BALIK ATAS
Meepago Di Mata Distamben Papua
PENERBIT:PPWI MEDIA Redaksi PAPUALIVES.COM 7th Januari 2017
| 558 DIBACA


Oleh : John NR Gobai

Persoalan mengenai pendulangan emas/pertambangan sebuah kerikil dalam sepatu Pemerintah, Persoalan tersebut hingga saat ini belum dapat ditemukan sebuah benang merah yang merupakan aturan yang dapat dikembangkan di wilayah ini. Potensi di wilyah ini ditemukan oleh masyarakat dengan pengetahuan alamiahnya bukan oleh geologis milik perusahaan, selama ini rakyat bekerja namun sampai hari ini belum diperoleh sebuah penegasan yang jelas dan format pengembangan masyarakat yang jelas serta status tambang yang jelas.

Kebijakan Pro Investor Pemprov Papua tahun 2011

Karena banyaknya tuntutan masyarakat dari berbagai kelompok baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan juga berdasarkan Instruksi Gubernur Papua (Bas Suebu,SH) Nomor, 1 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di seluruh Wilayah Provinsi Papua tanggal 9 Mei 2011.
pada tanggal 22 November 2012, Tim Dinas Pertambangan Provinsi Papua, yang diterdiri dari; Bp. Drs. Fred Boray, Bp. Ir. Edy Pangaribuan, Yance Susim,dkk didampingi Ketua Dewan Adat Paniai, John Gobai, mengadakan kunjungan ke dua titik lokasi pendulangan emas Degeuwo yaitu di Amano dan lokasi ndeotadi 99 sampai 81 untuk melihat lokasi dan aktivitas dari dekat dan ingin mengetahui apa yang menjadi keinginan masyarakat, di Amano (Pa Fred dan Pa Edi) dari Lokasi Ndeotadi 99 sampai 81 (Pa Yance Susis, Cs)
dalam pertemuan itu masyarakat intinya menyatakan menolak perusahaan pemegang IUP dan meminta agar dilegalkan kegiatan mereka dengan jalan menetapkan WPR di Degeuwo,

Kebijakan Pemerintah Pusat

Sesuai dengan amanat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, bahwa penetapan WP dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI. Pemerintah telah melaksanakan rapat konsultasi dengan Panja Minerba Komisi VII DPR RI dari tahun 2010 hingga 2013 sebanyak 9 (sembilan) kali dan terakhir dilaksanakan pada tanggal 9 April 2013 dimana Komisi VII DPR RI merekomendasikan penetapan WP oleh pemerintah.

Terbitnya Putusan MK Nomor 10/PUU-X/2012 pada tanggal 22 November 2012, yang merubah bunyi Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang sebelumnya “WP sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” menjadi “WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, membuat pemerintah harus memastikan rencana WP yang sudah disusun oleh pemerintah disetujui oleh pemerintah daerah. Koordinasi ini dilakukan dengan mengirimkan draft penetapan WP seluruh provinsi/kabupaten/­kota kepada gubernur dan bupati/walikota di seluruh Indonesia pada bulan Mei 2013.

Pemerintah selanjutnya meminta persetujuan pemerintah daerah atas draft WP yang sudah dikirimkan dengan mengundang gubernur dan bupat/walikota dalam Rekonsiliasi WP yang dilaksanakan per pulau pada bulan Juni s/d September 2013.

Langkah Distamben Papua untuk Meepago

Saya sungguh kaget melihat sebuah peta yang saya lihat semua wilayah degeuwo ini ditetapkan menjadi wilayah IUP Eksplorasi bagi PT.Madinah Qurataain dan PT,Benliz Pasific pada tahun 2013. Lalu yang menjadi pertanyaan apa artinya kunjungan Dinas Pertambangan Papua, tahun 2012. Ini sebuah tindakan memalukan dan Distamben Provinsi datang untuk maksud yang tidak untuk rakyat tetapi lebih kepada orang asing, apa artinya UU No 21 Tahun 2001 di mata Distamben Papua sesungguhnya, mestinya saat dilakukan rekonsiliasi nasional 2012, Distamben Papua harusnya menyampaikan bahwa ada usulan bupati paniai tanggal 5 september 2011 dan juga aspirasi masyarakat bahwa wilayah ini harus menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat dan juga ada ijin ijin yang dikeluarkan oleh Para Bupati khususnya yang masih aktif dan berjalan menguntungkan masyarakat.

Dari peta yang kami lihat sebagaian besar wilayah meepago telah di patok oleh beberapa perusahaan yaitu PT.Benliz Pasific, PT.Pasific Mining Jaya, PT Madinah Qurataain yang sangat asing bagi masyarakat adat dan terkesan akhir akhir ini bermanuver di beberapa tempat di meepago, karena merasa berhak atas wilayah wilayah di wilayah Meepago, saya sungguh heran, anda mendapatkan ijin dari siapa? J Walaupun kenyataan demikian namun ingat baik masyarakat punya kekuatan yaitu, UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 135 Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Pasal 138 Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

Penutup

Distamben Papua harus segera melakukan penataan kembali perijinan yang diterbitkan dan juga mencabut semua ijin yang dikeluarkan tanpa persetujuan masyarakat adat sesuai dengan UU No 4 Tahun 2009 dan UU No 21 Tahun 2001.

Penulis Adalah Ketua Dewan Adat Paniai dan Juga Menjabat Sekretaris II Dewan Adat Papua

Berikan Komentar Anda
PASANG IKLAN PAPUALIVES.COM