BALIK ATAS
Mengembalikan Pemerintahan Adat di Tanah Papua
PEWARTA: Redaksi PAPUALIVES.COM 16th Mei 2014
| 1614 DIBACA
Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, John NR Gobay. Foto: Dok. MS.

Oleh : John NR Gobai

 

Pengantar

Pemerintahan orde baru telah meminggirkan peranan pemerintahan adat walaupun dalam rapat BPUPKI telah diusulkan agar dipertahankan oleh Prof. Yamin dan Prof.Supomo, namun pikiran itu ditolak, sehingga hal ini telah meminggirkan peranan para pemimpin adat padahal mereka telah ikut memberikan warna dalam sejarah Indonesia dalam menentang colonial, namun dalam pelaksanaan kemudian mereka harus disingkirkan karena secara politis jika mereka dipertahankan maka akan mengganggu kewibawaan pemerintahan republic Indonesia, karena peranan mereka masih sangat kuat dalam masyarakat, karena mereka masih memiliki karisma dalam memimpin masyarakat.
Peranan pemerintahan adat masih sangat kuat dalam masyarakat sehingga pada jaman-jaman itu walaupun ada pemerintahan Negara di tingkat bawah tetapi masyarakat masih saja mengidolakan para pemimpin pemerintahan adat, dan itu masih berlangsung sampai sekarang didaerah-daerah yang sulit dijangkau dan didaerah-daerah pedalaman, karena masih banyak hal yang dapat diselesaikan oleh pemimpin pemerintahan adat seperti Tonowi, menagawan, sonowi, mananwir, menagawan, ondofolo. Peranana mereka telah dimatikan dengan adanya UU No 5 Tahun 1979 mereka diarahkan hanya untuk mengerjakan pekerjaan yang bersifat seremonial adat, sehingga mereka benar-benar tidak di tempatkan dalam undang-undang dan juga peranananya hanya dipakai saat-saat yang perlukan saja, sehingga kadang muncul persaingan antara para elit local atau intelektual local di kampung yaitu antara para tonowi atau sonowi dengan kepala desa/kampung, kepala kampung menjadi besar karena fasilitas oleh Negara sedangkan pemerintahan adat menjadi besar dan berpengaruh karena kewibawaannya, sikab, kata-katanya serta sikab dermawannya.
Jalan menuju
kembalinya Pemerintahan Adat
Dengan runtuhnya orde baru telah menyadarkan Negara  untuk menata kembali aturan negara tentang desa sehingga muncul aturan negara yang memungkinkan daerah untuk membentuk kampung sesuai dengan adat istiadat atau asal-usul hal itu ditandai dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004 serta peraturan pemerintahan no 75 tahun 2005, Gaung reformasi di Indonesia yang ditandai dengan runtuhnya rejim orde baru telah melahirkan sebuah suasana keterbukaan dimana masyarakat bebas mengekpresikan pikirannya, dan didorong dengan adanya surat kongres terkait dengan status papua dan timor timur, maka di papua bagaikan dijatuhkan boom orang papua lantang bicara tentang penentuan nasib sendiri, yang ditandai dengan adanya delegasi tim 100 yang bertemu dengan presiden B.J Habibie, kemudian jawaban dari aspirasi itu pemerintah pusat menawarkan konsep otonomi khusus bagi provinsi papua,
Mengembalikan
Pemerintahan Adat di Tanah Papua
Hal yang mendasar dari otonomi khusus adalah memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat papua, hal itu tentunya juga sejalan dengan  UUD 1945 amandemen tahun 2000 Bab VI Pasal 16 ayat (2) dan Bab I Pasal 2 ayat (9) UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya pernyataan ini merupakan kesempatan bagi setiap daerah untuk menggali kembali aspek-aspek
lokalitas sebagai identitas daerah tersebut. Desa berdasarkan undang-undang ini adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh
desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif
seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri. Dalam kerangka Otsus nama desa diganti dengan kampung dan nama kecamatan digantikan dengan distrik, hal itu sesungguhnya tidak mencerminkan adanya pemerintahan desa seperti yang dimaksudkan oleh UU No. 32 tahun 2004 dan PP No 75 Tahun 2005, jika dilihat dari substansinya maka UU No 32 Tahun 2004 mensyaratkan adanya sebuah kampung dengan nama yang sangat khas papua, nama yang sesuai dengan struktur pemerintahan adat yang pernah ada, seperti: emawa, nduni, kunume, kince, ndone, konsep ada yang masih kurang tepat dalam rangka membuat konsep pemerintahan dikampung yang membumi, sehingga perlu ada sebuah konsep baru yang merupakan rancang bangun pemerintahan kampung adat di tanah papua. Namun dibagian yang lain uu otsus juga mengatur berbagai hal seperti perlindungan hak masyarakat adat, peradilan adat, perekonomian yang merupakan hal-hal yang penting bagi perlindungan dan pemberdayaan serta pemerintahan adat papua, namun masih ada titik kelemahan adalah tidak di atunya institusi yang mengawal pengaturan-pengaturan bagi masyarakat adat, dalam pelaksanaannya semua dikerjakan oleh pemerintah.

