BALIK ATAS
Menjaga Demokrasi Dalam Rumah Pancasila
PEWARTA: Redaksi PAPUALIVES.COM 19th Agustus 2014
| 850 DIBACA

 

Foto : Demokrasi Pancasila / ist

OLEH: ROBERTH YEWEN
Presidium Pendidikan dan Kaderisasi PMKRI Jayapura Dan Juga Kini
 Sebagai Koordinator Catolic Student Center (CSC)

MENOLEH  SEKILAS PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA
Berbicara tentang demokrasi, boleh dikatan Indonesia paling ahli. Tetapi melaksanakan demokrasi sesuai dengan watak Indonesia bisa dibilang palig tidak ahli. Lebih dari setengah abad bangsa Indonesia melaksakan demokrasi, tetapi haslnya masih mencemaskan.

Sejak dideglarasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi Negara yang berdaulat (merdeka) Indonesia telah menganut system demokrasi Liberal atau demokrasi ala eropa hasil adopsi. Dalam perjalanannya demokrasi liberal hasil kopy- paste ini tidak bisa berjalan dengan baik sehingga Soekarno mengantikannya dengan demokrasi terpimpin.
System demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Soekarno bukan malah membuat Indonesia semakin membaik, tetapi malahan membawa bangsa ini keabang kehancuran dalam berbagai sector kehidupan, terutama keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat semakin memburuk. Muara dari demokrasi terpimpin ini adalah terjadinya peristiwa 30 September, 1965 sekaligus mengakhiri demokrasi terpimpin ala Soekarno ini.
Lahirlah resim baru dengan kepemimpinan yang baru pula, yaitu di bawa nakoda Soeharto dengan system demokrasi Pancasila. Karena pancasila merupakan ideology Negara, maka Soeharto mengintruksikan bahwa segala hal menyangkut dengan Negara harus berjalan sesuai dengan Pancasila sebagai landasan dan idelogi Negara Indonesia.
Sejak demokrasi Pancasila berdiri dan berkibar pada orde baru ada sedikit angin segara yang dialami oleh masyarakat Indonesia dimana perkekonomian semakin membaik, dengan adanya konsep BERDIKARI (berdiri di kaki sendiri). Demoksi ini mengalami perubahan dalam beberapa hal, tetapi gagal dalam banyak hal sehingga mengakibatkan terjadinya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) yang merajalela di berbagai sendi-sendi kehidupan masyarakat di tahun 1997 yang berdampak pada krisis moneter. Sejak itulah desakan rakyat yang luar biasa harus memaksanakan Soeharto akat koper untuk turun dari kekuasaan.
Sejak tahun 1999 lahirlah bayi reformasi dalam era demokrasi terbuka yang membuat seluruh krang-krang yang selama ini tersumbat mulai sedikit-demi sedikit terbuka, sehingga membuka ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam menentukan nasibnya di era demokrasi yang serba terbuka ini. 
 PERJALANAN DEMOKRASI DALAM IDEOLOGI INDONESIA
Sudah hampir 15 tahun demokrasi terbuka berjalan dan menjadi arah dalam mengatur segala hal menyangkut kehidupan dan kesejahteraan bangsa Indonesia yang tentunya tidak terlepas dari kerangka ideologi Indonesia, yaitu (PANCASILA) yang  di dalamnya terdapat lima butir sila sebagai filosofi bangsa ini untuk berpijak.
Lima sila yang dimaksud adalah (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan Yang di Pimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyarawatan Perwakilan; (5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila ini adalah roh dan jiwa dari kehidupan dan masa depan Indonesia.
Sudah kurang-lebih tiga kali Indonesia mengantikan kepemimpinannya dalam membawa tongkat ekstafet untuk menjalankan amanat kelima sila ini, tetapi teryata juga belum terwujud, melainkan yang terjadi adalah berbagai persoalan dan masalah yang terus saja masih saja melanda bangsa ini, terutama menyangkut dengan sila pertama, misalnya masih saja terjadi kerusuhan dan tawuran antar agama di berbagai daerah yang mengakibatkan fasilitas gereja dan Mesjid menjadi rusak dan hancur.
Begitupun dengan sila kedua, belum juga berjalan dengan baik di Negara ini, melainkan yang terjadi adalah pelanggaran HAM yang terus saja terjadi di berbagai daerah seperti Poso, Ambon, Papua dan beberapa daerah lainnya sampai saat ini  masih terjadi. Sama halnya dengan sila ke-tiga, yang harus melambangkan bangsa ini kuat dalam persatuan, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya tuntutan merdeka mencuat di mana-mana untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti Papua, Aceh, Ambon dan beberapa daerah lainnnya.
