baru serta kehadiran TNI/Polri masyarakat Papua jadi korban dan proses hukum terus mengalami kemogokan di wilayah Papua. Sehingga, khusus di daerah Mapia, tidak membutuhkan pekeran kabupaten, kehadiran TNI/Polri dan perusahaan ilegal.

“Perusahaan ilegal menjadi saran/kesempatan terbukanya TNI/Polri masuk untuk menjaga terusahaan tersebut nantinya. Sehingga, ketika masyarakat bicara hak ulayat maka pastinya kan, TNI/Polri melakukan tindakan biadap terhadap masyarakat dan masyarakat menjadi korban. Untuk mengantisipasi tindakan tersebut, kami menolak kehadiran TNI/Polri,”tegasnya.

Dengan demikian, dirinya berharap, pemerintah Dogiyai harus membangun kabupaten Dogiyai terlebih dahulu. Jangan bikin gerakan tambahan atau keanehan pada diri pemerintah Dogiyai.

“Pemerintah Dogiyai sedang gelisa. Padahal, pembangunan kabupaten Dogiyai saja tidak benar, tidak terlihat, bahkan pelayanan via di pelbagai sektor mengalami kemerosotan sangat signifikan. Oleh karena itu, kami mahasiswa berharap bangun Kabupaten Dogiyai serta mengsejahterakan masayaakat Dogiyai dulu. Jangan terburu-buru untuk melakukan ini dan itu yang tidak relevan,”mintanya.

Berikan Komentar Anda