Rancang bangun Pemerintahan papua dengan dasar budaya.

Di papua system pemerintahan adatnya sangat terkait dengan system kepemimpinan  dan juga system kepemilikan tanah adat, di daerah yang menganut kepemimpinan raja tentunya berbeda dengan kepemimpinan campuran dan juga system kepemimpinan bigman. Didaerah paniyai, LSM Komopa mengembangkan sebuah pikiran yaitu
marganisasi, artinya semua daerah dipetakan berdasarkan kekuasaan marga, dan mereka menyebutya dengan istilah kerajaan-kerajaan kecil, Didaerah baliem  system kepemimpinan juga diatur melalui adanya konfederasi seperti; Asso lokobal, Hubi kosaya, Asso Wetipo hal ini dimaksudkan untuk menunjukan adanya pemerintahan adat yang juga menunjukan adanya kekuasaan, atas wilayah adat, hak adat atas tanah dan sumber daya alam,
hal ini tentunya dengan dasar adanya istilah dalam adat yaitu meekeneka,makikeneka (manusia bersaudara dan tanah yang bersaudara). Rancang bangun yang dapat diusulkan untuk tingkat kabupaten/kota di Tanah Papua adalah;

 

Keterangannya:
  1.  Pemerintahan
    ditingkat paling bawah adalah Marga dan keret
  2. Pemerintahan
    ditingkat berikutnya adalah kampung yang disesuaikan dengan budaya antara lain:
    Emawa, Nduni, Ndone, Kunume,dll
  3. Pemerintahan ditingkat
    berikutnya adalah Dewan Adat Suku
Dapat
juga rancang bangun yang lain, seperti yang dikembangkan oleh Dewan Adat Papua
adalah;
1)      Pemerintahan
ditingkat berikutnya adalah pemerintahan kampung adat atau emawa
2)      Pemerintahan Adat  Suku
3)      Pemerintahan  Adat Daerah
4)      Pemerintahan Adat
Wilayah adat
5)      Dewan Adat Papua
Dapat
juga dikembangkan seperti yang dikembangkan oleh LEMASA Timika, yaitu;
1)      Pemerintahan
ditingkat bawah yaitu Nolneisorei
2)      Pemerintahan
ditingkat berikutnya adalah Nerekneisorei
3)      Pemerintahan
ditingkat berikutnya adalah Amungsaisorei
4)      Pemerintahan
ditingkat tertinggi adalah Toreinegel
Pemerintahan
Marga merupakan susunan masyarakat yang berdasarkan adat dan hukum adat, serta mempunyai wilayah tertentu. Marga hidup menurut adat yang berlaku sejak Marga itu mulai dibentuk jauh di waktu yang lampau. Adat menjiwai kehidupan warganya, masyarakat dan pemerintahnya. Selain itu masyarakatnya juga mempunyai ikatan lahir batin yang kuat, yang sejak awalnya telah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Hak Otonom). Dilihat dari bentuk pemerintahannya, Marga merupakan komunitas asli atau yang kita sebut masyarakat adat yang berfungsi sebagai self governing community, yaitu sebuah komunitas sosio-kultural yang bisa mengatur diri sendiri. Mereka memiliki lembaga sendiri, perangkat hukum, dan acuan yang jelas dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, serta tidak memiliki ketergantungan terhadap pihak luar, karena memang mereka bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Selain itu pemerintahanMarga juga memiliki ruang  lingkup kewenangan, meliputi kewenangan perundangan, kewenangan pemerintahan/pelaksanaan, kewenangan peradilan dan kewenangan kepolisian. Sehingga sistem pemerintahan Marga ini dapat dipahami sebagai Pertama, Marga adalah masyarakat hukum, berfungsi sebagai kesatuan wilayah pemerintahan terdepan di tingkat lokal; Kedua Marga, berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat; Ketiga, susunan pemerintahan Marga ditentukan oleh masyarakat marga tersebut. Kempat, pemerintah Marga didampingi Dewan Marga, selanjutnya ditingkat berikutnya adalah adanya pemerintahan ditingkat Kepala emawa,nduni, ndone, kunume, kince, tongoi  sesuai dengan penyebaran marga didalam wilayah adat, dewan marga dapat saja menembus batas-batas kampung, sehingga diperlukan pemetaan.
Meninggalkan Trias
politika
Konsep system pemerintahan ini sudah tidak jaman lagi, karena diperjalanan menemukan banyak kejanggalan, system ini juga melahirkan masalah baru tatkala terjadi konspirasi antara eksekutif, legislative dan yudikatif, dalam  melakukan tindak pidana korupsi atau mengamankan pilihan-pilihan orang didalam penentuan komisioner-komisioner dalam komisi-komisi yang dibentuk oleh negara Dalam rangka otsus plus dipapua, diusulkan agar dikembangkan sebuah system yang mengakomodir pemerintahan adat kedalam system pemerintahan agar mereka dapat ikut memberikan bobot bagi pelaksanaan pembangunan.

