Balik Atas
Menatap Pemilukada Manokwari 2020
 
Pewarta: Redaksi Edisi 24/06/2019
| 979 Views
Thomas CH Syufi (Foto:Dok.Pribadi)

Oleh Thomas Ch Syufi*

Enam bulan lagi, 2020, Manokwari sebagai salah kabupaten dari 9 kabupaten  di provinsi Papua Barat yang akan menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah secara serentak. Sederat nama tokoh daerah dari berbagai latar belakang mulai bermunculan, baik itu politisi, birokrat, pemuda, hingga bupati petahana. Namun, masyarakat tentu memiliki kritisisme untuk menilai para tokoh ini; siapa saja yang layak dan memenuhi kriteria untuk dicalonkan sebagai bupati Manokwari kurun 2020-2025, demi membawa Manokwari menuju perubahan, mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian di kota Injil ini.

Manokwari bukan sekadar sebuah nama, tapi ia memiliki kisah dan cerita yang panjang dan historis. Manokwari adalah kota bersejarah, kota Injil, dan ibu kota provinsi Papua Barat. Tiga label ini yang disabet oleh kota yang lahir 8 November 1898 (selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 1995). Hal tersebut menjadi nilai intrinsik dan tumpuan dasar yang harus dimiliki atau dipikul oleh siapa pun yang kelak terpilih menjadi bupati Manokwari pada kontestasi Pemilukada 2020 mendatang.

Pada tanggal 5 Februari 1855, menjadi tonggak penting sejarah perjalanan awal kota Manokwari. Di mana, kedua Rasul Carld Williem Otto dan Jhon Gottlob Geissler alias Ottow-Geissler (Jerman) pertama kali mendarat atau menginjakkan kaki di Tanah Papua melalui Pulau Manisinam, di pesisir timur Manokwari (atau jarak sekitar 1000 meter dari kota Manokwari).

Itu sebuah momen yang telah menjadi monumen.  Mansinam dianggap sebagai pangkal Kerajaan Allah di bumi; menjadi tempat sinar kebenaran (lux veritatis) Injil Kristus Yesus itu pertama kali terpancar. Di tempat itu, Ottow-Gaisler memberkati negeri ini, dengan menyebut, “Dalam Nama Tuhan, Kami Menginjakkan Kaki di Tanah Ini (Papua)”!

Darii Mansinamlah Injil Kristus itu berekspansi hingga ke seluruh jagad raya Papua (Sorong-Merauke). Kini orang Papua hidup dalam kedamaian dan kerukunan karena sebuah proses yang diawali dari Mansinam. Banyak orang Papua yang telah sukses mernjadi misionaris, menjadi pejabat daerah, pejabaat negara, TNI-Polri, pegawai negeri sipil, pegawai swasta, dan masyarakat yang santun dan beradab karena peristiwa Ilahi,  Sabda Kristus, 5 Februari 1855.

Dan, Manokwari telah memperoleh legitimasi dari berbagai kalangan sebagai kota bersejarah, kota Injil, sekaligus 5 Februari telah dijadikan Hari Pekabaran Injil di seluruh Tanah Papua. Apakah nostalgia atau glorifikasi Manokwari sebagai kota Injil ini hanya menjadi sebuah ingatan serimonial tanpa makna yang diperingati tanggal 5 Februari tiap tahun dan mengabaikan sejumlah aspek subtansial. Semangat permanen dari Injil Yesus Kristus yang dilucuti di Pulau Mansinam itu harus dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum dasar yang dijarkan oleh Yesus Kristus adalah Cinta Kasih. Setidaknya cinta kasih menjadi senjata pamungkas untuk melawan semua bentuk kejahatan dan ketidakadilan yang kian merajarela selama beberapa dekade di kota ini. Dengan cinta kasih seseorang merasa penderitaan atau kesusahaan orang lain sebagai bagain dari masalah dirinya.

Atau secara natural meminjam perspektif Hobbesian, membelakukan sesama lain sebagai aku yang lain, bukan menancapkan semangat antipati, acuh tak acuh, egosime, memikirkan diri sendiri, keluarga, kelompok, atau partai politik. Yesus adalah Bapak Gereja, diyakini sebagai pemimpin umat Kristiani, tetapi ia tidak pernah diskriminatif dalam bersikap dan mengasihi.

