Masyarakat Tidak Sejahtera: HPMS Tolak Pembangunan Pos Militer di Siriwo
Pewarta: Michael Edowai
| 445 Dibaca
EDISI TERBIT: 8 Maret 2020
Mahasiswa Siriwo saat melakukan aksi ì di depan balai kampung Unipo, distrik Siriwo, di kabupaten Nabire. (Foto:Michael/PapuLives)

Nabire,Dalam menyikapi serta menolak pembangunan pos militer di kampung Unipo, Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Siriwo (HPMS) melakukan aksi demonstrasi dengan membawa sejumlah poster berisi sikap pernyataan di halaman balai kampung Unipo, distrik Siriwo, kabupaten Nabire, Papua, Jumat (6/3/2020) lalu.

Marselius Magai, seorang intelektual asal Siriwo, mengatakan, kehadiran aparat keamanan sangat tidak sejahtera hidup masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
“Hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja,” ujarnya kepada wartawan Papualives.com, ketiga menerima pesan melalui Messenger, pada Minggu (08/03/2020).

Ia pun mengajak seluruh komponen masyarakat mulai dari tokoh agama, adat, perempuan dan DPRD Nabire asal Siriwo, agar menyikapi hal tersebut dengan serius.

“Kehadiran TNI dan Polri di Siriwo sangat meresahkan masyarakat, sehingga kami tetap tolak,” tegas Magai.

Magai menyampaikan masyarakat Siriwo tidak menerima bangunan pos militer baru di Distrik Siriwo KM 100,sebagai salah satu intektual sudah koordisi dengan masyarakat Siriwo pada beberapa waktu lalu maka, kesepakatan kami cukup dua pos yang ada di KM 100 yakni polsek dan Koramil cukup itu saja tidak perluh ada penambahan pos lagi dari pihak Militer.

” Kami Pelajar Mahasiswa/I Distrik Siriwo tolak bangun pos militer baru di Distrik Siriwo dan juga Kami minta mohon maklum dari karena masyarakat adat tetap tolak agar tidak salah kepahaman antara masyarakat dan pihak militer.”Pungkasnya.

Adapun pernyataan sikap dari HPMS sebagai berikut:

1. Mendesak kepada kepala daerah Kabupaten Nabire, agar segera cabut izin pendirian pos militer di distrik Siriwo.

2. Mendesak kepada Pangdam dan Kapolda Papua untuk tarik kembali anggotanya ke Kabupaten Nabire.

3. Mendesak kepada tokoh masyarakat, gereja, adat, perempuan dan pemuda supaya melarang TNI dan Polri mendirikan pos militer di distrik Siriwo.

4. Mendesak kepada tokoh adat dan masyarakat, agar tidak melakukan kompromi dan menjual tanah untuk mendirikan pos militer, demi mendapatkan sesuap nasi maupun sebatang rokok.

Berikan Komentar Anda
Share Button