 Hal yang sama juga menyangkut realisasi sila ke-empat, yang terkait dengan pemilihan wakil rakyat secara langsung oleh rakyat, tetapi kebijaksanaan anggota DPR dalam menjalankan amanat luhur dari rakyat belum juga maksimal, sebab masih saja terjadi proses  individualisme, kepentingan kelompok dan partai mendominasi, daripada kepentingan rakyat yang sesungguhnya harus diutamakan. Begitu juga dengan sila terakhir atau ke-lima, yang sampai saat ini belum adanya keadilan yang merata dalam pembangunan yang bermuara pada kepentingan rakyat, melainkan juga yang terjadi adalah sebaliknya masih saja terjadi kemiskinan, pengganguran, pemberlakuan secara tidak merata dalam pedidikan, kesehatan, dan pembangunan sosial yang masih cenderung memihak. Ini berbagai masalah yang belum juga diselesaikan oleh bangsa ini dalam menjaga dan menghargai serta menjiwai Pancasila sebagai landasan dan filosofi bangsa Indonesia. Dan ini merupakan pekerjaan rumah (PR) yang harus menjadi pusat perhatian kepada semua elemen bangsa ini untuk mencari jawaban untuk menjawab pekerjaan rumah tersebut.
Sistem demokrasi yang sampai hari ini masih dianut oleh bangsa Indonesia sebagai instrument (alat) harus berjalan berbarengan dan bersamaan dengan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Sebab demokrasi berjalan tanpa ideologi Negara, maka saya kuatir akan berjalan pincang dalam proses pembangunan di Negara ini, kalaupun pembangunan itu  berjalan kemungkinan besar pasti saja tidak sesuai dengan hati nurani rakyat kita di seantero negeri ini. Oleh karena itu, ada beberapa keunggulan demokrasi yang sangat berkaitan erat dengan Pancasila menurut Roberth A. Dahl dalam bukunya yang lebih baru On Democracy (1999), memaparkan keunggulan-keunggulan demokrasi, paling tidak memiliki keunggulan dalam sepuluh hal: (1) menghindari tirani; (2) menjamin hak asasi; (3) menjamin kebebasan umum; (4) menentukan nasib sendiri; (5) otonomi moral; (6) menjamin perkembangan manusia; (7) menjaga kepentingan pribadi yang utama; (9) persamaan politik; (9) menjaga perdamaian; dan (10) mendorong kemakmuran. Oleh karena itu, keungulan-keungulan demokrasi ini merupakan bagian dari jabaran Pancasila, maka siapapun pemimpinnya harus menjaga, merawat, dan menjalankan demokrasi ini dalam rumah pancasila. 
BELAJAR DARI MASA LALU UNTUK MASA DEPAN DEMOKRASI
Sekilas sudah kita melihat perjalanan demokrasi di Negara ini, mulai dari sebelum adanya kemerdekaan sampai pada kemerdekaan dan realita atau kenyataan yang terjadi sampai saat ini Indonesia masih menjadikan demokrasi sebagai posisi utama untuk dijadikan sebagai motor pengerak dan pergerakan  bagi pembangunan bangsa ini, dengan selalu memberikan posisi  Pancasila sebagai landasan pijak untuk melangkah dalam menata dan pemperbaiki Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kearah yang lebih baik sehingga untuk mewujudkan Pancasila bukan saja dalam sebuah kertas dan retorika belaka, melainkan dapat di wujud nyatakan dalam praktek sehari-hari untuk menunjukkan ke-lima sila itu dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara universal yang nyata.
Ada pepatah yang mengatakan bahwa “melihat masa lalu, memperbaiki masa kini, dan membangun masa depan yang lebih baik”. Artinya bahwa sistem demokrasi masa lalu, terutama pada masa orde lama dan orde baru seharusnya menjadi buku pembelajaran sejarah yang perlu untuk kita lihat dan baca bersama, sehingga menjadi salah satu catatan dalam membangun demokrasi Indonesia di mana kini dengan sungguh-sunggu  demi terwujudnya demokrasi Indonesia di masa depan yang lebih bermartabat, seperti yang diharapkan oleh semua warga yang ada di Negara ini dan tentunya sesuai dengan amanat Pancasila sebagai landasan dan fondasi bangsa Indonesia.
MERAWAT DAN MENJAGA DEMOKRASI DI DALAM PANCASILA
Untuk membangun demokrasi masa kini  yang berlandaskan pada Pancasila merupakan sebuah tanggung jawab bersama, baik Pementah pusat, daerah dan juga masyarakat secara umum. Indonesia adalah Negara demokrasi terbesar abad ini sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam roh demokrasi perlu untuk diterapkan dalam menata dan memperbaiki masyarakat masa kini dengan selalu menjadikan Pancasila sebagai “mercusuar” yang hendak menjadi rambu-rambu bagi arah perjalanan dan pertualangan demokrasi di masa kini untuk membangun Indonesia sesuai dengan cita-cita luhur bangsa ini, yaitu Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera serta turut menjadi Negara yang selalu berperan dalam menyuarakan kebebasan, kebenaran, dan tentunya menjunjung tinggi hak asasi setiap manusia sebagai hak yang alamiah.
Untuk itu, marilah menjadi bagian dari subjek pembangunan di Negara ini dengan selalu menjaga, merawat demokrasi  dan Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dalam mewujudkan bangsa  Indonesia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang dalam ru

mah Pancasila dan dapur Demokrasi…

Berikan Komentar Anda
PASANG IKLAN PAPUALIVES.COM