Manipol  Pra Kemerdekaan hingga Demokrasi Terpimpin, Papua Jadi Tandingan
Posted by Redaktur on 14th Juli 2018
| 149 views
Gambar Peta Papua dari Kemristekdikti (Foto: IST/PapuaLives)

Oleh:  Tiyopigu. M Kudiai

Tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia yang juga sebagai  peranan penting dalam  memerdekaan Indonesia dari  penjajahan Belanda setelahnya menjabat sebagai presiden Republik Indonesia pertama pada periode 1945-1967 yakni Dr. Ir.H. Soekarno. Ia mengembuskan nafas terakhirnya dari Jakarta  pada tanggal 21 Juni 1970.  Banyak catatan sejarah serta karya-karyanya yang ditinggalkan, sehingga disebut sebagai bapak  bangsa bagi bangsa Indonesia.  Salah satunya adalan Minifesto Pilitik (Manipol)/USDEK .

Manipol/USDEK merupakan akronim dari Manifesto Politik/ Undang-undang Dasar  1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia yang oleh Soekarno dijadikan sebagai haluan  negara republik Indonesia sehingga harus dijunjung tinggi, dipupuk, dan dijalankan  oleh semua bangsa Indonesia [1].

Manipol/USDEK dianggapnya sebagai kepribadian Indonesia dengan pengertian bahwa warisan nasional Indonesia harus dilestarikan tanpa memandang perubahan sosial dan ekonomi.  Kemudian pada tahun 1956, Soekarno mencetuskan konsep politik  Nasakom (nasionalisme, Agama dan Komunisme) yang merupakan ciri khas dari Demokrasi Terpimpin. Nasakom tersebut samapi saat ini menjadi bahan perdebatan publik.  Ini adalah slogan-slogan yang dibuat oleh seorang orator, Bung Karno yang tidak henti-hentinya diciptakan selama masa kepemimpinan yang panjang [2].

Untuk menindaklanjuti hal ini, saksi mata, Paul Tresno dalam bukunya yang berjudul: ‘Indonesia: Quo Vadis’ mengatakan, setelah tahun 1960 Soekarno mampu menjalankan pemerintahan dengan cara yang dianggap sesuai kehendaknya dengan dukungan dari pihak komunis dan militer. Beliau mengandalkan slogan-slogan pidato yang dratis dan Simbol-simbolnya untuk mendesak rakyat Indonesia agar terus bekerja keras untuk mencapai perbaikan yang lebih besar dan mendukung pemerintahan tunggalnya [3].  Namun sayangnya, beliau tidak  dapat merancang penyelesaiannya secara kongrit masalah-masalahh yang ada di Indonesia. Sampai masuk pada pemerintahan baru ‘Demokrasi Terpimpin’

Dengan ini Indonesia dapat menentukan kebijakan yang lebih agresif  dan anti Barat. Seperti yang dijelaskan oleh Tresno. Perlu diketahui bahwa para pemberontak  (PRRI-Permesta) menerima sejumlah besar senjata dari Taiwan yang dipasok atas persetujuan dan anjuran Amerika Serikat.  Mendukung para pemberontak,  John F.  Dallas, sebagai menteri luar negeri,  dalam konferensi pers,  bulan Februari 1958 mengatakan demokrasi terpimpin bertentangan dengan fraksi besar rakyat. “Meskipun terjadi perubahan sikap Amerika  Serikat,  namun Indonesia  terus  mendukung kekuatan komunis dengan tidak memihak kepada siapapun.”

Kemudian,  Soekarno mengatakan bahwa dasar  pertengahan di dunia  adalah antara kekuatan-kekuatan lama,  yaitu AS dan Barat dengan kekuatan yang baru muncul yaitu terdiri dari Asia,  Amerika  Latin,  Afrika,  dengan Negara-negara Sosialis. Sehingga menurut saya ini adalah awal terlihatnya peperangan kepentingan antara Indonesia dan Imperialisme Barat. Sudah jelas dengan pernyataan Soerkarno kepada duta besar AS,  Howard Jones,  bahwa Indonesia tidak bersedia menerima bantuan yang mengikat dari AS [4].