Ia mengasihi semua orang tanpa pandang bulu; entah umat Kristen, Islam, Hindu, Budha, termasuk para ateis. Juga Yesus mengasihi semua ras kulit hitam, putih, coklat, maupun kuning. Yesus menghormati orang kecil, orang tertindas, miskin, marginal, dan yang terlupakan.  Ia selalu hadir dan memberi jalan keluar bagi mereka yang masih tersesat dan terimpit oleh tangga persoalan sosial, seperti penyandang disabilitas, janda-duda, orang dalam HIV-AIDS, pecandu narkoba, minuman keras, dan pelaku kriminal.

Yesus selalu hadir dan mendekati mereka. Menjadi penghibur, sekaligus menjadi pembawa perubahan, pembawa kebebasan, Ia mnggendong mereka beranjak dari ketidakpastian hidup menuju harapan baru, menjadikan mereka sebagai manusia ciptaaan Allah yang paling sempurna yang harus dihormati martabat kemanusiaannya. “Seorang manusia menjadi manusia karena dirinya mengakui orang lain juga sebagai manusia,” kata Uskup Desmond Mpilo Tutu, aktivis kemanusiaan Afrika Selatan.

Ibukota provinsi

Tidak terputus. Diletakkan ibukota Papua Barat di Manokwari juga memiliki dimensi historis dan politis. Multiintepretasi dan spekulasi datang dari berbagai pihak, terutama kalangan nasionalis Papua bahwa Manokwari dijadikan sebagai ibukota provinsi Papua Barat karena pertimbangan politis.

Di mana, sejarah gejolak politik Papua yang kini mengkristal di kancah dunia internasional adalah bermula dari Manokwari pada tahun 1965. Pergerakan ini dipimpin langsung oleh beberapa tokoh masyarakat asli Arfak(Manokwari), seperti Lodewijk Mandatjan, Barentz Mandatjan,  dan  Johanes Jambuani, serta  Permenas  Ferry Awom(Biak).

Namun, empat tahun kemudian, 1 Januari 1969, Mayor Lodewijk Mandatjan, pemimpin utama gerombolan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Irian Barat (kini Papua), dengan resmi menyerahkan diri ke pangkuan Republik Indonesia pada pukul 14.00 waktu setempat di Manokwari. Pada tahun 1971 (setelah jajak pendapat atau penentuan pendapat rakyat (Pepera) 1969, Johanes Jambuani bersama sekitar 81 pasukannya menyerahkan diri di Senopi-Kebar, Manokwari (kini Tambrauw).

Namun, sebelumnya, 14 Desember 1968, salah satu pimpinan pemberontakan OPM di Manokwari,  Irian Barat(Papua), Barentz Bandatjan bersama 759 anak buahnya menyerahkan diri di pos ABRI (kini TNI) dari Ton. Kie. “B Jon 508 Brawijaya di Testega, Manokwari.

Dalil inilah yang meyakinkan sejumlah pihak, terutama Jakarta harus merestui Manokwari menjadi ibukota provinsi Papua Barat. Tidak bisa diingkari bahwa sejarah tetaplah sejarah, kebenaran tetaplah kebenaran—meski penafsiran soal sejarah dan kebenaran selalu berubah—berdasarkan kepentingan para pihak yang menafsirkan. Kita sepert membangun kebenaran di atas tumpukan kebohongan. Karena, dengan alasan apa pun, Manokwari belum memenuhi syarat sebagai ibukota provinsi, belum memiliki Kota Madya, misalnya. Semua itu terjadi karena intervensi politik dan takdir sejarah.

Dan, setelah 17 tahun keberadaan provinsi Papua Barat (2003) dan berhasil mengakselerasi mobilitas penduduk dari luar hingga memenuhi kota ini, sedikitnya 238.133 jiwa (2019). Penduduk makin padat tanpa diimbangi proses pembangunan sarana-prasarana dan penyiapan lapangan kerja yang memadai. Tampak Manokwari sebagai kota bersejarah dan ibukota provinsi ini belum beranjak dari ketidakpastian.

Banyak problem yang masih membelit warga Manokwari.  Kemiskinan terus menggelembung, aspal mengelupas di sejumlah jalan protokoler, bahkan kondisi Jalan Pantai Utara (Pantura) hingga Kampung Kerney, Distrik Masni sangat parah. Penyandang disabilitas hidup tanpa ada tempat penampungan dan pembinaan yang baik, janji pendidikan gratis untuk anak asli Papua tak kunjung terjawab. Belum adanya pemantapan akses transportasi darat atau laut yang menjamin keberlangsungan aktivitas dagang para penduduk di daerah rural atau perkampungan ke perkotaan.

