BALIK ATAS
Menggagas Ulang Sistem Pilkada di Papua
PENERBIT:PPWI MEDIA Redaksi PAPUALIVES.COM 8th Juli 2017
| 465 DIBACA

Oleh: John NR Gobai

Pengantar

Beberapa bulan belakangan ini daerah pegunungan diramaikan dengan dengan adanya pesta PILKADA, banyak hal telah dan akan terjadi, ada pihak yang senang ada juga yang tidak senang, ada kesemburun social, ada rusaknya relasi social dalam masyarakat, ada daerah yang menjadi korban karena saat pilkada tidak memimilih orang yang terpilih jadi Bupati, bahkan yang lebih ngeri adalah adanya Perang di Puncak beberapa waktu lalu dan di Puncak Jaya beberapa hari belakangan ini.Hal yang lebih parah adalah Pilkada dilihat sebagai Perang antar kelompok, Pilkada tidak dilihat sebagai sebuah event politik modern untuk memilih pemimpin, karena tidak disertai dengan Pendidikan Poltik kepada warga masyarakat oleh Partai Politik, Pemerintah Daerah dan juga para intelektual. Terkesan semua terbius oleh kepentingan kelompok untuk menggunakan segala cara untuk memenangkan Pilkada, dengan cara yang benar sampai cara yang tidak benar. Diperlukan sebuah gagasan baru sebagai resolusi atas situasi ini

Aktor Pilkada
kita bersama telah ketahui bahwa aktor-aktor penting adalah Pemerintah Daerah sebagai Pengawas dan Pembina politik di daerah, Para Calon, KPU sebagai penyelenggara, sebelum pesta pilkada adalah Partai Politik karena menentukan apakah seorang kandidat dapat mengikuti pesta PILKADA ataukah tidak, dalam istilah sehari-hari mereka yang ikut menyiapkan Perahu bagi seorang Calon Kandidat, apakah layak atau tidak, apakah memenuhi syarat prosentase lebih dari 15%, untuk dapat menjadi Calon Kepala Daerah atau kah tidak. Setelah itu barulah masyarakat yang akan memberikan suara.
Didaerah Papua, Pilkada merupakan pesta yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat, agar mereka dapat mengekspresikan kesenangannya dengan menari menggunakan pakaian adat. Dari kasat mata dapat diduga dari satu sisi, hal ini dilakukan dengan dasar pikiran yang lebih ke adat, karena semata-mata dilakukan karena mempunyai hubungan kekerabatan, karena berasal dari satu marga, daerah dan karena ikatan adat lainnya, seperti calon itu, pernah bantu saat dia menjadi kepala SKPD, pernah membantu menyelesaikan masalah, membantu taruh maskawin, tanpa melihat kemampuan orang, kinerjanya selama menjabat sebelum menjadi calon kepala daerah.

Fungsi Parpol yang tidak jalan
Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya 4 (empat) fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiardjo, Pengantar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 2000, hal. 163-164., meliputi sarana(i) sarana komunikasi politik, (ii) sosialisasi politik (political socialization), (iii) sarana rekruitmen politik (political recruitment), dan (iv) pengatur konflik (conflict management). Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp fungsi partai politik itu mencakup fungsi (i) mobilisasi dan integrasi, (ii) sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (voting patterns); (iii) sarana rekruitmen politik; dan (iv) sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan; 

Dalam pelaksanaannya saya lihat di Papua, Parpol biasanya hanya menjadi sarana rekruitmen politik, untuk menentukan dan mengantar atau dengan kata yang sederhana menjadi perahu bagi para calon kepala daerah, sebuah daerah akan ramai dengan bendera PARPOL hanya saat PEMILU Legislatif dan PILGUB serta PILBUP, padahal sesungguhnya parpol sebenarnya juga harus memainkan fungsinya terlebih-lebih adalah, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat serta menjadi sarana perubahan kebijakan Negara didaerah melalui wakilnya di parlemen. Para kandidat juga kadangkala memerlukan parpol hanya saat menyongsong PILKADA dan PILEG, setelah itu mereka sudah tidak ada hubungan, mungkin disebabkan karena adanya politik dagang partai, sehingga para cabup merasa telah membayar dengan uang kepada mungkin hanya kepada Ketua dan sekretaris atau kepada Ketua saja atau sekretaris saja, dengan koordinasi atau tanpa koordinasi dengan pengurus sehingga para calon sudah tidak ada hutang lagi, yang perlu dibayar lagi kepada para pengurus partai.

Dampak setelah Pilkada
Setelah pelaksanaan Pilkada, dampak yang muncul adalah terbentuk kelompok kecewa yang kemudian terus menerus mngkritisi calon yang terpilih dan dilantik, tanpa memberikan solusi yang benar dan tepat untuk membangun daerah, disisi lain Calon yang terpilih kemudian dendam terhadap Calon yang kalah dan kelompok pendukungnya. Karena hasil dari masing masing distrik dapat dilihat perolehan suaranya, kadang kala distrik yang tidak memberikan suara banyak untuk calon yang terpilih menjadi korban tidak adanya program pembangunan yang cukup untuk masuk ke daerah tersebut sebaliknya daerah yang memberikan suara banyak akan mendapatkan perhatian lebih. Tim Sukses kandidat yang terpilih akan menjadi kelompok elit yang terus diperhatikan oleh Calon terpilih, sedangkan yang lain akan menjadi warga kelas dua di daerah. Memang benar soal penempatan dan pemerataan pembangunan, sangat ditentukan oleh jiwa besarnya sang kandidat terpilih.
Kondisi geografis daerah dan sarana transportasi yang sulit bagi saya, sulit melakukan sebuah pemilihan satu orang satu suara dan dilaksanakan di TPS tepat ditempat yang seharusnya, apalagi kadang kala logisttik yang biasanya tiba di Kabupaten di Pesisir jauh dan Pegunungan dua hari sebelum Pilkada, sehingga tak mungkin akan sampai sebelum Pilkada, sehingga kadang kala pemilihan dilakukan di jalan.

Solusi
Agar pembangunan merata dan tidak ada kelompok masyarakat dan PNS di anak tirikan serta untuk tidak mengerahkan masyarakat banyak maka sebaiknya pemilihan dilakukan oleh DPRD.

Penulis adalah Ketua Dewan Adat Kabupaten Paniai dan Juga Sebagai Sekretaris I Dewan Adat Papua 

Berikan Komentar Anda
PASANG IKLAN PAPUALIVES.COM