Kebijakan anti Barat ini berdampak juga kepada Belanda dengan masalah Papua (dulu irian Jaya). Perjanjian Konfrensi Meja Bundar (KMB) mengantarkan Papua berada dibawa kendali Belanda. Tapi sambil tunggu hasil perundingan tahap berikutnya.  Tetapi sampai tahun 1957 keadaan tidak berubah. Akhirnya menjelang tahun 1957, Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden  untuk menasionalisasikan semua perusahaan milik Belanda dan meminta penduduk Belanda untuk meninggalkan Indonesia. Selanjutnya Soekarno menjelaskan kepada wartawan yang berkunjung : “saya memutuskan bahwa nasib Irian Jaya tidak di putuskan di PBB atau Amsterdam,  melainkan di Jakarta,” jelasnya  dipetik dari buku karya Paul Tresno.

Tindakan Soekarno jelas sekali mendapatkan kritikan tajam dari Masyumi dan Partai Sosialis pimpinan Syahrir.  Begitu pun juga Mohammad Hatta. Beliau tidak sependapat dengan tindakan yang diambil Soekarno ini,  karena berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia pada masa itu. Sejak saat itu,  jurang perbedaan antar presiden dan wakil presiden semakin melebar [4]. Pada tahun 1960, Hatta berkata :”tidak dapat dipungkuri bahwa Soekarno adalah seorang patriot,  yg ingin mencapai keadilan dan kemakmuran Indonesia sesegera  mungkin “. Lalu Ia menambahkan: “Karena Sikap dan Sifatnya beliau hanya melihat garis -garis besar konsepnya saja tanpa memperhatikan rincian-rincian yg mungkin akan menentukan sifatnya dalam pelaksanaan. Akibatnya tujuan beliau sering tertunda dan  ekonomi terpimpin akan membawanya kedalam keadaan bertentangan dengan cita-citanya.

Setelah indonesian memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. (1960) Sejak itu,  kelompok TNI angkatan Darat Indonesia  sedikit demi sedikit mendarat di Papua,  sebelum Soerkarno kumandangkan Trikora di alun-alun Selatan, Yogyakarta.

Trikora adalah salah satu operasi Militer yang dilancarkan oleh Indonesia pada tanggal 19 Desember  1961. Kemudian membentuk Komando Mandala, Mayor Jendral Soeharto diangkat sebagai panglima.  Dengan tujuan: Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi militer di Papua dengan secara paksa menggabungkan Papua Barat dengan Indonesia. Tepat pada tahun 1969 , sembilan tahun setelah bung Karno kumadangkan Trikora di alun-alun Selatan, terjadilah peristiwa atau sejarah yang tak terlupakan bagi orang Papua (rakyat west Papua) yang menurut meraka penuh dengan manipulativ yaitu Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat).

Untuk menanggapi hal ini, mahasiswa Papua di Jawa-Bali dibawa payung Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), se-Selawesi hingga di tanah air, Papua tiap tahunnya menlangsungkan berbagai aksi: Jumpa Pers, Mimbar  Bebas dan Aksi Demo Damai. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut mereka minta supaya memberikan  hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua Barat. Mengapa mereka menuntut merdeka? Sebab mahasiswa menilai Pepera 1969 tidak demokratis.

Perebutan wilayah Papua Barat antara Belanda dan Indonesia pada dekade 1960an membawa kedua negara ini dalam perundingan yang kemudian dikenal sebagai New York Agreement/Perjanjian New York. Perjanjian ini terdiri dari 29 Pasal yang mengatur 3 macam hal. Diantaranya Pasal 14-21 mengatur tentang Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang didasarkan pada praktek Internasional yaitu “satu orang satu suara” (One Man One Vote). Dan pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer administrasi dari Pemerintahan PBB (United Nations Temporary Executive/UNTEA) kepada Pemerintah Indonesia, yang kemudian dilakukan Aneksasi pada 1 Mei 1963. Kemudian kolonialisme Indonesia menyebutnya sebagai Hari Integrasi atau kembalinya Papua Barat kedalam pangkuan Indonesia [6].

Sebelumnya pada 30 September 1962 dikeluarkan Roma Agreement/Perjanjian Roma yang intinya agar Indonesia mendorong pembangunan dan mempersiapkan pelaksanaan Act of Free Choice (Tindakan Pilih Bebas) di Papua pada tahun 1969.

