Balik Atas
Masa Akhir Pemerintahan Lama Perlu Pengakuan Dosa
 
Pewarta: Redaksi Edisi 29/09/2014
| 770 Views

 

Foto : Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono  / ist
OLEH : ROBERTH YEWEN
Sudah sepuluh tahun pemerintahan indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhiyono (SBY), sejak tahun 2004-2009, dan tahun 2009-2014. Artinya bahwa pemerintahan yang dinakodai oleh SBY sudah berjalan selama dua periode dalam membawa bangsa indonesia, menjadi bangsa yang besar dan dihargai oleh seluruh komponen yang ada di indonesia.

Pertayaan yang muncul adalah apakah dalam proses perjalanan sepuluh tahun kepemimpinan SBY dalam pemerintahan kabinet jilid satu dan kabinet jilid dua ini berjalan baik-baik saja? Ataukah sebaliknya dalam perjalanan ini banyak dosa yang dilakukan oleh pemerintahan SBY terhadap rakyat?
Dalam buku  Pengamat Politik, sekaligus Dosen Politik Universitas Indonesia (UI)  Bony Hargens, yang berjudul “Trilogi Dosa Politik (Memahami Dosa-Dosa Politik Pemerintahan SBY-JK Dan Pengkianaan Kaum Intelektual) ”, banyak mengulas tentang dosa-dosa politik  yang dilakukan oleh pemerintah SBY terhadap rakyat Indonesia selama satu periode pemerintahannya, sejak tahun  2004-2009 yang silam.

