Menyoal Elit Papua Korupsi Dana Otsus, Mahfud MD Harus Koreksi Diri

Thomas Ch. Syufi (Foto: Dokpribadinya)

Oleh : Thomas Ch. Syufi

Menanggapi penyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan( Menpolhukam) Mahfud MD yang menyebut bahwa dana Otonomi Khusus yang digelontorkan pemerintah pusat untuk masyarakat Papua dikorupsi oleh elite- elite Papua. Saya menilai itu sebuah alegasi(pernyataan tanpa dasar yang jelas) yang dibuat oleh Mahfud MD. Bila Mahfud mempunyai dugaan dana Otsus dikorupsi para elite lokal di Papua, kenapa tidak bergegas untuk bertindak, tangkap para koruptor. Mahfud MD harus bèrcermin pada asas actori in cumbit probatio(siapa yang menuduh, dialah wajib membuktikannya). Maka, pernyataan Mahfud dinilai irrasional dan tidak bisa diterima dengan akal sehat. Pak Mahfud MD mengeluh dan bersesal saat ia menggenggam kekuàsaan atau sebagai pembantu presiden. Apalagi persoalan hukum menjadi domainnya Pak Mahfud MD. Terlihat pemerintah pusat tidak memiliki kesungguhan hati untuk membangun Papua melalui jebijakan Otonomi Khusus yang mulai bergulir sejak 2001 hingga kini. Sebentar lagi Papua akan masuk fase berakhirnya dana Otsus tahun 2021.

Sudah terlalu banyak anggaran Otsus, sekitar 84 triliun lebih rupiah yang dikucurkan ke Papua, tapi belum berhasil menyejahterakan rakyat Papua. Pemerintah pusat sejak Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Presiden Joko Widodo terlihat tidak memiliki keseriusan untuk membangun Papua melalui dana Otsus. Para petinggi Jakarta tidak melakukan grand design dan pengawasan yang intensif terjadap pembanguñan di Papua dengan menggunakan dana Otsus. Ketika muncul gejolak dan eskalasi konflik politik Papua merdeka, baik di Papua maupun luar negeri, pemerintah pusat hanya muncul dilayar televisi atau podium konfrensi pers yang penuh membuat retorika dan narasi tak bemutu dari Jakarta tanpa merefleksikan realitas sosial‐ politik rakyat Papua.

Saya harap Mahfud bukan Juru Bicara Presiden, Mahfud MD adalah seorang Menteri Koordinator yang diangkat oleh presiden dan bertanggungjawab presiden untuk beberapa kementerian dibawahnya, salah satunya Kementerian Hukum dan HAM. Maka Mahfud MD harus melakukan langkah- langkah hukum konkret, bagaimana bisa seret para elite lokal yang diduga menggarong dana Otsus Papua hingga kini diklaim oleh rakyat Papua bahwa Otsus telah gagal diimplementasikan di Tanah Papua( Provinsi Papua dan Papua Barat.

Seharusnya Mahfud membantu presiden mengidentifikasi indikator- indikator penyebab Otsus Papua itu gagal direalisasikan. Sekaligus memberikan masukan kepada presiden untuk menggunakan kekuasaanya untuk peran melawan koruptor di Papua.

Ini negara kesatuaan jadi semua komando ada di pemerintah pusat. Apalagi Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Bahkan konstitusi atau UUD 1945 pasal 5- pasal 25 memberikan kekuasaan besar kepada presiden. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polri, Jaksa Agung, KPK, dan Komisi Yudisial. Ia bisa melakukan intevensi untuk penegakkan hukum terhadap para koruptor dana Otsus Papua sejak 2001 hingga kini. Termasuk kekuasaan peradilan(kehakiman) merupakan salah satu dari enam kewenangan yang mutlak dimiliki pemerintah pusat. Jadi, Mahfud MD jangan menjadi bagian Kabinet yang suka menafsirkan realitas, kalau bisa menjadi bagian yang bisa mengubah realitas hidup rakyat Papua. Rakyat Papua sudah bosan dan muak dengan kamuflase, retorika atau narasi kesejahterĂ an dan propaganda keadilan yang dikontruksi oleh Jakarta.
Saya pikir waktu maaf rakyat Papua kepada Jakarta sudah habis. Kini bukan waktu untuk bicara keadilan, kesejahteraan rakyat Papua melalui UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Kini rakyat Papua memiliki hak kostitusional menurut Pasal 77 UU No. 21 Tahun 2001 untuk menilai dan menentukan sendiri masa depannya dalam kebijakan Otsus. Apakah dana Otsus dilanjutkan atau tidak, kembali kepada suara dan kehendak rakyat Papua. Disinilah demokrasi dan nomokrasi( kedaulatan hukum) yang diamantkan dalam konstitusi akan berjalan sejajar demi mewujudkan keadilan bagi rakyat Papua di masa depan.

Saya juga menolak dengan tegas atas upaya pemerintahah Indonesia membuat kebijakan tambahan berupa Keputusan Presiden(Kepres) terkait pembangunan di Papua dengan pendekatan kesejahteraan.

Bahkan saya juga minta pemerintah pusat “lemarieskan” niatnya untuk melakukan revisi parsial( sepihak) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Revisi yang mencakup dana Otsus yang akan ditambah 2,25 persen dari sumula dua persen. Untuk ikhtiar pemerintah pusat merevisi UU Otsus ini, saya berprinsip pada postulat hukum yang menyatakan bahwa “justice delayet is justice denied”(keadilan yang datang terlambat atau diusahakan kemudian, sama dengan tidak ada keadilan).

Jadi, untuk lanjut atau tidaknya Otonomi Khusus Papua kembali kepada orang Papua sendiri melalui Musyawarah Besar Rakyat Papua yang difasilitasi oleh Majelis Rakyat Papua( MRP) Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat( MRPB).

Penulias adalah Aktivis HAM Papua, tinggal di Manokwari Papua Barat

Berikan Komentar Anda
Share Button