BALIK ATAS
Mengkritisi Nama Kampung Yang Ada Di Tanah Papua
PEWARTA: Redaksi PAPUALIVES.COM 29th Februari 2016
| 1357 DIBACA
Jhon Gobay , Ketua DAP Paniai
Jhon Gobay , Ketua DAP Paniai
Oleh :John NR Gobai
Pengantar
Dahulu sebelum Indonesia merdeka dan membentuk pemerintahan di masing masing daerah di tingkat bawah yang biasanya mengatur masyarakat, pemerintahan itu ada di beberapa daerah di Indonesia, antara lain- Nagari di Minangkabau, Negeri di Ambon, Gampong di Aceh dan Desa di Jawa dan Madura. ada pemerintahan Peranana mereka telah dimatikan dengan adanya UU No 5 Tahun 1979 mereka diarahkan hanya untuk mengerjakan pekerjaan yang bersifat seremonial adat, sehingga mereka benar-benar tidak di tempatkan dalam undang-undang dan juga peranananya hanya dipakai saat-saat yang perlukan saja, Dengan runtuhnya orde baru telah menyadarkan Negara untuk menata kembali aturan negara tentang desa sehingga muncul aturan negara yang memungkinkan daerah untuk membentuk kampung sesuai dengan adat istiadat atau asal-usul hal itu ditandai dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004 serta peraturan pemerintahan no 75 tahun 2005.
Kampung di Tanah Papua Gaung reformasi di Indonesia yang ditandai dengan runtuhnya rejim orde baru telah melahirkan sebuah suasana keterbukaan dimana masyarakat bebas mengekpresikan pikirannya, dan didorong dengan adanya surat kongres terkait dengan status papua dan timor timur, maka di papua bagaikan dijatuhkan boom orang papua lantang bicara tentang penentuan nasib sendiri, yang ditandai dengan adanya delegasi tim 100 yang bertemu dengan presiden B.J Habibie, kemudian jawaban dari aspirasi itu pemerintah pusat menawarkan konsep otonomi khusus bagi provinsi papua, Hal yang mendasar dari otonomi khusus adalah memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat papua, hal itu tentunya juga sejalan dengan UUD 1945 amandemen tahun 2000 Bab VI Pasal 16 ayat (2) dan Bab I Pasal 2 ayat (9) UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam kerangka Otsus nama desa diganti dengan kampung dan nama kecamatan digantikan dengan distrik, hal itu sesungguhnya tidak mencerminkan adanya pemerintahan desa seperti yang dimaksudkan oleh UU No. 32 tahun 2004 dan PP No 75 Tahun 2005, jika dilihat dari substansinya UU No 32 Tahun 2004 mensyaratkan adanya sebuah kampung dengan nama yang sangat khas papua, nama yang sesuai dengan struktur pemerintahan adat yang pernah ada, seperti: Emawa, Nduni, Kunume, Kince, Ndone. Dengan demikian nama Kampung adalah nama yang tidaklah tepat karena dalam bahasa di Papua tidak mengenal nama tersebut, nama ini juga tidaklah sejalan dengan pengertian yang sesungguhnya, nama ini lebih cocok untuk nama daerah yang terbentuk secara situasional, sementara kampung kampung di Papua, umumnya ada karena hubungan genealogis dan geografis dan genealogis.
Nama yang Ideal Nama ada yang masih kurang tepat dalam rangka membuat konsep pemerintahan dikampung yang membumi, sehingga perlu ada sebuah konsep baru yang merupakan rancang bangun pemerintahan asli di Tanah papua. Namun dibagian yang lain UU OTSUS juga mengatur berbagai hal seperti perlindungan hak masyarakat adat, peradilan adat, perekonomian berbasis adat.
Nama yang ideal adalah Emawa di Kabupaten Deiyai, Dogiyai dan Paniai; Nduni di Intan Jaya; Pilamo di Kab, Jayawijaya; Kunume di Kabupaten Tolikara, Lani Jaya, Mamberamo Tengah; Mnu di Biak dan Supiori; Isorei di Mimika,dll Sebagai contoh terbentuknya daerah menurut, hubungan genealogis adalah Didaerah baliem system kepemimpinan juga diatur melalui adanya konfederasi seperti; Asso lokobal, Hubi kosay, Asso Wetipo hal ini dimaksudkan untuk menunjukan adanya pemerintahan adat yang juga menunjukan adanya kekuasaan, atas wilayah adat, hak adat atas tanah dan sumber daya alam, hal ini tentunya dengan dasar adanya istilah dalam adat yaitu meekeneka,makikeneka (manusia bersaudara dan tanah yang bersaudara). Solusi Dalam rangka mengkritisi dan menggantikan nama Kampung, maka diperlukan sebuah study pustaka maupun penelitian untuk menggali kembali pemerintahan asli di Papua.
Dalam rangka melakukan upaya yang lebih tegas secara hukum maka diperlukan upaya melakukan judicial review di MKRI, terhadap pasal atau ayat yang mengatur tentang Kampung, menjadi Kesatuan Masyarakat Adat, kemudian diatur dengan Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS), kemudian diterjamahkan oleh Kabupaten/Kota sesuai dengan keesatuan masyarakat adat, sesuai dengan sebutan suku di daerahnya. dengan demikian maka Kampung akan menjadi Kesatuan Masyarakat Adat yang merupakan Pemerintahan asli yang paling bawah dalam struktur pemerintahan di Tanah Papua Nama Kesatuan Masyarakat Adat di Papua adalah Emawa di Kabupaten Deiyai, Dogiyai dan Paniai; Nduni di Intan Jaya; Pilamo di Kab, Jayawijaya; Kunume di Kabupaten Tolikara, Lani Jaya, Mamberamo Tengah; Mnu di Biak dan Supiori; Isorei di Mimika,dll
Penulis ada ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Paniai

 

Berikan Komentar Anda
PASANG IKLAN PAPUALIVES.COM