Dosa-dosa politik (political sins)  SBY dalam masa pemerintahan jilid satu menurut Hargens  mencakup tiga hal penting,  kekuasaan, kekayaan, ketenaran. (1) Kekuasaan sendiri berhubungan erat dengan kebijakan dan tindakan politik personal SBY, dan juga JK. Pertama, program pemberantasan korupsi yang belum dilakukan secara sepenuh hati, kedua pidato kenegaraan Presiden SBY pada tanggal 16 Agustus 2006 dan 15 Agustus 2008 yang controversial terkait data kemiskinan dan pengganguran yang debatable. Dan lain-lain. (2) Kekayaan berhubungan erat dengan hasrat menumpuk kekayaan seperti,  pertama naik- turun harga bahan bakar minyak (BBM), kasus PT Freeport di Papua, masalah tender Blok Cepu dalam kaitannya dengan Exxon Mobil, dan kasus Lapindo di Jawa Timur. (3) Ketenaran, yakni ambisi untuk meraih dan mempertahankan popularitas, misalnya pertama, mencetuskan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, kedua, iklan promosi keberhasilan sejumlah departemen pemerintah, ketiga, 10 langkah mengatasi krisis global.
Dalam periode kedua tahun 2009-2014 SBY tidak lagi seiring  sejalan dan bersama JK, melainkan SBY memilih Boediono mantan Presiden Bank Indonesia sebagai Wakil Presiden RI dalam lima tahun berikutnya. SBY kembali terpilih sebagai Presiden Indonesia yang kedua kalinya, namun dalam perjalanan pemerintahan jilid dua dosa-dosa politik SBY bukan semakin menurun dan terhapus, tetapi semakin banyak dan menumpuk.  Sebab dosa-dosa politik (political sins)  menjalar dengan cepat dan hampir sebagian besar kroni-kroni SBY, baik yang di berada eksekutif (Menteri) dan legislatif (DPR) melakukan dosa politik (Political Sins)  terhadap rakyatnya sendiri, dengan cara melakukan praktek korupsi terhadap uang rakyat, misalnya kasus korupsi pembangunan Hambalang dan Wisma Atlet yang berhasil menyeret  Anas Ubraningrum mantan Ketua DPP Partai Demokrat, Agelina Sodakh, Nazzarudin, Andi Malarangge, dan lain-lain.
Bukan saja itu, melainkan beberapa Kabinet Menteripun harus berhubungan dengan KPK, misalnya Menteri Agama, Menteri Perdagangan, Menteri ESDM, dan beberapa Menteri lainnya. Selain itu,  dimasa berakhirnya  jabatan SBY menjadi Presiden di negara ini, masa terjadi masalah mengenai terjadi kenaikan BBM dan ELPIJI GAS 12 KG, dan yang masih hangat dan polemik adalah rancangan RUU Pilkada dengan sistem pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara tidak langsung (pemilihan melalui perwakilan rakyat DPRD). Dalam Sidang Paripurna DPRRI yang dilakukan pada tanggal 25 September 2014 kemarin , peryataan Partai Demokrat bahwa mereka mendukung Pilkada Langsung dengan 10 instruksi khusus. Namun faktanya adalah ketika votting di DPRRI,  kejutan terjadi kalau Fraksi Partai Demokrat di Parlemen  menyatakan diri netral dan Walk Out, cuma enam orang anggota DPR dari Fraksi Demokrat yang bertahan dalam sidang paripurna dan mendukung Pilkada Langsung secara Votting.
Hal ini menandakan bahwa, sikap politik yang dilakukan oleh SBY sebagai Presiden, dan sekaligus adalah Ketua Umum Partai Demokrat patut dipertanyakan “konsistensinya”. Sebab fakta yang terjadi adalah sebagian besar Fraksi Demokrat di DPR menyatakan Walk Out (WO) dan netral. Ini berarti “perkataan yang diucapkan lain dengan perbuatannya”. Jika memang Partai Demokrat memilih netral, sedangkan disisi lain Demokrat adalah partai penguasa saat ini, dan masih menjadi partai pemerintah,  serta SBY sebagai Presiden dan Ketua Umum Partai Demokrat membiarkan saja, maka saya kuatir bahwa,  dosa-dosa politik (political sins)  Pemerintahan  SBY bukan semakin berkurang, melainkan semakin bertambah dan tidak mudah untuk di maafkan oleh mayoritas masyarakat yang ada di negeri ini, mulai dari Sabang sampai Merauke.
Jangan Tinggalkan Dosa Politik (do not leave the political sins)
Pada tanggal 22 Oktober 2014 nantinya  Pemerintahan yang dinakodai oleh Susilo Bambang Yudhiyono (SBY)  akan mengakhiri masanya jayanya selama kurang-lebih 10 tahun memimpin negeri ini. Artinya bahwa sebelum Pemerintahan lama dengan resmi turun dari tahta kekuasaan secara terhormat dan diapresiasi oleh seluruh komponen yang ada di dalam bangsa ini, maka Pemerintahan SBY, baik yang  Parlemen dan Eksekutif harus meninggalkan kado manis sebelum turun dari tahta (throne) dan mimbar kekuasaan (pulpit power). Kado manis yang dimaksud adalah jangan meningalkan “dosa politik (political sins)”.
Jika hal ini diabaikan, dan ketika pemerintahan ini berakhir , namun masih terdapat dosa-dosa politik pada saat masa kepemimpinan SBY, maka tidak dipungkiri bahwa sebagian besar rakyat Indonesia akan memberikan stigma yang buruk terhadap pemerintahan  yang lama.
Oleh karena itu, hemat saya Presiden SBY sebelum meninggalkan kursi kekuasaan, sebaiknya bersikap negarawan dalam mengakui dosa-dosa politik yang telah dilakukan kepada seluruh masyarakat indonesia selama pemerintahan berlangsung 10 tahun ini. Sebab jika hal ini diabaikan dan dianggap biasa-biasa saja oleh pemerintahan lama, maka jangan kaget kalau rakyat akan mengadili Pemerintahan SBY dan Kroni-kroninya dalam “pengadilan hati nurani (court of conscience)” nantinya.

PENULIS ADALAH AKTIVIS PMKRI SANTO EFREM JAYAPURA, DAN KINI SEBAGAI KETUA  UMUM CATOLIC STUDENT CENTER (SCS)

 

 

Berikan Komentar Anda
Link Banner