Namun dalam prakteknya, Indonesia justru memobilisasi Militer secara besar-besaran ke Papua untuk meredam gerakan Pro-Merdeka. Operasi Khusus (OPSUS) yang di ketuai Ali Murtopo bertugas untuk memenangkan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), selanjutnya diikuti operasi militer lainnya yaitu Operasi Sadar, Operasi Kancil, Operasi Bhratayudha, Operasi Wibawa dan Operasi Pamungkas.

Akibat dari operasi-operasi ini terjadi pelanggaran HAM yang luar biasa besar, yakni penangkapan, penahanan, pembunuhan, manipulasi hak politik rakyat Papua, pelecehan seksual, pelecehan kebudayaan, rasialis dalam kurun waktu 6 Tahun dan kejahatan kemanusian ini terus terjadi hingga dekade ini.

Kemudian, pada  tanggal 7 April 1967 Kontrak Karya Pertama PT. Freeport  McMoran, perusahaan tambang milik Negara Imperialis Amerika dan sekutunya mulai oparsi setelah ditanda-tangani oleh pemerintahan rejim Soeharto. Tujuh tahun sepeninggal Seokarno. Dan pada tahun itu juga Seoharto Injakkan kaki  di Timika dan meresmikan kota Kuala Kencana.

Yang mana klaim atas wilayah Papua sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia 2 tahun sebelum Pepera dilakukan. Sehingga sudah dapat dipastikan, bagaimanapun caranya dan apapun alasannya Papua harus masuk dalam kekuasaan Pemerintah Kolonialisme Indonesia [7]. Hal ini sudah menunjukan bahwa negara hanya memanfaatkan Sumber Daya Alam Papua.

Sebelum Papua digabungkan dalam bagian dari Indonesia, PT. Freeport lebih duluan melakukan aktivitas tambang, menurut logika sehat, hal ini tidak bisa dilakukan, walaupun Indonesia mengandalkan UUD 1945 mengenai penguasaan tanah serta kekayaan alamnya. Jika Indonesia mencacat sejarahnya dan mengatakan Papua adalah bagian yang tak terlepaskan dari bangsa Indonesia dengan mengandalkan hasil Pepera maka kita perlu tanyakan kembali:  Pepera tahun 1969, Freeport tahun 1967, jadi kesimpulannya PT. Freeport diatas tanah Papua adalah Ilegal dan harus dihentikan. Karena saat Soeharto Izinkan Perusahaan asing ini, Papua belum digabungkan dalam Indonesia. Pepera dilaksankan setelah dua tahun hadirnya PT. Freeport di Tanah Papua.

Secara adminitrasi, Papua secara resmi belum masuk dalam Indonesia, kok bisa,  Freeport lebih duluan melakukan operasi tambangnya di tanah Papua? Siapa yang keliru dalam hal ini. Mari kita pikir sama-sama.

Semua ulasan diatas ini mengambarkan tentang penjuangan Indonesia merebut Papua  Barat kedalam Indonesia dengan maksud dan tujuan tertentu. Hal ini juga tentunya didukung oleh konstitusi dan undang-undang Indonesia yang menyatakan  bahwa seluruh sumber daya alam, termasuk mineral-mineral secara  keseluruhan dimiliki oleh negara, bukan milik  penghuni tanah tradisional yang punya hak atas tanah mereka sendiri.

Itu sebabanya mungkin bung Karno pernah bermimpi merebut Papua kedalam negara Indonesai, dan hal itu terwujud lewat Pepera yang penuh manipulativ dan masa kejaannya dinikmati oleh Indonesia terhitung dari masa kepemimpin Soeharto.

Referensi

[1]  Manipol USDEK. Wikipedia.org

[2] Nasakom. Wikipedis.org

[3] Indonesia :Quo Vadis. Paul Tresno. “dari pra kemerdekaan hingga reformasi “. 2017

[4] ibid

[5] ibid

[6] kabarmapegaa.com.”Jumpa Pers dan Pembacaan Pernyataan Sikap Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Surabaya Tentang Pepera.”

[7] Sumber Video: Nies Tabuni. Jumpa Pers dan Pembacaan Pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Surabaya Tentang Pepera 1969 Tidak Demokrati

Penulis adalah mahasiswa Papua, Kuliah di Jawa

Berikan Komentar Anda
TENTANG KAMI REDAKSI IKLAN SITE MAP PRIVACY POLICY