Angka krimininalitas pun makin meroket. Mulai dari minuman keras, pencandu narkoba, seks bebas yang berekses pada penyebaran virus HIV-AIDS pun masih melingkari wajah kota Injil ini. Akses pelayanan publik juga masih rumit bahkan mengalami stagnasi. Misalnya, pada bulan lalu, Mei, hampir satu minggu lebih di kantor Catatan Sipil (Capil) Manokwari masyarakat tidak bisa mengurus berbagai hal, seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akte kelahiran karena mati listrik. Bahkan, tak ada genset (diesel) milik kantor yang menjadi alternatif lain untuk membantu masyarakat dalam kepengurusan administrasi.

Memang itulah nilai-nilai pelayanan yang paling fundamental dan utama yang harus dimiliki sekaligus dijawab oleh seorang pemimpin. Maka dalam setiap kontestasi politik untuk memilih seorang pemimpin bukan mencari siapa yang paling benar, paling hebat, paling unggul, melainkan siapa yang paling (bisa) bertanggung jawab dan berkontribusi kepada masyarakat.

Manokwari harus bergerak menuju perubahan, berderap maju bersama pawai modernisasi. Menunjukkan eksistensinya sebagai ibukota provinsi, kota bersejarah, kota Injil, sekaligus menjadi “barometer” untuk kabupaten/ kota lain di provinsi Papua Barat. Bupati Manokwari ke depan harus—yang memiliki etos kerja lebih—menjadi bapak untuk mengayomi semua orang; memikirkan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri, keluarga, kelompok, maupun partai.

Jembatan solidaritas kita pun keropos. Kita kerapkali terjerat dengan isu-isu primordialisme sebagai penghambat akselerasi roda kemajuan. Isu Kristen, Islam, Hindu, Budha, penduduk asli dan bukan asli, masih menjadi bumbu tak sedap yang sering digoreng oleh para pihak yang berkepentingan.

Kita memang seperti terjatuh dalam sumur tanpa dasar. Kita belum kapabel untuk mengelola diversitas di kota ini.  Harapan akan jembatan solidaritas kita yang kokoh tak pernah tercapai. Kapankah kita mengubah dan mengakhiri semua antagonisme dan “kotakisme” ini? Ataukah kita memang ditakdirkan oleh sejarah di kota bersejarah, kota Injil, dan ibukota provinsi ini hanya terus berjalan di jembatan air mata sepanjang masa. Kondisi inilah membuat terngiang akan pepatah lama dalam bahasa Latin, “Hodi mihi cras tibi, ketimpangan atau ketidakadilan yang menyentuh perasaan tetap tersimpan dalam hati nurani rakyat”.

Maka itu, visi perubahan perlu digenjot dan didengungkan supaya Manokwari benar-benar bisa menampakkan diri sebagai kota bersejarah, kota Injil, sekaligus sebagai ibukota provinsi Papua Barat.

Adapun sejumlah nama tokoh daerah yang kini menggaung di tengah publik Manokwari, bahkan digadang-gadangkan untuk ikut dalam perhelatan politik, maju sebagai Calon Bupati Manokwari pada pemilukada secara serentak tahun 2020. Mereka itu antara lain, Sius Dowansiba(Ketua aktif  DPD KNPI Papua Barat dan anggota DPRD Manokwari(2004-2009, 2019-2024), anggota DPRD Papua Barat(2009-2014), dan anggota DPRD Pegunungan Arfak( 2014-2019),  Dedy Subrata May(Pimpinan DPRD Manokwari dua periode), Demas Paulus Mandacan(bupati petahana),  Bernad Boneftar(birokrat senior Manokwari), Bastian Salabay(mantan bupati Manokwari satu periode, 2010-2014),  Nataniel Mandacan(Sekda Papua Barat), Hermus Indou(mantan Ketua DPD KNPI Papua Barat dan birokrat), Marinus Bonepay(Ketua DPW Partai Perindo Papua Barat),  serta Mesakh Dowansiba.

Selamat berjuang dengan menggenjot popularitas dan elektabilitas, hingga mendapat dukungan partai politik sebagai prasyarat untuk ikut dalam kontestasi Pemilukada 2020. Berkompetisi demi perubahan, mewujudkan ekspektasi masyarakat Manokwari, yang adil, damai, sejahtera, demokratis, dan bermartabat! Semoga.

*) Penulis adalah mantan Ketua LPKIS Presidum Hubungan Luar Negeri-Pengurus Pusat PMKRI Sanctus Thomas Aquinas Periode 2013-2015 dan mantan Ketua BEM Fakultas Hukum Uncen, Jayapura Periode 2010-2011.

Berikan Komentar Anda