Dewan rakyat adalah kumpulan kepala pemerintahan adat (Tonowi, Sonowi, Mananwir, Ap kain, ondofolo) yang merupakan perwakilan dari suku-suku si tanah papua sehingga di sebut Suku Bangsa Papua, yang dibentuk dapat memberikan saran,usul dan pertimbangan terkait dengan pelaksanaan program pemerintah, kepada gubernur dan bupati yang persidangannya wajib dihadiri oleh gubernur dan bupati serta muspida lainnya, mereka tinggal bersama rakyat dan datang ke kabupaten dan provinsi saat-saat akan bersidang, dan persidangannya hanya dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, dan dilakukan di gedung yang terbuka disini akan menunjukan
nuansa adat, yang terbuka. Dewan marga berkedudukan di kabupaten dan merupakan satu bagian bersama dengan
Bupati, mereka bersidang  setiap 4 (empat) bulan dalam setahun, hubungannya dapat digambarkan demikian

            

Dalam diskusi-diskusi ringan dikampung, kadang diceritakan oleh beberapa orang tua bahwa jaman belanda, para
pimpinan marga/keret atau emawa yang bisa kita sebut pimpinan pemerintahan adat, seringkali diundang untuk menyampaikan pandangan, diminta pendapatnya dalam memberikan pandangan tentang pembangunan dan pemerintahan, (wawancara dengan Drs. Hengki Tebai), menurut pak tebai, dahulu dipaniai saat HPB. Den
Haan, banyak tokoh-tokoh dari kampung-kampung biasanya dipanggil untuk menyelesaikan masalah di paniai, misalnya, seratus tebai, garis adii, wegaibi gobai, mereka biasanya, memberikan pandangan-pandangan yang sangat membantu pemerintah dalam memecahkan masalah, dan mereka juga rutin di undang untuk membahas masalah. Hal ini juga seringkali dikenang oleh beberapa orang dibiak mereka mengenang sebuah kemitraan yang pernah terbangun antara Kankain karkarayak dengan pemerintah belanda, mungkin juga hal ini terjadi juga di tempat
lain,sehingga menurut saya ini adalah bentuk pemerintahan papua yang berbasis adat.

Penulis Adalah Sekretaris Dewan Adat Papua (DAP)

Berikan Komentar Anda
PASANG IKLAN PAPUALIVES.COM